Aliansi Mahasiswa Papua: Segera Hentikan Operasi Militer di Nduga

0
8912

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—Pada 11 Juli 2018, terjadi serangan TNI/Polri di Kampung Alguru, Kabupaten Nduga-West Papua. TNI dan Polri melakukan serangan melalui udara menggunakan 1 buah Helikopter yang diberikan oleh Mabes Polri kepada Polda Papua. Serangan juga dilakukan melalui jalur darat, setelah mengikuti jalur Kali Kenyam dan ada pula yang melakukan serangan setelah menyeberangi kali Kenyam, kali yang memisahkan  Kenyam dan Alguru.

Ketua umum AMP Pusat, John Gobai dalam surat yang dikirim kepada suarapapua.com, Kamis (12/7/2018)  menjelaskan, kekuatan militer di Nduga secara kuantitas melebihi jumlah warga Alguru. Pada tanggal 2 Juli lalu, Kepolisian RI mengirim dua kompi (masing-masing 100 personil pasukan) Brigade Mobil (Brimob) ke Papua, tepatnya di Kabupaten Nduga, setelah terjadi penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Nduga.

Pada tanggal 25 Juni, atas penegasan Kapolri Tito Karnavian, Kapolda Papua meminta bantuan 700 personil tambahan dari Provinsi Papua Barat dan Korps Brimob Kelapa Dua. Kemudian dibantu oleh 3.000 pasukan Tentara Nasional Indonesia.

“Menurut perintah Tito Karnavian, TNI/Polri diberangkatkan ke West Papua dengan dalih pengamanan berjalannya Pilkada di Nduga, Papua,” katanya.

Namun, kata dia, di Nduga, masyarakat mengalami ketakutan dan tidak sedikit yang melarikan diri ke tempat persembuyian ketika TNI/Polri yang jumlahnya lebih banyak, berhamburan dan melakukan 4 kali serangan di Kabupaten Nduga.

“Penyirisan jalur darat melalui kali Kenyam sampai saat ini, masih dilakukan hingga menguasai (memenuhi) kampung Alguru. Hingga statemet ini ditulis belum ada kabar kondisi masyarat kampung Alguru,” kata Gobai.

Dikatakan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menilai, pertama, serangan TNI/Polri sangat berlebihan. Bahkan menimbulkan fobia terhadap masyarakat Nduga atas operasi-operasi Militer yang pernah digencarkan. Tentu, Operasi Mapenduma yang dilakukan TNI/Polri tahun 1996 dengan serangan dari udara menggunakan helikopter dan dari darat, sedikitnya 35 orang ditembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dimusnahkan dan 166 rumah dibakar, masih menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat Nduga. Ketika itu 123 masyarakat sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan di hutan. Juga operasi-operasi militeristik lainnya, yang terus menghantui psikologi rakyat West Papua, khususnya masyarakat Nduga.

Kedua, ini merupakan operasi militer (TNI/Polri) berkedok pengamanan Pilkada di Papua. Realita yang terjadi di Nduga, bahwa penyisiran dari darat, mengikuti kali kenyam, serta pemboman melalui serangan udara, murni merupakan operasi militeristik secara besar-besaran yang merusak dan menindas psikologi dan mental masyarakat, bukan untuk mengamankan Pilkada.

Gencaran Operasi Mandala tahun 1962 menginfiltasi West Papua melalui Sorong, Kaimana, Fak-Fak, Merauke, merupakan dengan serangan serangan dari udarah, laut dan darat. Sejak itu, sejarah rakyat West Papua mencatat, kurang lebih 500 ribu jiwa telah menjadi korban dalam 12 macam rangkaian operasi militeristik.

Maka, AMP menyatakan sikap tegas, kepada Rezim Kolonial Indonesia, pertama, segera tarik kembali pasukan TNI/Polri organik dan non organik yang ada seluruh tanah West Papua. Sebab keberadaan militer di west Papua merupakan aktor yang selalu membunuh, memperkosa, dan memenjarahkan hak-hak dasar manusia West Papua.

Kedua, segera hentikan Operasi militer berkedok pengamanan PILKADA di Nduga, West Papua.

Ketiga, jangan menjadikan rakyat sipil (west Papua) sebagai objek serangan atas dalih separatisme. Karena Rasisme Kolonial Indonesia telah menciptakan makhluk yang bernama separatis, dan itu dialamatkan kepada rakyat West Papua untuk melegitimasi operasi militeristiknya.

“Secara terpisah, dalam kerangka perjuangan pembebasan nasional west papua, perjuangan membebaskan diri dari penjajahan, AMP mendukung penuh perjuangan bersenjata. Sebab secara politik perjuangan bersenjata merupakan bagian dari perjuangan pembebasan rakyat West Papua dari cengkeraman kolonialisme, militerisme, dan kapitalisme,” ujar Gobai.

Pewarta: Arnold Belau