ORANG Papua masih ingat dengan peristiwa tragis yang terjadi pada dua puluh dua tahun silam. Awal Mei 1996, bumi Ndugama dibumihanguskan militer Indonesia dibawah pimpinan Prabowo Subianto. Kala itu ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Operasi militer yang kemudian meninggalkan duka lara bahkan trauma hingga kini, dilakukan dalam rangka mengejar aktor penyanderaan 26 orang aktivis lingkungan di kawasan Taman Lorentz. Mereka disandera pimpinan TPN-OPM, Kelly Kwalik, 8 Januari 1996.
Penyanderaan warga asing di Mapnduma yang berujung tewasnya rakyat sipil tak berdosa, mencuat ke penjuru dunia. Nama Kelly Kwalik ikut mendunia. Apalagi tuntutannya kala itu adalah kemerdekaan West Papua.
Testimoni dari salah satu anak Mapnduma yang pada tahun 1996 ikut orang tua mengungsi ke hutan akibat operasi militer itu, mengungkapkan banyak fakta mengerikan. Dampak besar betul-betul dirasakan masyarakat Ndugama karena tidak hanya rumah-rumah warga saja, gedung Gereja, Puskesmas dan sekolah juga dibakar. Seluruh perkampungan rata dengan tanah. Semua orang mengungsi ke hutan. Tercatat 9 orang warga sipil tewas. Puluhan lainnya luka-luka.
Mapnduma kala itu ada dalam wilayah administratif Distrik Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Jarak dari Wamena, ibukota Jayawijaya, sekira 160 KM di barat daya.
Dari laporan yang ada, operasi pembebasan Tim Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera Kelly Kwalik di Mapnduma dilakukan oleh Kodam dan Brimob Jayapura. Operasi dimulai setelah 8 Januari 1996 mendapat informasi dari Mission Aviation Fellowship (MAF) cabang Wamena. Pasukan Kopassus dipimpin Prabowo Subianto diterjunkan. Misi pembebasan sandera tersebut berakhir 9 Mei 1996 setelah penyerbuan ke markas OPM di desa Geselema, Nduga. Fakta mengejutkan adalah ketika seorang tentara asing terlibat dalam aksi militeristik itu. Laporan ini terkuak belakangan, sebab waktu itu wartawan sama sekali tidak mencium adanya keterlibatan pasukan asing.
Laporan mengenai operasi militer tersebut disiarkan berbagai media massa internasional. Tercatat, banyak kerugian materil dan non materil yang dialami langsung masyarakat Nduga. Harta benda, bahkan nyawa berjatuhan. Gereja dan perkampungan dibakar. Warga ditangkap dan disiksa, ditembak mati, bahkan disiksa hingga lumpuh seumur hidup. Peristiwa tragis itu dicatat baik pihak Gereja dan LSM. Sayangnya, hingga hari ini konspirasi dari kasus Mapnduma belum terkuak.
Sementara, rangkaian operasi militer tersebut menyisakan trauma hidup berkepanjangan yang dialami masyarakat Ndugama hingga detik ini. Mereka tidak pernah melupakan peristiwa traumatik itu.
Tragedi memilukan yang terus membayangi kehidupan masyarakat Ndugama. Masih membekas. Kini mulai muncul lagi operasi aparat gabungan TNI dan Polri merespon aksi penembakan oleh kelompok sipil bersenjata yang terindikasi kuat kelompok OPM. Penembakan dilakukan ke arah pesawat Trigana Air Service, dan seorang pilot terkena peluru.
Peristiwa tersebut meletus sejak dua hari sebelum pemungutan suara Pilgub Papua. Dampaknya pencoblosan ditunda dari jadwal yang seharusnya dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018. Dikabarkan, 7 orang warga sipil dan anggota keamanan tertembak. Sejauh ini belum ada data faktual, termasuk korban dari operasi aparat ke kampung Alguru.
Situasi umum di wilayah Kabupaten Nduga mencekam sejak peristiwa tersebut. Akibat kondisi tersebut, warga tinggalkan rumah dan lari ke hutan. Sebagian lainnya mengungsi ke Asmat, Merauke, Wamena dan Timika.
Wajar saja mereka mengungsi. Orang Ndugama masih dibayangi oleh memori traumatik masa lalu tatkala dibumihanguskan kehidupan mereka oleh keganasan militer pada tahun 1996. Tak mau alami peristiwa tragis serupa, memilih bersembunyi di hutan meski dibawah guyuran hujan, tahan dingin, lapar dan haus, mungkin dianggap lebih baik daripada menjadi korban dari operasi aparat gabungan beberapa hari terakhir.
Warga sipil biasa atau bukan, tidak pernah dipikirkan selama adakan operasi keamanan. Apalagi operasinya cenderung tidak berpatokan pada standar baku sebagaimana diamanatkan aturan di negara ini. Anggota di lapangan ketika menjalankan perintah atasan tidak bisa bedakan, semua dianggap sama. Berlaku sistem “sapu bersih”. Tidak harta benda, ternak dan rumah. Orangnya pun sama, diperlakukan tidak manusiawi. Ditembak pula.
Fakta dalam banyak kasus pelanggaran HAM di negeri emas ini selama puluhan tahun, guru dan mantri yang semestinya dilindungi negara, dianggap warga sipil biasa. Ironisnya ketika mereka ini pun dianiaya, disiksa, dibunuh, lantaran dikategorikan sebagai “kaki tangan” dari OPM atas laporan informan yang kebanyakan tidak benar faktanya di lapangan.
Herannya lagi, media massa tertentu dalam pemberitaannya tidak faktual, tidak netral, cenderung memihak penguasa, bahkan lebih sadis lagi berusaha membangun pandangan miring dengan memanipulasi fakta untuk kepentingan pembohongan publik.
Dugaan ini terbukti dari distorsi pemberitaan di media massa lokal dan nasional. Ada media massa lokal tertentu di Tanah Papua yang justru mengabarkan bahwa tidak ada operasi aparat di Kabupaten Nduga. Aneh!
Sudah terjadi. Fakta. Hingga hari ini tangisan histeris dan duka lara melanda Ndugama akibat rentetan peristiwa tragis itu. Situasi mencekam. Risau dan takut. Kita turut prihatin. Sangat menyentuh hati kita. Dan, kita pasti sepakat bahwa seharusnya itu tidak boleh terjadi.
Suara-suara dari berbagai kalangan kian menguat merespon operasi aparat gabungan apalagi dengan adanya penambahan pasukan bersenjata. Tuntutan dan desakan terus menggema. Dari aktivis kemanusiaan, pimpinan Gereja dan LSM. Meminta operasi tersebut segera dihentikan. Aksi represif tidak boleh dilanjutkan. Stop militeristik! Sebaiknya kedepankan pendekatan persuasif agar tidak “makan” korban dari kedua belah pihak.
Cukup sudah peristiwa tragis pada tahun 1996. Jangan lagi menambah daftar panjang duka nestapa dan trauma berkepanjangan di negeri Ndugama. ***
