BeritaTemui Gubernur Papua Barat, Tim Pemekaran Calon DOB Manbar Tolak Usulan Pembentukan...

Temui Gubernur Papua Barat, Tim Pemekaran Calon DOB Manbar Tolak Usulan Pembentukan DOB Mpur

MANOKWARI, SUARAPAPUA.Com — Tim Pemekaran calon Daerah Otonomi Baru kabupaten Manokwari Barat (Calon DOB Manbar) bertemu Gubernur Papua Barat dengan membawa sejumlah aspirasi diantaranya penolakan terhadap Rapat Paripurna yang dilaksanakan Oleh DPRD Kabupaten Tambrauw dengan agenda mengganti calon DOB Manokwari Barat sebagai DOB Mpur. Pertemuan itu berlangsung di Manokwari, Kamis (3/7/2018) pagi.

“Berdasarkan Surat nomor 22/TP-KMB/VIII/2018 yang disampaikan Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Gubernur Papua Barat, MRP Papua Barat dan DPRD Papua Barat, bersama ini Tim Pemekaran calon DOB dan masyarakat Manbar, menyampaikan bahwa pada (31/7/2018), DPRD Kabupaten Tambrauw, secara mendadak menggelar sidang paripurna penetapan pembentukan Calon DOB Mpur dari Kabupaten Tambrauw, yang mencakup Eks wilayah Kabupaten Manokwari, Yakni Distrik Senopi, Kebar, Amberbaken dan Distrik Mubrani. Terkait Paripurna Penetapan tersebut Tim Pemekaran Calon DOB Bersama Masyarakat Manokwari Barat merasa Paripurna ini bersifat sabotase dan provokatif,” tulis mereka dalam aspirasi tertulisnya.

Baca Juga:  Pemuda Katolik Papua Tengah Mendukung Aspirasi Umat Keuskupan Jayapura

Alasan yang disampaikan oleh tim pemekaran ini kepada Gubernur Papua Barat adalah bahwa 4 Distrik eks wilayah kabupaten Manokwari ditambah Distrik Sidey pada tahun 2013 telah diputuskan oleh DPRD Papua Barat dan gubernur Papua Barat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk diupayakan sebagai DOB Manokwari Barat. Usulan Gubernur Papua Barat waktu itu, menurut tim pemekaran, telah ditindaklanjuti Pemerintah Pusat dengan disahkan RUU Pembentukan Manokwari Barat dan ditrurunkan AMPRES Pada Akhir 2013 lalu. Selain itu, MRP Papua Barat telah merekomendasikan pembentukan calon DOB Manokwari Barat dengan keputusan Nomor 007/174/ MRP-PB/V/ 2013.

Baca Juga:  KPU Tambrauw Didemo, Ini Tuntutan Forum Peduli Demokrasi

“Untuk itu, usaha yang dilakukan pemerintah Tambrauw ini dinilai merupakan tindakan Sabotase di injury time Penetapan DOB Kabupaten Manokwari Barat untuk pengambil alihan kewenangan mengatur daerah persiapan DOB Manbar yang dalam waktu dekat akan di tetapkan Pemerintah Pusat, tim pemekaran dalam penjelasannya.

Sekrtaris Tim Pemerkaran, Mackarius Teniwut, menjelaskan, masyarakat menolak upaya tersebut, meminta kepada Gubernur dan DPRD Papua Barat untuk tidak membuat keputusan persetujuan pembentukan Calon DOB Mpur. Selain itu meminta Kepada MRP Papua Barat agar tidak merekomendasikan persetujuan Pembentukan Calon DOB usulan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

Baca Juga:  Dua Calon Anggota DPD RI Ancam Pidanakan Komisioner KPU Tambrauw

“Masyarakat menolak dengan tegas upaya Pemerintah Tambrauw, dan meminta kepada Pemerintah Papua barat, DPRD dan MRP Papua Barat untuk tidak menyetujui dan memberikan Rekomendasi terkait usulan tersebut,” tegasnya.

Pada Pertemuan itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan, hanya ada nama Calon DOB Manokwari Barat yang saat ini ada di pusat (Jakarta).

Secara terpisah, ketua MRP papua barat, Maxi Ahoren, menyatakan tidak akan mengeluarkan lagi rekomendasi untuk Kabupaten Mpur karena MRP Papua Barat sebelumnya telah mengeluarkan untuk DOB Manokwari Barat.

Saat ini Manokwari Barat tinggal menunggu waktu putusan, untuk apa lagi buat yang baru,” tuturnya.

Pewarta : Thinuz Aivarez

Terkini

Populer Minggu Ini:

Hilangnya Hak Politik OAP Pada Pileg 2024 Disoroti Sejumlah Tokoh Papua

0
“Saya mengajak semua tokoh Papua kompak menciptakan bargaining politic agar memperoleh kompromi politik dengan Jakarta. Untung masih ada sistem noken, sehingga orang asli Papua masih ada muka. Kalau tidak, semua hak-hak politik direbut oleh non OAP,” ujar John NR Gobai, ketua Poksus DPR provinsi Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.