Pernyataan Tokoh-tokoh Gereja Papua tentang Aksi Pakai Gelang Bintang Kejora di Uncen

0
15767
BEM FISIP Uncen saat demo di kampus Uncen. (Foto: Harun Rumbarar/SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com – Terkait aksi (gerakan) mengenakan gelang Bintang Kejora dan tulisan Referendum bagi mahasiswa baru peserta OPSPEK oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendrawasih (Uncen), tiga tokoh gereja Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Oikumenis Gereja Papua (FKOGP) mengeluarkan enam sikap.

Enam sikap tersebut dirumuskan oleh ketiga tokoh gereja, yakni Pendeta Benny Giay (Ketua Sinode Gereja Kingmi di Papua), Pdt. Dorman Wandikmbo (Presiden GIDI) dan Socrates Sofyan Yoman (Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua) setelah membahasnya bersama dan ditujukan sebagai masukan kepada Rektor Uncen dan jajarannya.

Enam sikap tersebut, pertama, bahwa soal “aspirasi Papua Merdeka” merupakan sesuatu yang melekat pada orang Papua. ‘Semangat Bintang Kejora’ dinilai sudah ada sebelum para pendatang tiba di Tanah Papua. Oleh karena itu, ketiga tokoh gereja Papua tersebut meminta agar peristiwa ini tidak dihadapi dengan emosional.

“Barang ini melekat dengan orang Papua seperti bangsa lain juga yang merasa dirinya dijajah karena pendudukan oleh bangsa lain. Gila bangsa (sedang dijajah) itu kalau dia sedang dijajah dan diduduki tetapi merasa dirinya merdeka,” demikian sebagian pernyataan tersebut.

Kedua, FKOGP menganggap bahwa kesadaran dan perasaan bahwa bangsa Papua adalah bangsa yang sedang dijajah didukung oleh kenyataan faktual empiris dan juga historis. Sebagai contoh, laporan Cendrawasih Pos edisi 7 April 2016 memuat pandangan warga Papua di perbatasan “yang menganggap Indonesia sebagai penjajah”. Sementara itu, pada April lalu, di Harvard University sebuah disertasi tentang Papua yang berjudul “Etnografi Kolonialisme Mutakhir; Sejarah, Pengalaman dan Kesadaran Politik di Papua Barat” dipertahankan. Baik laporan Cendrawasih Pos maupun disertasi di Harvard, menurut pernyataan tokoh-tokoh gereja ini “mengkonfirmasi bahwa satu-satunya keberhasilan Indonsia di Papua ialah telah membangun kesadaran bangsa Papua bahwa dirinya sedang dijajah oleh bangsa Indonesia”.

Ketiga, meminta kepada Rektor Uncen dan jajarannya untuk tidak mengambil siasat yang berlebihan terhadap Gerakan Gelang Bintang Kejora. Rektor dan jajarannya diminta tidak ikut-ikutan ‘overacting‘ melainkan justru secara objektif dan ilmiah menggali pokok masalah mengapa gerakan semacam ini muncul.

“….gali sejarah bagaimana pemerintah pusat menghadapi masalah-masalah nasionalisme Aceh (GAM) dan Timor Leste; persoalkan mengapa NKRI bisa berunding dengan GAM melibatkan pihak ketiga (Negara)? Mengapa Jokowi tidak meminta Jusuf Kalla & SBY (petinggi yg merancang dialog damai dengan GAM) untuk rancang solusi damai Papua dengan ULMWP? Mengapa bendera GAM & partai politik lokalnya bisa diizinkan sementara Bintang Kejora dijadikan lahan untuk cari uang & naik pangkat. Apakah karena NKRI mayoritas beragama Islam sehingga bisa ‘cari solusi damai’ hadapi GAM yang Islam; tetapi segan lakukan hal yang sama karena ULMWP/OPM yang beragama Kristen?. Apakah karena pemerintah NKRI beretnis Melayu sehingga bisa berdamai karena GAM yang sama-sama etnis Melayu; tetapi terus gunakan kekerasan militer hadapi ULMWP/ OPM yang etnis Melanesia?. Mengapa ada perlakuan yang berbeda?”

“Kita mendukung Uncen dengan FISIP dan akademisi yang bisa angkat soal-soal ini secara ilmiah untuk cari solusi yang permanen bagi masalah Papua. Cari dana selenggarakan seminar besar; itulah ranahnya. Dan kami FKOGP ada di belakang mendukung dengan doa penyelenggaraan seminar yang berwibawa membahas soal-soal kehidupan: agar Uncen menjadi Kaayo, (bahasa Hubula) menara yang jaga agar Papua Tanah Damai.”

Keempat, FKOGP mempertanyakan turunnya TNI/Polri ke kampus menindak gerakan gelang Bintang Kejora. “Dimana mata dan pikiran dari TNI/Polri yang sama: saat kelompok ràdikal Islam kibarkan bendera Islam di pinggir Danau Sentani beberapa waktu lalu. Di mana otak, mata & pikiran TNI Polri yang kemarin turun ke Kampus Uncen itu saat Jafar Umar Thalib sedang bangun ķekuatan di Koya dalam semangat bikin Papua jadi kerusuhàn Ambon kedua atau Poso kedua. Di mana otak dan mata TNI POLRI lihat HTI yang sedang bikin basis di Merauke untuk ubah Pàncasila dengan paham agama. dimana mereka-mereka itu? Memang Papua modern ini pènuh dengan keanehan karena dihuni: Gereja-gereja, agama-agama, kerukunan/paguyuban, perguruan tinggi, sekolah teologi, pemerintàh sipil & militer dan wartawan-wartawan yang aneh-aneh.”

Kelima, gerakan Gelang Bintang Kejora yang dilakukan BEM Fisip Uncen tidak terlepas dari adanya perasaan didiskriminasi di tanahnya sendiri dan bahkan dijadikan warga kelas dua. Secara khusus, FKOGP menyebut “ada orang Indonsia jalan dari rumah ke rumah paksa orang Papua kasih naik merah putih” tidak berdiri sendiri dengan adanya gerakan Gelang Bintang Kejora.

“Kami melihat ada hubungan antara ‘paksaan untuk kasih naik merah putih’ ini dengan ‘soal gelang BIntang Kejora dan lagu-lagu mahasiswa Uncen kemarin yang berbunyi ‘Kami bukan Merah Putih kami Bintang Kejora.'”

Keenam, label separatisme yang disematkan kepada orang Papua namun merupakan nasionalisme menurut orang Papua, lahir dalam konteks sosial dan sejarah interaksi Papua dan Indonesia yang sudah berjalan bertahun-tahun. Oleh karena itu, FKOGP meminta negara/pemerintah periksa diri dan ambil tanggung jawab selesaikan masalah (nansionalisme) Papua.

“Separatisme (nasionalisme menurut bangsa Papua) itu anak rumput yang lahir sebagai hasil ‘kawin paksa NKRI & Papua (lewat Pepera tahun 1969). NKRI harus bertanggung jawab atas lahirnya Nasionalisme Papua ini,” demikian pernyataan FKOGP.

“Kepada Pak Rektor Uncen dan jajarannya, kami FKOGP menyampaikan selamat berjuang menegakkan otonomi kampus.”

Pewarta: Wim Geissler