JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Putra mantan presiden ke-2 RI, Hutomo Mandala Putra yang lebih akrab dengan nama Tommy Soeharto, telah memulai manuver-manuver politiknya. Semua berawal dari pilihannya atas Provinsi Papua sebagai daerah pemilihan (Dapil) baginya dari Partai Berkarya untuk merebut kursi DPR RI.
Alasannya, Tommy ingin mengangkat derajat orang Papua dari ketertinggalan guna mendapatkan kesejahteraan hidup.
“Memilih Dapil Papua karena saya tertarik sebab ada ketertinggalan provinsi Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. SDA dan dana Otsus yang begitu besar tak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sejahterakan rakyat,” ujarnya saat jumpa pers di Merauke, Senin (10/9/2018), dilansir teropongnews.com.
Tommy dalam waktu singkat mampu berkeliling Papua dan bertemu orang-orang penting. Dia bicara soal ekonomi, potensi pertanian dan peternakan, pembangunan ekonomi, utang luar negeri, dan inflasi.
Di Merauke, Pimpinan Partai Berkarya ini telah bertemu Bupati Frederikus Gebze. Mereka terlibat dalam panen padi bersama beberapa unsur dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Merauke.
Tommy berencana membangun bisnis peternakan di Kabupaten Merauke. Saat ini, dia pun sedang mencari lahan seluas lima hektar untuk bisnis tersebut.
“Kami lagi cari lahan seluas lima hektar untuk peternakan. Lahan ini untuk dikembangkan guna peternakan sapi, ayam, dan babi,” ujarnya saat bertemu dengan warga kampung Yabamaru SP-9, distrik Tanah Miring, Merauke, Senin (10/9/2018).
Dia mengatakan, dengan mengembangkan peternakan, nantinya kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik untuk keperluan pertanian.
“Pola tanam harus diperbaharui. Kita harus kembangkan pertanian berbasis organik untuk peningkatan produktivitas,” katanya.
Khusus untuk Merauke, lanjut dia, peluang untuk sektor pertanian dan peternaka sangat tinggi, dilihat dari lahan yang masih sangat luas.
“Saya kira sangat bagus untuk kita kembangkan sekaligus kita persiapkan sebagai lumbung daging di Papua bahkan nasional.”
Sebelumnya di Wamena, Tommy Soeharto bicara tentang ekonomi dan utang pemerintah yang semakin besar.
“Saya melihat selama 20 tahun reformasi malah menurun di mana ketergantungan terhadap Asing dan utang luar negeri yang semakin besar. Kegiatan ekonomi masyarakat kecil tidak berkembang,” katanya di Wamena, Sabtu (8/9/2018) dilansir detik.com.
Menurut Tommy, untuk membawa perubahan ekonomi Indonesia, pemerintah harus menerapkan Trilogi Pembangunan yang pernah dilaksanakan pada masa Orde Baru, yakni stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.
Untuk itu, Tommy datang ke Papua untuk melihat potensi ekonomi rakyat yang bisa dikembangkan.
“Papua jadi daerah tertinggal dari daerah lain, padahal dana Otsus cukup besar, potensi daerah cukup banyak, kenapa demikian? Kemungkinan ada satu kesalahan, maka kita harus kembangkan ekonomi rakyat di Papua mulai sektor pertanian, peternakan, dan perikanan serta sektor informal lainnya.”
Tommy mengaku mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua agar terlibat langsung untuk memperbaiki keadaan Papua.
“Ketika saya menjadi anggota DPR RI mewakili Papua, saya akan bekerja keras untuk melakukan perbaikan, terutama kesejahteraan rakyat Papua. Sebelum anggota DPR RI pun saya akan membangun Papua dalam bidang peternakan dan pertanian. Dalam waktu dua bulan ke depan akan terlihat hasilnya, terutama dalam ternak babi sebagai primadona.”
Sementara itu, banyak pihak di Papua memandang pencalonan Tommy Soeharto yang memilih Dapil Papua adalah hal yang tidak masuk akal.
Ia dinilai sebagai orang baru di Papua dan datang ke Papua hanya karena kepentingan pemilihan ke depan dan ayahnya punya kesan buruk di masa lalu di Papua.
Mengenai kekejaman negara terhadap orang Papua di era Soeharto, sebuah laporan berjudul The Neglected Genocide: The Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978, walaupun hanya untuk lingkup dua tahun, telah menggambarkan dengan baik, bagaimana lebih dari 5 ribu orang Papua dibantai militer Indonesia dari darat menggunakan senjata dan dari udara dengan bom dan senjata, dibantu Australia dan Amerika Serikat.
Di masa Soeharto, Papua dijadikan salah satu Daerah Operasi Militer (DOM) dan pada masa itu, banyak pelanggaran HAM terjadi, dimana kasus-kasus tersebut belum satu pun diselesaikan hingga kini.
Pewarta: Bastian Tebai
