NEW YORK, SUARAPAPUA.Com – Marshall Islands kembali mengangkat isu Papua saat mendapat kesempatan berbicara pada Sidang Umum ke-73 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada hari Selasa, 25 September.
Presiden Republik Marshall Islands, Hilda Heine, dalam pidatonya merujuk pada isi komunike bersama negara-negara yang tergabung pada Pacific Islands Forum (PIF) belum lama ini di Nauru, yang mengakui perlunya dialog konstruktif dan terbuka mengenai Papua oleh negara-negara anggota PIF dengan Indonesia.
(Pidato Hilda Heine dapat dibaca di sini )
“Dekolonisasi dan hak asasi manusia merupakan isu penting di wilayah kepulauan Pasifik. Saya sangat menegaskan posisi Pimpinan PIF dalam mengakui keterlibatan konstruktif negara-negara anggota PIF dengan Indonesia dengan menghormati hasil pemilihan umum dan hak asasi manusia di Papua, dan komitmen untuk dialog berkelanjutan secara terbuka dan konstruktif,” kata Hilda Heine.
Ini bukan kali pertama Marshall Islands mengangkat isu Papua di PBB. Pada SU PBB tahun lalu negara ini juga telah menegaskan seruannya tentang perlunya dialog berkelanjutan mengenai isu Papua.
Isu Papua menyita satu paragraf dari keseluruhan pidato Hilda Heine yang terdiri dari sekitar 44 paragraf. Sebagian besar isi pidatonya dipakai untuk mengutarakan berbagai isu lain, termasuk sikap negara itu tentang perubahan iklim (9 paragraf), kelautan (6 paragraf), dan pengakhiran persenjataan nuklir (6 paragraf).
Dalam pidatonya, Hilda Heine juga menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah cita-cita universal, yang harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Ia mengatakan Dewan HAM PBB memiliki potensi untuk mendorong transparansi, dialog, dan kemajuan dalam hal tersebut.
Hilda Heine juga mengumumkan pencalonan negaranya untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.
Pada bagian lain pidatonya, Hilda Heine kembali menyatakan dukungan bagi pengakuan atas Taiwan untuk dapat berpartisipasi dalam sistem PBB, termasuk pada badan-badan seperti International Civil Aviaton Organization (ICAO), World Health Organization dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
“Rakyat Taiwan berhak mendapat perlakuan yang sama dan PBB harus menyelesaikan isu serius tentang 23 juta penduduk Taiwan yang dikecualikan dari sistem PBB — sebuah isu yang kami yakini belum dibahas pada Resolusi PBB 2758,” kata Hilda Heine.
Sidang Umum ke-73 PBB berlangsung dari 25 September hingga 1 Oktober 2018. Sidang Umum PBB merupakan kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk berkumpul di kantor pusat PBB membicarakan isu-isu global.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia akan berbicara pada 27 September sesi sore, urutan ke-24 setelah Madagascar dan sebelum Costa Rica.
Pewarta: Redaksi
