Miagoni: Belum Waktunya Intan Jaya Punya Polres

0
1738

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Yulius Miagoni, anggota DPR Papua menyatakan belum waktunya untuk Intan Jaya punya Polres Baru. Pasalnya, karena pembentukan Polres baru belum menjadi kebutuhan penting dan dibutuhkan masyarakat Intan Jaya.

“Ini wacana yang lahir secara tiba-tiba tanpa perencanaan yang matang. Polres belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Untuk itu wacana ini kami anggap belum tepat saat ini. Karena masih banyak hal yang harus dibenahi,” kata Miagoni kepada wartawan, Rabu (3/10/2018) di asrama Intan Jaya, Waena, Kota Jayapura, Papua.

Menurut Miagoni, pemerintah Intan Jaya tidak harus sibuk untuk bikin Polres baru. Sebab, kata dia, pasca konflik pilkada belum dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi baik manusianya maupun pembangunan infrastuktur fisik seperti gedung-gedung yang dibakar, gedung dihancurkan itu semua belum diperbaiki.

“Jadi kami merasa ini belum tepat. Ini pembangunan belum jalan apa-apa baru mekarkan polres baru ini tidak betul. Saya mendukung untuk tolak. Tolak bukan karena alergi dengan polisi. Tetapi kondisi daerah Intan Jaya masih ada hal-hal penting yang harus dikerjakan. Bukan Polres baru,” tegasnya.

Miagoni mengatakan, Kapolda papua dan Pangdam XVII Cenderawasih sudah pernah tanda tangan nota kesepakatan antara dua pihak yang bertikai pasca Pilkada. Untuk itu, ia menyarankan agar Kapolda Papua melihat kembali beberapa kesepakatan yang sudah pernah dibuat, sebab semuanya belum direalisasikan.

“Kapolda juga harus kejar dan cek hasil-hasil kesepakatan antara kedua pihak yang bertikai, karena itu belum direalisasikan satu pun. Jangan hanya paksa bikin kesepakatan baru tidak bertanggungjawab,” katanya.

Dikatakan, beberapa infrastruktur mendasar belum ada, pemerintahan, kesehatan dan pendidikan juga belum jalan dengan baik. Melihat hal itu, sebagai perwakilan dari masyarakat menolak pembentukan Polres baru di Intan Jaya.

“Wacana pembentukan Polres baru itu pemaksaan. Kami bukan anti dengan polisi. Kami DPR dan polisi punya tanggungjawab masing-masing dan kami memahami dan hargai. Tetapi untuk saat ini belum bisa bikin Polres. Intan Jaya harus pulih dan baik dulu baru polisi ada. Jangan bikin Polres untuk tutupi pelanggaran-pelanggaran yang ada,” ujar Miagoni.

Ia mengharapkan agar Kapolda Papua harus pikir baik. Karena di Intan Jaya tidak ada semua pihak menolak wacana pembangunan Polres baru ini. Sebab yang masyarakat harapkan adalah Intan jaya pulih, aman dan kondisi Intan jaya kembali baik. Jika kondisi sudah kondusif, pembangunan berjalan baik Polda Papua bisa pertimbangkan untuk bentuk Polres.

Hal senada disampaikan Deselinus Sani, dari Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI). Sani mengatakan, jika dilihat dari kriteria pembentukan Polres Baru sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2014, Intan Jaya belum layak untuk membentuk Polre Baru.

“Pemerintah fokus untuk bangun Intan Jaya dulu. Jangan bikin Polres. Sesuai dengan kriteria, Intan Jaya belum layak. Salah satunya adalah Intan Jaya baru punya dua Polsek. Selain itu, masyarakat masih trauma dengan tindakan kepolisian pasca Pilkada terhadap masyarakat,” katanya.

Menurut Sani, banyak kebutuhan daerah paling mendesak yang harus dibangun pemerintah kab. Intan Jaya.

“Setelah Pilkada roda pemerintahan dan roda perputaran ekonomi di Intan Jaya macet total. Pemerintah sekarang harusnya berfikir untuk memperbaiki dan pulihkan kondisi Intan Jaya yang aman. Supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik, pemerintahan berjalan baik dan roda ekonomi juga  berjalan baik. Kami menolak wacana pembentukan Polres karena alasan-alasan ini,” katanya.

Pewarta: Arnold Belau