Oleh: Mikael Tekege)*
Berbicara soal pendidikan sangat menarik dan bisa dimulai dari sudat pandang mana pun. Selain ekonomi dan kesehatan, pendidikan termasuk salah satu aspek sosial mendasar yang sangat penting. Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi ketiga aspek ini.
Di bidang pendidikan, tugas dan tanggungjawab pemerintah adalah menyediakan prasarana dan sarana pendidikan termasuk regulasi maupun skema-skema beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi maupun yang tidak mampu secara ekonomi (bantuan).
Namun, realitas saat ini membuktikan bahwa pemerintah daerah (Pemda) Papua sudah lari dari tugas dan tanggungjawabnya. Masalah pendidikan dianggap tidak penting dan dibiarkan begitu saja. Kondisi ini berbanding terbalik, jika kita kaitkan dengan peranan pemerintah kolonial Belanda ketika masih berkuasa di Tanah Papua. Pemerintah Belanda benar-benar memperhatikan pendidikan secara serius.
Belanda menyediakan prasarana dan sarana pendidikan. Memiliki metode pendidikan yang sangat tepat, sesuai dengan karakter dan budaya orang Papua. Sekalipun ada tantangan dan hambatan dalam mengembangkan pendidikan, tetapi Belanda mampu membuat orang Papua menjadi pintar.
Belanda mengembangkan konsep pendidikan Yayasan Katolik dan Kristen berpola asrama dengan disiplin yang sangat ketat. Cara mengajar mereka bukan hanya memberikan materi kepada siswa-siswi, tetapi juga dibarengi dengan praktek, sehingga mudah dipahami.
Mereka mengenali bakat dan kelebihan dari siswa-siswi, sehingga membina sesuai dengan bakat dan kelebihan yang dimiliki tersebut, misalnya: siswa yang memiliki bakat dalam usaha, dididik dan dibina serta diarahkan untuk menjadi pengusaha, begitu juga bidang lainnya. Dengan cara seperti itu, tidak sulit bagi Belanda untuk mengembangkan pendidikan di Papua. Penjajah yang mendidik, itulah kalimat yang cocok untuk menyebut Belanda.
Kondisi pendidikan di Tanah Papua sangat berubah total, ketika pemerintah kolonial Indonesia menguasai Papua. Konsep pendidikan yang pernah dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda mulai ditinggalkan, Indonesia masuk dengan konsepnya sendiri. Peranan sekolah-sekolah yayasan yang sangat berjasa bagi orang asli Papua dimatikan dengan kehadiran sekolah-sekolah Inpres-nya Soeharto.
Era reformasi pun tidak memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik soal pendidikan di Tanah Papua. Malah sekolah-sekolah semakin hancur berantakkan akibat banyaknya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Pemekaran DOB tanpa memperhatikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja menciptakan peluang bagi banyak guru berpindah panggung. Dari panggung pendidikan pindah ke panggung politik dan birokrasi.
Banyak generasi muda Papua, masa depannya dikorbankan karena tidak ada yang mau mengajar. Pemda Papua saja sudah tidak peduli dengan pendidikan, apalagi mau memperhatikan. Pemda di daerah ini merasa cukup hanya dengan membangun gedung-gedung sekolah tanpa fasilitas dan tanaga pengajar (guru) yang siap mengajar.
Paradigma berpikir Pemda ini sangat terbalik, seharusnya dahulukan untuk mempersiapkan tenaga guru, kemudian membangun gedung-gedung sekolah. Pemda mementingkan pembangunan fisik, ketimbang pembangunan nonfisik (manusia). Ya, begitulah tolok ukur pembangunan di Papua, yang penting Papua terlihat kota dengan gedung-gedung tak bermakna.
Sekolah-sekolah tanpa guru ini dimanfaatkan Jakarta melalui Kementerian Pendidikan merumuskan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) dan gerakan Indonesia Mengajar. Pemerintah pusat bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia untuk menyeleksi para tenaga pengajar profesional yang kemudian kerja sama dengan Pemda untuk mengajar di daerah-daerah terpencil sesuai kesepakatan kontrak kerja.
Pemda Papua tingkat kabupaten sangat senang dengan program seperti ini, karena sangat membutuhkan guru yang bisa dan mampu mengajar serta mengeluarkan generasi muda dari alam kebodohan. Pemda yang menerima program ini dengan bangga berbicara di media tentang kebutuhan guru. Pemda lupa dengan tugas dan tanggungjawab mereka dalam menyediakan akses pendidikan yang dilengkapi dengan tenaga guru dengan fasilitasnya hingga termakan dengan program instan dari pusat yang sangat memalukan ini.
Program seperti itu secara tidak langsung menunjukkan sebuah bentuk kegagalan pemerintah di aspek mendasar masyarakat yang seharusnya sudah ditangani oleh Pemda setempat. Seharusnya Pemda sudah berupaya dan berjuang mempersiapkan tenaga-tenaga guru profesional yang siap mengejar di daerah.
Anggaran yang digunakan untuk kontrak guru yang tidak jelas latar belakangnya itu seharusnya digunakan untuk membiayai putra-putri daerah yang melanjutkan pendidikan di keguruan agar setelah selesai mereka bisa mengajar di daerah. Hal simpel ini saja tidak dipikirkan, apalagi berpikir tentang sesuatu yang lebih besar. Kontrak guru itu secara tidak langsung menunjukkan sikap tidak percaya diri Pemda, sehingga masih mau tergantung pada Jakarta.
Dana Otonomi Khusus yang sangat besar jumlahnya, sekitar 30-an Triliun itu sebenarnya diberikan untuk membangun dan atau memberdayakan orang Papua, melalui pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dana itu hilang antara Jakarta-Papua. Akhirnya tiga aspek yang diamanatkan untuk diparhatikan ini kini menjadi masalah serius yang belum dituntaskan. Sekali lagi, selain kesehatan dan ekonomi, pendidikan itu seharusnya dianggap penting untuk diperhatikan, tetapi dibiarkan begitu saja.
Mungkin Pemda Papua tidak mengerti atau mungkin tidak tahu tentang pertanyaan filosofis yang pernah diungkapkan oleh seorang Perdana Menteri (PM) ketika negara Jepang dihancurkan Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki. Puluhan bahkan ratusan ribu orang meninggal, tak terhitung harta benda, tetapi PM itu tidak bicara banyak selain bertanya berapa guru yang meninggal?
Pertanyaan seperti ini diungkapkan karena beliau tahu bahwa guru-guru akan mendidik serta melahirkan dan mencetak SDM yang handal, profesional, kreatif serta produktif untuk membangun kembali Jepang yang telah hancur-lebur. Ini pandangan orang Jepang, bukan pandangan orang Papua, terutama para pejabat daerah.
Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ini kalau seandainya terjadi di Tanah Papua, para pejabat daerah pasti bertanya berapa gedung sekolah yang hancur? Karena mereka berkeyakinan bahwa gedung-gedung sekolah ini yang akan merubah dan membangun manusia Papua.
Begitu bodohkah Pemda atau ada apa sebenarnya sampai Pemda membiarkan tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan hingga menerima program instan dari Jakarta ini? Sekalipun kita masih berada dibawah ketiak Indonesia, persoalan ini tidak perlu menunggu kehadiran Jakarta. Memang kita membutuhkan guru, tetapi kalau kita melihat dari sisi lain ada kepentingan terselubung yang patut diantisipasi.
Karena program ini dimunculkan setelah adanya data hasil pembacaan kondisi sosial politik oleh militer yang sempat dibocorkan ke publik. Laporan pembacaan situasi dengan judul “Anatomi Separatis Papua”, pada halaman 4 bagian Ideologi dikatakan, “Mudah terpengaruh ide separatis karena kurang wawasan kebangsaan khususnya di daerah pedalaman”.
Program SM-3T dan Indonesia Mengajar ini dapat dinilai sebagai upaya Indonesia untuk menanamkan benih-benih ideologi baru kepada generasi muda Papua. Strategi ini, beberapa tahun kedepan akan sangat berbahaya bagi orang Papua yang telah dan sedang hidup dalam penindasan serta penderitaan.
Generasi muda Papua akan bertumbuh dengan dua ideologi yang berbeda, yakni Ideologi Papua Merdeka dan Ideologi Indonesia, sehingga bisa terjadi konflik antar kedua kelompok ini. Yang korban, bukan lagi kaum kolonialis, juga bukan kaum kapitalis serta militer. Yang korban adalah tetap orang Papua. Program ini sebagai politik adu domba secara perlahan demi menghambat perjuangan politik rakyat Papua.
Karena kalau Jakarta peduli dengan pendidikan di Tanah Papua, pasti mendesak Pemda agar dapat mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyediakan tenaga-tenaga guru yang berasal dari daerah masing-masing. Bukan mendatangkan dari luar yang tidak pernah kenal sedikitpun tentang Papua.
Bagaimana bisa mereka mendidik dan membuat generasi muda Papua menjadi orang pintar? Tenaga-tenaga guru yang katanya profesional itu, semoga saja bukan agen-agen profesional negara kolonial yang sengaja bekerja sama dengan Pemda untuk ditempatkan di daerah-daerah yang masyarakatnya dianggap kurang wawasan kebangsaan dengan memakai baju “Guru”.
Artikel ini pernah dimuat di buletin “Emageka Manaa” milik Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Paniai (Ipmapan) kota studi Yogyakarta-Solo. Atas izin penulis, artikel ini dipublikasikan lagi di situs Suara Papua.
)* Penulis adalah salah satu penulis buku “Anomali Negara, Kawin Paksa Burung Garuda dengan Cenderawasih” (2015)
