JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, launching buku terbarunya berjudul “Papua, ‘Surga’ Yang Terlantar; Laporan HAM SKP se-Papua tahun 2015-2017”, Kamis (14/11/2018) di aula Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) “Fajar Timur”, Abepura, Jayapura, Papua.
Launching dan diskusi buku yang berlangsung selama tiga jam, mengungkapkan banyak hal yang selama tiga tahun terakhir ini terjadi di Tanah Papua.
Salah satu penulis buku ini, Rudolf Kambayong mengatakan, buku setebal 107 halaman yang baru diterbitkan dan dilaunching diharapkan agar banyak orang di Papua bisa ketahui tentang situasi yang terjadi selama tahun 2015-2017.
“Kami tulis dan terbitkan buku ini supaya orang tahu dengan situasi yang sedang terjadi, dan orang Papua juga mengerti kondisi sebenarnya di Papua,” ucapnya.
Dikatakan, buku tersebut memberi sejumlah solusi demi perubahan masa depan Papua. Sebab menurut Rudolf, hingga sejauh ini ada banyak kasus dan persoalan yang belum terselesaikan.
“Jadi, dalam buku ini kami rekomendasi kepada pihak terkait untuk bisa menciptakan kedamaian di Tanah Papua,” ungkapnya.
Ia menambahkan, buku tersebut akan direvisi dan diterbitkan dalam bahasa yang lain agar dibaca pula oleh orang yang tidak mahir berbahasa Indonesia.
“Dalam diskusi tadi banyak hal yang kami dengar dari forum, mulai dari kritikan, masukan dan beberapa hal lainnya, sehinga semua itu akan kami diskusikan bersama 5 Keuskupan di Tanah Papua. Lalu, yang baik akan direvisi dalam terbitan berikutnya berbahasa Inggris,” beber Rudolf.
Buku karya tim SKP se-Papua dan diterbitkan oleh SKPKC Fransiskan Papua ini salah satu upaya dari SKP yang berada di Tanah Papua dalam rangka mendokumentasikan segala persoalan yang terjadi selama tiga tahun (2015-2017).
Sementara itu, Lucky Ireeuw, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, saat menghadiri undangan sebagai pemateri, mengatakan, untuk meliput situasi di Papua, para wartawan harus siap mempublikasi fakta sesungguhnya.
Selain itu, kata dia, orang Papua yang tertarik untuk menulis harus bergabung dengan media resmi.
“Banyak situasi di Papua, wartawan nasional bahkan internasional tidak akan datang meliput di sini. Kecuali orang Papua yang jadi wartawan untuk menulis apa yang disaksikan, dialami dan dirasakan,” tutur Lucky.
Diakuinya, untuk saat ini wartawan asli Papua yang ada juga tidak luput dari banyak persoalan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Sering ada tekanan dari pihak tertentu,” ucapnya dalam diskusi.
Lucky juga akui kenyataan selama ini di Freeport Indonesia, wartawan susah masuk untuk meliput di area konsesinya. Hal ini menurut dia, sebenarnya tidak harus terjadi karena perusahaan maupun pemerintah dan lain sebagainya mesti memberi ruang kepada jurnalis meliput.
“Saya pikir begitu, Freeport harus memberi ruang untuk jurnalis,” kata pemimpin redaksi Cenderawasih Pos (Cepos) ini.
Dalam sesi tanya jawab, Agus Kosay, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hadir atas undangan panitia, mempertanyakan, dari sekian buku yang dicetak dan beredar tidak ada sasaran yang jelas.
“Saya mengapresiasi buku yang baru saja dilaunching oleh SKPKC ini, hanya saja saya selalu keliru dan bingung. Karena semua setelah terbit, orang itu ada di pihak mana, Indonesia atau Papua,” ujarnya.
Menurut Agus, KNBP ada di Tanah Papua dalam situasi pendidikan yang terbatas. Ketika KNPB turun jalan melakukan aksi damai, penulis hebat sekalipun tidak pernah datang memberikan solusi atau saran.
“Kalau kita mau selamatkan Tanah Papua, penulis hebat harus ada di posisi yang jelas, dan menyuarakan kaum tertindas, mengangkat kasus pelanggaran HAM dengan sungguh-sungguh. Jangan setelah tulis menjadi pembicara saja, tetapi harus pula memberikan pemahaman atas berbagai kenyataan tragis yang terus menerus menimpa kita pemilik tanag emas ini,” ungkapnya.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Mary Monireng
