Peringati 57 Tahun Lahirnya Embrio Negara Papua, KNPB Himbau Doa Nasional

0
7081
Pembacaan deklarasi hasil kongres II KNPB di Jayapura. (Arnold Belau - SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat mengeluarkan imbauan untuk seluruh rakyat Papua Barat untuk memperingati hari lahirnya embrio negara Papua Barat pada 1 Desember 2018 dengan merayakan doa bersama.

Agus Kossay, ketua umum KNPB Pusat kepada suarapapua.com menjelaskan, 1 Desember 1961 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua, karena 1 Desember 1961 merupakan  hari lahirnya Embrio Bangsa Papua dibawah administrasi pemerintah kolonial Belanda dan diumumkan oleh Dewan New Guinea Rad (NGR) atau Dewan Nasional Papua.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai , menghormati dan memperingati sejarahnya. Seluruh manusia di belahan dunia pasti punya sejarahnya masing-masing, demikian pula Bangsa Indonesia dan bangsa Papua. Maka rakyat Papua Barat juga memperingati hari bersejarahnya pada 1 Desember setiap tahun,” katanya di Jayapura, Selasa (28/11/2018).

Ia menjelaskan, secara de jure koloni Belanda sudah mempersiapkan dan mengakui bangsa Papua  sebagai suatu bangsa yang harus berdiri sendiri  untuk merdeka dan berdaulat agar sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi, karena nafsu kepentingan ekonomi politik penguasa kolonial Indonesia dan kapitalis asing, masa depan rakyat Papua Barat dikorbankan.

Pada 19 Desember 1961  Soekarno  mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Pada saat itu Soekarno membentuk Komando Mandala dengan mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Tugas yang diberikan pada Soeharto adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menduduki Papua Barat.

“Trikora yang dibentuk Soekarno itu adalah awal kolonial Indonesia mulai menduduki Papua Barat dengan paksa. Perintah Soekarno adalah  bubarkan negara boneka buatan Belanda, segera kibarkan sang saka merah Putih di seluruh wilayah Papua Barat, dan segera lakukan mobilisasi di seluruh wilayah Papua Barat. Ini adalah awal pendudukan Indonesia di Papua Barat,” jelasnya.

Maka, dua tahun setelah itu, pada 1963  Indonesia menduduki pulau Papua Barat secara ilegal dan menguasai pulau Papua dengan sewenang-wenang  lalu menindas kita dengan berbagai cara hingga hari ini.

“Untuk itu, 1 Desember 2018 kami meminta rakyat Papua Barat untuk rayakan hari lahirnya embrio negara Papua Barat di seluruh wilayah Papua Barat dari Sorong sampai Merauke dalam doa nasional bersama rakyat Papua Barat,” ujarnya.

Selain kepada rakyat Papua Barat, KNPB juga menghimbau kepada  seluruh umat beragama yang ada di Papua Barat agar berpartisipasi dalam memperingati 1 Desember 2018.

Karena, kata Agus, momen bersejarah ini harus menjadi tempat dan waktu untuk perdebatkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, tidak cukup hanya berkotbah di mimbar-mimbar tentang keselamatan manusia dan di saat yang sama umatnya dibunuh di depan halaman gereja oleh penguasa kolonial Indonesia untuk mengamankan kepentingan ekonomi Asing di Papua Barat.

“Sudah cukup 57 tahun penguasa kolonial Indonesia telah dan sedang menindas kita rakyat Papua di West Papua. Sudah ratusan ribu nyawa manusia Papua Barat berkorban untuk mempertahankan  sejarah bangsa Papua,” tugas Agus.

Tidak Boleh Kibarkan Bendera Bintang Fajar

Memperingati hari bersejarah itu, KNPB Pusat menegaskan agar rakyat Papua barat tidak boleh kibarkan bendera Bintang Fajar.

“Bendera bintang fajar bukan  layang-layang yang hanya kasih naik- kasih seenaknya. Bendera Bintang Fajar harus naik dan berkibar satu kali untuk selamanya di seluruh wilayah Papua Barat. Jadi kami tegaskan supaya 1 Desember tidak kibarkan bendera Bintang Fajar,” tegas Agus.

Tema doa nasional dalam rangka  memperingati hari manifesto politik bangsa Papua  ‘Doa Nasional Memperingati 1 Desember 2018 Untuk Menuju Mogok Nasional Demi Terwujudnya Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua’.

“Doa nasional akan dilakukan di seluruh wilayah Papua Barat. KNPB siap mediasi dan fasilitasi di seluruh tanah Papua, maupun di konsulat. Tempatnya akan dipusatkan di  sekretariat KNPB wilayah  dan Konsulat masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Internasional KNPB Pusat, Victor Yeimo mengatakan memperingati hari bersejarah untuk rakyat Papua Barat adalah satu keharusan yang harus dilakukan dalam keadaan apa pun.

“Kita rakyat Papua Barat harus memperingati hari bersejarah kita. Kita belum merayakan. Karena untuk merayakannya dilakukan setelah kolonialisme Indonesia hengkang dari bumi West Papua,” katanya kepada media ini di Jayapura.

United Liberartion Movement for West Papua (ULMWP) pada 23 November lalu telah menghimbau kepada orang Papua Barat yang ada di dunia untuk memperingati hari bersejarah itu dengan doa bersama. Baca himbauan ULMWP di sini: ULMWP Calls for National Day of Prayer in West Papua

Dikutip dari tabloidjubi.com, Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember nanti takkan membuat Papua secara otomatis merdeka. Meski rakyat Papua memandang 1 Desember sebagai momentum politik berdirinya negara Papua, namun secara defacto Papua masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, pengibaran bendera justru akan membuat aparat berwenang melakukan tindakan yang dibenarkan oleh hukum karena menganggap pengibaran bendera sebagai bentuk pelanggaran.

“Jangan dilihat sebagai sesuatu yang mengancam keutuhan bangsa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebagai negara merdeka. Pendekatan yang paling mungkin adalah lebih kooperatif (persuasif) agar tidak mengibarkan bendera atau kegiatan yang menunjukkan simbol negara lain,” kata Frits Ramandey.

Pewarta: Arnold Belau