MALANG, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB) pada hari hak asasi manusia, Senin (10/12/2018) pagi, melakukan aksi demonstrasi damai di kota Malang, Jawa Timur.
Tema umum aksi yang diserukan adalah usut tuntas pelanggaran HAM, dengan 11 poin tuntutan, salah satunya adalah tuntutan agar negara memberikan hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua.
AMMB terdiri dari 13 organisasi mahasiswa di kota Malang. Mereka adalah SMART, IMM Auflkaung,IMM Supremasi, IMM Renaissance, IMM Fastco, BEM-FT UMM, Aliansi Mahasiswa Papua/AMP, HMI-FH UB, BEMBEBASAN, Sanggar Teater Malaka dan GMNI UMM.
Rencananya, AMMB melakukan long march dari titik kumpulnya, Alun-alun kota Malang, depan Masjid Agung, menuju Balai Kota Malang. Namun masa aksi AMMB yang berjumlah 70-an orang itu dihadang oleh kepolisian kota Malang.
“Kami dihadang oleh polisi di titik kumpul,” kata Yohanes Giyai, anggota AMMB dari AMP komite kota Malang, kepada suarapapua.com.
Melalui pernyataan tertulisnya, AMMB menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa memandang perbedaan-perbedaan pada tiap individu dan golongan. Namun belakangan ini di Indonesia, menurut AMMB, pelanggaran atas HAM masih banyak terjadi dan upaya memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM tidak ada.
“Kasus-kasus pelanggaran HAM dulu maupun sekarang tidak terselesaikan namun terus bertambah. Kasus-kasus pembunuhan di luar hukum. Undang-undang yang semakin mempersempit ruang demokrasi. Kasus-kasus pembubaran masa aksi, kegiatan-kegiatan intelektual dan kesenian, menunjukkan semakin jelasnya bagaimana hak-hak kita sebagai manusia dipersempit oleh kekuasaan hari ini,” urai AMMB prihatin.
AMMB mendesak untuk mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM, dengan beberapa poin perwujudannya sebagai berikut. Pertama, tegakkan kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi dan berpendapat di muka umum kepada rakyat.
Kedua, hentikan segala bentuk represif dan tindak tegas semua organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan persekusi kepada rakyat.
Ketiga, hapus dan tuntaskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi pada perempuan.
Keempat, wujudkan pendidikan yang gratis dan ilmiah untuk rakyat. Kelima, tegakkan HAM kepada kelompok minoritas dan difabel.
Keenam, berikan kebebasan pers. Ketujuh, tolak keterlibatan militer di wilayah sipil. Delapan, hentikan perampasan tanah dan penggusuran. Sembilan, stabilkan harga kopra di Maluku Utara.
Sepuluh, berikan hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua: Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari wilayah Papua; Buka akses jurnalis lokal, nasional dan internasional di Tanah Papua; Tangkap dan adili pelaku pelanggar HAM di tanah Papua; dan Tegakkan kebebasan berpendapat dan perlakuan non-diskriminatif kepada AMP.
Setelah berorasi secara bergantian di titik kumpul, sekitar pukul 10:30 WIB, massa aksi membubarkan diri.
Pewarta: Bastian Tebai
