FIM-WP: Stop Militerisme di Kampus

0
3559

JAYAPURA,SUARAPAPUA.com — Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) mendorong “Pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi dan aksi stop militerisme di kampus”.

Hal itu disampaikan Siprianus Weya, Ketua FIM-WP Pusat saat bertandang ke Kantor Redaksi suarapapua.com, Jumat (7/12/2018).

Ia mengatakan, ada beberapa alasan yang mendorong pihaknya mendukung pendidikan gratis dan stop militerisme di kampus; Pertama orang tua mahasiswa Papua yang kuliah di Papua pendapatannya jauh di bawah standar. Kedua, mahasiswa yang berstudi di Tanah Papua sering ditekan dan dibatasi ketika hendak menyampaikan aspirasinya di depan umum.

“Pihak akademisi kampus dan TNI/Polri telah melanggar otonomi kampus, padahal yang dilakukan mahasiswa adalah sebagai bagian dari memperjuangkan kejanggalan yang didapati oleh mahasiswa Papua di semua suku yang ada (bukan hanya 7 suku saja),” kata Siprianus Weya.

Selain Weya, hal serupa juga disampaikan Heleb Enggalin, anggota FIM-WP. Katanya, dua agenda ini dipandang penting sehingga pihaknya telah mendorongnya sejak Oktober 2018, tetapi juga akan terus didorong hingga adanya respon dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Anggrek Bagubau mengatakan, melalui pantauannya, ada beberapa oknum TNI/Polri yang telah melakukan proses mengajar di beberapa pergururan tinggi di Tanah Papua, maka ia menekankan agar hal ini tidak boleh terjadi.

Selain itu, FIM-WP juga menyampaikan beberapa tuntutan;

  1. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melahirkan program pendidikan gratis bagi seluruh mahasiswa/i Papua, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan menyususn Perdasi/Perdasus tentang pendidikan tinggi di Tanah Papua.
  2. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat secara aktif terlibat mengontrol peraturan tentang besaran biaya pendidikan di setiap kampus di Tanah Papua.
  3. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat agar mensubsidi sebagian biaya kebutuhan pokok pendidikan di setiap kampus di tanah Papua demi meningkatkan kualitas pendidikan.
  4. Kapolri dan Panglima TNI agar melarang anggotanya untuk tidak melakukan penekanan atau represi kepada mahasiswa di dalam kampus dan/atau menangkap mahasiswa di dalam kampus demi menghormati otonomi dan kewibawaan kampus sebagai lembaga akademisi sipil. Apalagi penangkapan itu dikarenakan hal yang tidak berkaitan dengan tindakan Kriminal atau tindakan mengancam nyawa orang lain.
  5. Rektor/direktur perguruan tinggi di seluruh tanah Papua agar tidak bekerjasama atau mempersilakan pihakn TNI/Polri masuk kampus hanya karena aktivitas politik mahasiswa yang damai dan tidak membahayakan nyawa orang lain. Demi menjunjung tinggi otonomi dan kewibawaan kampus sebagai lembaga akademisi sipil.

Pewarta : Yance Agapa

Editor: Elisa Sekenyap