Siaran Pers: TRIKORA 19 Desember 1961 Awal Pemusnahan Rakyat Papua Barat

“Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis”

0
3601

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormom, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayak Lak. Wa… wa… wa….

Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Alun-Alun Utara Yogyakarta dengan tujuan untuk menggagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Trikora merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang faktanya bukan bentukan Belanda.

Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Hingga kini, militer (TNI/Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia.

Berbagai aksi kebrutalan Militer Indonesia terus berlanjut, pada dekade 1980an-1990an terjadi pembunuhan terhadap tokoh Nasionalis Papua Arnold Clemens Ap pada 26 April 1984 disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG), kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada dekade 2000an terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Dekade 2010 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni pada 14 Juni 2012.

Hingga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Koordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena.

Pada 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa di Paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil diantaranya 5 orang siswa SMA meninggal dunia dan 17 lainnya luka-luka kritis. Dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Militer Indonesai terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Kenyataan ini membenarkan kehadiran Indonesia di Papua bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua. Maka, kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Serikat Perjuangan Mahasiswa Papua (SEPAHAM), Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P) dan West Papua National Authority (WPNA) yang tergabung dalam Solidaritas Persatuan Rakyat Papua Barat (SPR-PB) menuntut dan mendesak rezim Jokowi-JK untuk segera:

  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua Barat, melalui mekanisme Referendum.
  2. Rakyat Papua mengutuk Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961 yang pernah dilakukan oleh Indonesia yang merupakan awal mula pelanggaran HAM dan pendudukan Indonesia di Papua secara ilegal, demi kepentingan imperialisme Amerika dan kapitalisme dan kolonialisme Indonesia di Papua.
  3. Tarik militer (TNI/Polri) organik dan non-organik yang merupakan pelaku kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua sebagai Syarat Damai.
  4. Tutup semua perusahaan asing yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di Papua seperti, Freeport, BP. LNG Tangguh, Medco/Korindo, dan MNC lainnya dari seluruh Tanah Papua Barat.
  5. Indonesia segera membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing, pekerja HAM, akademisi Internasional untuk masuk ke Tanah Papua.
  6. Hentikan operasi militer berkedok pemberantasan separatisme di Nduga yang hanya mengorbankan rakyat sipil, serta menuntut Komnas HAM RI segera mengirim tim pencari fakta untuk menyikapi kasus penembakan warga sipil dan pemboman yang dilakukan oleh militer (TNI/Polri) Indonesia di Nduga, Papua.
  7. Tarik militer (TNI/Polri) dari Nduga dan segera menginvestigasi warga sipil yang mengungsi di hutan.
  8. Mendesak kepada PBB, PIF, MSG segera menunjuk dan mengirim utusan khusus secara terbuka dan tertutup untuk mengintervensi kejahatan kemanusiaan oleh kolonial Indonesia di Tanah Papua pada umumnya dan khususnya di Nduga.

Demikian pernyataan sikap ini kami serukan kepada seluruh rakyat Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita Pembebasan Sejati Rakyat dan Bangsa Papua Barat. Dan atas perhatian dan dukungan seluruh Rakyat Papua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan beserta kita.

Perjuangan milik rakyat!
Kemenangan milik rakyat!
Salam Revolusi!

Jayapura, 19 Desember 2018

 

Koordinator Umum

Solidaritas Persatuan Rakyat Papua Barat (SPR-PB)

Jefry Wenda

 

Tembusan:

  1. Gerakan Rakyat Demokratik Papua, Garda-P
  2. Komite Nasional Papua Barat, KNPB
  3. Serikat Perjuangan Mahasiswa Papua, SEPAHAM
  4. West Papua National Authority, WPNA

 

Penanggung Jawab, 

Ketua Umum

Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P)

 

Teko Kogoya

 

 

Ketua Umum

Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

 

Agus Kosay

Juru Bicara

Serikat Perjuangan Mahasiswa Papua (SEPAHAM)

 

Nelius Wenda

Sekretaris Jenderal

West Papua National Authority (WPNA)

 

Marthen Manggaprouw