BeritaRakyat Nduga Masih di Hutan, Mahasiswa Papua se-Sumatera Demo Damai Ketemu DPRD...

Rakyat Nduga Masih di Hutan, Mahasiswa Papua se-Sumatera Demo Damai Ketemu DPRD Sumut


MEDAN, SUARAPAPUA.com — Keluarga Besar Kominitas Mahasiswa Papua Seluruh Sumatera (Kompass), hari ini, Kamis (03/01/2019) berdemonstrasi damai menyikapi rakyat Nduga yang hingga hari ini masih ada di hutan-hutan akibat ketakutan karena infasi militer (TNI dan Polri) yang sudah menempati kampung-kampung mereka sejak tanggal 04 Desember 2018 lalu.

Koordinator umum aksi, Agus Goo, kepada suarapapua.com menjelaskan, aksi dihadiri sekitar 50-an orang. Sementara itu, ketua Kompass, Niko Noley menjelaskan rute aksi.

Baca Juga:  Polri akan Rekrut 10 Ribu Orang untuk Ditugaskan di Tanah Papua

“Tadi kami aksi, mulai dari Asrama Putra Universitas Sumatera Utama di Jalan Mansyur, Padang Bulan menuju Bundaran Ship di Jalan Gatot Subroto, kota Medan,” jelas Niko kepada suarapapua.com pada Kamis (03/01/2018) sore.

Agus menjelaskan, aksi yang dipimpinnya telah diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara.

“Melalui mereka (DPRD Sumatera Utara), kami sampaikan poin-poin tuntutan kami,” lanjutnya.

Pertama, Kompass mendesak pemerintah Indonesia tarik kembali aparat keamanan gabungan, TNI/Polri yang masih bertahan sampai sekarang di Nduga Papua, agar masyarakat Nduga yang sudah merayakan natal hingga tahun baru di hutan itu dapat kembali ke kampung-kampungnya.

Baca Juga:  ULMWP Kutuk Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

Dua, Kompass menuntut pemerintah pusat bertanggung jawab atas kontak senjata antara TNI/Polri dan TPN-PB yang mengorbankan warga sipil, hingga mengungsi di belantara hutan Papua, melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian.

Tiga, Kompass mendesak pemerintah pusat agar segera membuka pintu masuk bagi wartawan lokal, nasional dan asing dan tim investigasi independen.

Baca Juga:  Peringatan IWD Menjadi Alarm Pergerakan Perempuan Kawal Segala Bentuk Diskriminasi Gender

“Sebab masyarakat Nduga Trauma dengan TNI/Polri yang pemerintah pusat tugaskan,” lanjut Kompass dalam pernyataan tertulisnya yang diterima suarapapua.com.

Empat, Kompass mendesak pemerintah pusat bertanggung jawab kembalikan warga sipil Nduga) ke rumah masing-masing.

“Biarkan masyarakat sipil memulai pekerjaan yang baru, ditahun yang baru,” harap Kompass melalui pernyataannya.

Pewarta: Bastian Tebai

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.