Menurutnya, situasi warga Nduga hari ini adalah kisah penderitaan rakyat Papua yang terulang dan berlanjut sejak tahun 1961, kisah anak bangsa yang dipaksa lari meninggalkan rumahnya, sanak-saudaranya serta tanah airnya akibat kekerasan Negara yang tiada hentinya.
“Untuk itu harus ada persatuan antara gereja dan pimpinan gereja untuk menyiasati semua yang terjadi, sehingga diskusi ini kami bikin untuk mendengar pandangan, pikiran dari semua kalangan tentang Nduga dan masalah-masalah di Papua belakangan ini yang sedang kita gumuli,” kata Pdt.Giay kepada suarapapua.com usai diskusi buku surat-surat gembala Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua, “bagaimana menyiasati kasus Nduga dan Papua yang tersekap dalam trauma abadi” di aula P3W GKI Padangbulan, Jumat (25/1/2019).
Ia juga mengatakan, kondisi yang terus terpuruk ini diskusinya perlu ditingkatkan antara pimpinan gereja dan semua elemen masyarakat di Papua.
“Kedepan berpikir apa yang kita bisa buat antara 3 atau 6 bulan kedepan. Kami juga bentuk tim untuk Nduga yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 2018, untuk bagaimana merespon kasus Nduga dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan.”
Pdt.Dorman Wandikbo, Presiden gereja GIDI mengatakan, persatuan itu penting yang tidak jauh dari gereja, tergantung bagaimana para pimpinan gereja duduk untuk bersatu melihat umat Tuhan di tanah Papua secara bersama.
“Kita gereja ini sudah ada, tetapi hanya pimpinannya saja yang tidak berjalan bersama, maka itu sekarang mari kita berjalan bersama untuk melihat umat Tuhan di tanah ini,” kata Pdt.Dorman dalam diskusi itu.
Pdt.Andrikus Mofu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengatakan, tangisan Nduga bukan yang terakhir dan bukan yang pertama dan masalah Papua bukan persoalan kecil, tetapi terus bertambah besar sehingga persoalan ini menjadi persoalan bersama dalam gereja.
“Belakangan gereja mulai terpecah-pecah, sehingga kita harus menjaganya karena gereja adalah pangkuan terakhir umat Tuhan. Tetapi juga soal-soal di Papua harus diselesaikan secara bersama oleh semua orang,” kata Pdt.Mofu.
Ia juga mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Papua tidak hanya dibicarakan di ruang-ruang diskusi, tetapi harus ada langkah yang baik untuk kedepan.
Ferry Karet, Akademisi dari Universitas Cenderawasih mengatakan, penyelesaian kasus-kasus di Papua harus dilakukan dengan dialog, bicara dan diskusi secara bersama, seperti yang dilakukan di Aceh, serupa juga harus dilakukan di Papua.
“Kita inikan warga negara, kenapa dibeda-bedakan seperti itu? Untuk penyelesaian kasus Papua, perlu ada komisi kebenaran rekonsiliasi yang dibentuk oleh negara. Negara Indonesia juga memiliki kemampuan buat undang-undang, tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang sudah dibuatnya,” kata Ferry dalam diskusi yang dihadiri pimpinan gereja, hamba Tuhan, aktivis, mahasiswa dan pemerhati HAM di tanah Papua itu.
Pdt.Yemima Krey mengarisbawahi tentang surat-surat gembala yang telah dikeluarkan, namun hingga hari ini tidak perna direspon, sehingga ia berharap supaya ada tindakan.
Ia juga menekankan soal jiwa-jiwa orang Papua yang sakit selama ini karena distereotipe gunung dan pante – mereka ini lukanya harus diobati dalam kotbah-kotbah pelayanan.
“Kotbah-kotbah di gereja harus ditujuhkan kepada orang Papua yang benar-benar membutuhkan, jangan berdoa yang sudah hidup bahagia,” tuturnya.
Pdt.Herman Awom mengingatkan agar semua pimpinan gereja di tanah Papua untuk bersatu padu menghadapi persoalan kemanusiaan di tanah Papua.
“Jika ada perwakilan dewan gereja datang ke Papua agar pertanyakan mereka tentang apa yang dilakukannya terkait usulan gereja GKI dalam sidang dewan gereja di New Delhi, India tahun 1961 hingga sidang dewan gereja dunia selanjutnya,” kata Pdt.Awom, mantan Waki Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengakhiri diskusi itu.
Diskusi dilakukan sehari dengan pemateri, Pdt.Benny Giay, Pdt.Andrikus Mofu, Pdt.Dorman Wandikbo, Pdt.Jemima Krey, Pdt.S.Titihalawa, Ferry Karet dan Emus Gwijangge.
Pewarta : Elisa Sekenyap
