DEKAI, SUARAPAPUA.com — Setelah beberapa bulan tidak melaksanakan proses belajar mengajar akibat penyerangan TNI/Polri terhadap TPN-PB di Nduga, akhirnya Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nduga membuka sekolah darurat bagi anak-anak di Ilekma, Kabupaten Jayawijaya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga, Jannes Sampouw mengatakan, pembukaan sekolah darurat yang dilakukannya pihaknya demi menyelamatkan generasi emas Nduga.
Ia mengatakan, soal pembukaan sekolah darurat ini pihaknya telah membicarakannya dengan Pemda setempat, dalam hal ini Sekda dan Bupati Nduga.
Kamis, 31/01/2019 mengatakan,
“Mengingat ujian nasional yang sudah dekat. Untuk ujian nasional kami sudah mengambil langkah untuk melaksanakannya di beberapa titik di Wamena, Lanni Jaya dan Timika. Itu juga kami menunggu data yang ada,” kata Sampouw kepada nokenwene belum lama ini.
Untuk tenaga pengajar, kata Sampouw pihaknya sudah menyiapkannya dan tinggal dibagi sesuai dengan tempat yang telah disediakan. u
Mengenai jumlah siswa ia mengakui, datanya belum ada sebab hingga saat ini banyak anak-anak yang masih mengungsi dihutan dan kemungkinan yang sudah didata yang akan didata kembali untuk mengikuti proses pembelajaran.
Ia berharap kondisi di Nduga bisa cepat kondusif, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan normal.
Ence Geong, aktivis kemanusiaan dari Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) di Wamena menegaskan agar soal pendidikan di Nduga direspon baik pihak Provinsi Papua maupun Pusat
“Kami dari YTHP telah melakukan pendataan terhadap pengungsian pelajar di Wamena. Jumlah yang ada data sebanyak 273 pelajar, tetapi ini tidak semua. Ada banyak yang belum didata hanya karena keterbatasan kami untuk ke rumah-rumah. Dugaan kami semuanya bisa mencapa 300 lebih siswa,” kata Ence di Wamena belum lama ini.
Data yang dhimpun YTHP kata Ence, jumlah siswa 273 itu terdiri dari SD 10 sekolah, SMP 5 sekolah dan SMA 2 sekolah.Terdiri dari distrik Yigi, Mbua, Yal, Dal, Mapenduma, Mbulmuyalma dan Iniye. Presentase jenis kelamin adalah 55 % siswa laki-laki dan 45 % siswa perempuan.
“Kami sampaikan agar Dinas Pendidikan Provinsi, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi serta Pusat turun tangan, karena bukan hanya soal pendidikan saja yang mengalami kesulitan, tetapi dari semua soal.
Juga dukungan dari Provinsi dan Pusat, karena operasi yang dilakukan ini Perintah Presiden, sehingga Presiden harus bertanggungjawab dan memikirkan dampak sosial lainnya. Harus bertanggungjawab terhadap nasib warga sipil di sana. Mereka (warga masyarakat di Nduga) ini tidak semua anggota TNPPB, sehingga dengan kondisi kelaparan, kematian, kesulitan pendidikan dan lain sebagainya, negera harus melihat dan bertanggungjawab.”
Pewarta : Ruland Kabak
Editor : Elisa Sekenyap
