JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Jefri Wenda, Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) mengatakan, Otsus diberikan Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi Papua. Selain itu, berdasarkan UU Otsus, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat, serta perluasan kota dan kabupaten, distrik, dan seterusnya. Akibat dari ini banyak terjadi polarisasi. Disisi lain, realita keberadaan orang Papua sangat jauh dari kata sejahtera.
Kata Jefry, kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gizi buruk terus meningkat, lalu angka buta huruf dan buta aksara paling tinggi di wilayah penghasil emas dan migas paling banyak di Indonesia. Kemiskinan paling tinggi. Seperti Kabupaten Timika, yang mana kota termiskin di Papua yang merupakan tempat eksplorasi tamban oleh PT. Freeport.
Pemekaran kata Jefri, akan membuka penambahan markas militer (TNI dan Polri) di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik di Papua sampai saat ini.
Sepanjang 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. Pada 2019-2020, Operasi Militer pecah di Nduga, selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwok, dan di Aifat, Sorong.
“Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya,” kata Jefri dalam orasi politiknya dalam aksi demo damai PRP di Abepura, Kota Jayapura, Jumat (1/4/2022).
Pemekaran DOB menurutnya, hanya akan diuntungkan bagi pemodal. Sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat akses modal di Papua. Misalnya, pembangunan jalan, infrastruktur kota serta aset vital lainnya, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan trans, membuka dusun-dusun yang dianggap daerah terisolasi.
“Akses modal menjadi semangat pencaplokan Papua kedalam NKRI secara Paksa. Peristiwa pemaksaan dengan kekerasan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua.”
Oleh karena itu, gerakan perjuangan pembebasan nasional yang aktif dalam mendorong Petisi Rakyat Papua (PRP) menghimbau kepada 116 organisasi gerakan akar rumput, pemuda mahasiswa, komunitas/Paguyuban, kepala-kepala suku dan rakyat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua, serta 718.179 suara rakyat Papua yang telah menandatangani petisi yang tersebar di seluruh Papua dan Indonesia untuk Tolak Pemekaran DOB, cabut UU Otsus Jilid 2 dan meminta penentuan nasib Sendiri.
Ester Haluk, perwakilan perempuan dan mama Papua dalam orasinya menegaskan orang Papua tidak ada jaminan hidup bersama Indonesia, sehingga bisa terbebas dari imperealisme, kolonialisme dan kapitalisme dan Papua harus Merdeka.
“Negara tidak ingin orang asli Papua melainkan menginginkan Sumber Daya Alam yang ada di tanah Papua, sehingga untuk mendapatkan keinginan mereka (negara) apapun akan mereka lakukan baik itu operasi militer, kekerasan terhadap warga sipil, pembunuhan hingga produk Otsus dan Pemekaran,” tukas Ester.
Namun demikian jelas Ester, hari ini rakyat Papua sudah sadar dan bersatu untuk melawan dari imperealisme, kolonialisme dan kapitalisme di tanah Papua. Perlawanan ini akan terus dilakukan karena itu musuh rakyat Papua saat ini.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Elisa Sekenyap
