Suara Papua http://suarapapua.com Situs Berita dan Informasi Seputar Tanah Papua. Sun, 25 Jun 2017 19:55:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 http://suarapapua.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-index-150x150.png Suara Papua http://suarapapua.com 32 32 Waket BPAM Sonode GKI Buka Sidang Klasis Aifat Ke-1   http://suarapapua.com/2017/06/26/waket-bpam-sonode-gki-buka-sidang-klasis-aifat-ke-1/ http://suarapapua.com/2017/06/26/waket-bpam-sonode-gki-buka-sidang-klasis-aifat-ke-1/#respond Sun, 25 Jun 2017 19:55:40 +0000 http://suarapapua.com/?p=15671 KUMURKEK/MAYBRAT, SUARAPAPUA.com—  Wakil ketua BPAM Sinode GKI di tanah Papua, Pdt. Hiskia Rolo pada Minggu (25/6/2017) membuka sidang Klasis Aifat ke–1 di gereja Emaus Susumuk, distrik Aifat Jaya, kabupaten Maybrat, Papua Barat yang diawali ibadah syukur yang dipimpin Pdt. Sepy Assem. Hiskia mengatakan, sudah dilakukan pengesahan bakal klasis menjadi klasis dinitif dan perubahan nama Klasis […]

Posting Waket BPAM Sonode GKI Buka Sidang Klasis Aifat Ke-1   ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
KUMURKEK/MAYBRAT, SUARAPAPUA.com—  Wakil ketua BPAM Sinode GKI di tanah Papua, Pdt. Hiskia Rolo pada Minggu (25/6/2017) membuka sidang Klasis Aifat ke1 di gereja Emaus Susumuk, distrik Aifat Jaya, kabupaten Maybrat, Papua Barat yang diawali ibadah syukur yang dipimpin Pdt. Sepy Assem.

Hiskia mengatakan, sudah dilakukan pengesahan bakal klasis menjadi klasis dinitif dan perubahan nama Klasis Maybrat Timur menjadi Klasis Aifat.

“Dulu kita mengenal klasis A3 setelah itu berubah nama menjadi klasis Maybrat dan kini dibagi satu menjadi tiga yaitu Klasis Ayamaru, Aifat dan bakal klasis Aitinyo. Hadirnya tiga klasisi itu adalah buah dari perjuangan keras yang Tuhan berikan,” kata Hiskia dalam sambutannya.

Sebagai orang yang percaya, kata dia, kita harus bersyukur pada Tuhan dan para penginjil di tanah Maybrat karena sudah ada banyak perubahan. Ia mencotohkan, sekarang jemaat tidak lagi jalan kaki berhari-hari  tetapi dengan kendaraan roda II dan IV bisa sampai ke tempat tujuan dengan menempuh sekitar 3 sampai 4 jam.

Disebutkan, tugas dari sidang klasis berdasarkan Bab III pasal 9 ayat 7 adalah pertama menetapkan garis-garis kebijakan dalam melaksanakan keputusan sidang Sinode dan BPAM dimana hari ini telah ditetapkan nama klasis dan klasis difinitif disahkan menjadi dasar perjalanan klasis di masa yang akan datang.

Kedua, mendengar, membahas dan mengesahkan laporan badan pekerjaan klasis di bidang program dan anggaran. Ketiga, membahas dan mengambil keputusan tentang usul-usul dan persoalan yang timbul apa yang dialami jemat-jemat di klasis yang bersangkutan. Keempat, membahas dan mengesahkan RAPB klasis.

Kelima, memilih anggota-anggota badan pekerja Klasis dan badan pengawas pembangunan gereja. Dan keenam, mendengar himbauan gereja melalui pelaksanaan tata gereja keputusan sidang Sinode.

“Keputusan sidang klasis bersifat mengikat sejauh tidak bertentangan dengan firman Allah, tata gereja keputusan sidang Sinode. Saya minta agar kita harus memperhatikan bahwa BPAM Sinodse GKI di tanah Papua hasil sidang Sinode ke XVII di Waisay telah memutuskan dan menegaskan bahwa kita tetap tunduk dan melaksanakan tata gereja dan peraturan serta pedoman perubahan keenam Tahun 2000 di Sorong sebagai keputusan yang tercover,  startegis dan utama,” tegasnya.

Sementara itu, Sepy Frasawi, Ketua panitia Sidang Klasis Aifat ke-1,  mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah menetapkan program kerja klasis, memilih badan pengurus pekerja klasis.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut, kata dia, menjalankan keputusan sidang sinode GKI di tanah Papua ke XIV Tahun 2000 di Sorong Nomor 6/M/SS/XV/2011 tentang perubahan ke-6 tata GKI di tanah Papua, peraturan tentang sidang jemat klasis dan sidang sinode Bab III pasal 9 tentang sidang klasis dan pasal 12 tentang badan pekerja klasis dan rapat pembentuk panitia badan pekerja klasis Aifat Nomor 10/G-13/IV/2017.

Agustinus Saa, sekda Kab. Maubrat yang mewakili pemkab setempat mengatakan, di Kab. Maybrat sudah ada 2 Klasis dan 1 bakal Klasis. Kata dia, hal itu merupakan proses mengembalikan harga diri, harkat dan martabat agar naik ke permukaan dan sama seperti orang lain.

“Kalau sudah ada 3 Klasis berarti mengarah pada akan terbentuknya tiga kabupaten untuk 3 wilayah ini. Ini hasil dari perjuangan tua-tua kita terdahulu yang mengutamakan kebersamaan, persatuan keluarga dan saling menghargai dan dihargai,” katanya.

Tetapi, ia menjelaskan, saat ini orang Aifat ke Ayamaru dan ke Aitinyo begitu sulit maupun sebaliknya. Itu menunjukan bahwa masih dalam suasana kegelapan dan sebelumnya ada terang karena persatuan dan kekeluargaan.

Dengan adanya klasis tersebut, ia mengajak semua jemaat untuk bersatu menata dan membangun kegiatan mental spiritual agar hidup lebih aman, baik, damai dan diberkati.

“Hadirnya klasis di masing-masing wilayah agar mendekatkan pelayanan iman kepada jemat-jemat yang ada. Jangan ubah nama dan lainnya tetapi harus ubah prilakunya agar gereja dalam hidup pribadi, keluarga, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat,” harapnya.

Pewarta: Engel Semunya

Editor: Arnold Belau

Posting Waket BPAM Sonode GKI Buka Sidang Klasis Aifat Ke-1   ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/26/waket-bpam-sonode-gki-buka-sidang-klasis-aifat-ke-1/feed/ 0
Menjadi Wakil Presiden UNGA ke-72, KNPB Apresiasi Vanuatu http://suarapapua.com/2017/06/24/menjadi-wakil-presiden-unga-ke-72-knpb-apresiasi-vanuatu/ http://suarapapua.com/2017/06/24/menjadi-wakil-presiden-unga-ke-72-knpb-apresiasi-vanuatu/#respond Sat, 24 Jun 2017 13:41:48 +0000 http://suarapapua.com/?p=15657 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com – Vanuatu terpilih sebagai salah satu Wakil Presiden Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 pada akhir bulan lalu. Kementerian Luar Negeri Vanuatu, seperti yang diberitakan Dailypost kemarin (23/07), merilis Vanuatu menjadi salah satu dari 11 negara anggota PBB yang terpilih untuk masa jabatan 4 tahun dimulia dari bulan April 2018. “Vanuatu bersama […]

Posting Menjadi Wakil Presiden UNGA ke-72, KNPB Apresiasi Vanuatu ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com – Vanuatu terpilih sebagai salah satu Wakil Presiden Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 pada akhir bulan lalu.

Kementerian Luar Negeri Vanuatu, seperti yang diberitakan Dailypost kemarin (23/07), merilis Vanuatu menjadi salah satu dari 11 negara anggota PBB yang terpilih untuk masa jabatan 4 tahun dimulia dari bulan April 2018.

“Vanuatu bersama dengan China dan Bangladesh akan mewakili Grup Asia Pasifik di Komisi yang beranggotakan sebanyak 47 orang, ” kata Odo Tevi, Dubes Vanuatu untuk PBB.

Vanuatu akan bertugas di samping Presiden Majelis Umum terpilih Majelis Umum, HE Mr Miroslav Lajčák, untuk membantu pemilihan ketua umum Majelis Umum, Menetapkan agenda Majelis Umum dan mengawasi peraturan, protokol dan etiket selama sesi 72.

Sementara itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyambut dan mengapresiasi posisi Vanuatu sebagai suatu kebanggaan bagi negara-negara yang dianggap kecil di mata Indonesia dan Dunia selama ini.

“Kita yakin dengan Vanuatu menjadi pemain utama di internasional, isu-isu yang ada di Melanesia, Pasifik dan Asia, dimana persoalan West Papua juga dapat diangkat di PBB” kata Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB kepada media ini.

Tentu saja, menurut Victor, ada mekanisme yang harus diback up oleh para diplomat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) karena Vanuatu adalah 1 dari 8 negara di Pasifik yang mendukung perjuangan bangsa Papua.

KNPB memandang Vanuatu layak menerima posisi sebagai asisten Presiden Majelis Umum PBB karena negara ini menunjukkan “moral dignity” yang besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.

Hal yang sama, dicontohkan Victor, adalah Uskup John Ribat yang diangkat menjadi Kardinal setelah berkunjung ke West Papua bersama 23 Uskup lainnya pada 8 April 2016.

“Apa yang dialami Vanuatu hari ini sama persis dengan Uskup PNG, John Ribat yang diangkat menjadi Kardinal setelah berkunjung ke West Papua dan bersuara tentang penderitaan bangsa Papua disaat Para Uskup di Papua memilih diam” Katanya

Vanuatu akan berperan membentuk agenda global dan tantangan seperti terorisme internasional, perdamaian dan keamanan internasional, diplomasi pencegahan, migrasi internasional, isu-isu HAM internasional Dan untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pewarta: Lea Tabuni

Editor: Arnold Belau

Posting Menjadi Wakil Presiden UNGA ke-72, KNPB Apresiasi Vanuatu ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/24/menjadi-wakil-presiden-unga-ke-72-knpb-apresiasi-vanuatu/feed/ 0
Pemda Jayawijaya Akan Sertifikasi Produk Kopi http://suarapapua.com/2017/06/24/pemda-jayawijaya-akan-sertifikasi-produk-kopi/ http://suarapapua.com/2017/06/24/pemda-jayawijaya-akan-sertifikasi-produk-kopi/#respond Fri, 23 Jun 2017 15:36:12 +0000 http://suarapapua.com/?p=15653 WAMENA, SUARAPAPUA.com — Yohanes Walilo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya mengatakan, tahun depan pihaknya akan berupaya mendorong dan memastikan produk kopi asal Wamena melalui tahapan sertifikasi. Termasuk produk lain yang berasal dari Kabupaten Jayawijaya. “Supaya kita ada hak paten, karena sekarang ini orang-orang buat banyak untuk itu guna menjaga keaslian kopi kita harus ada sertifikasi,” […]

Posting Pemda Jayawijaya Akan Sertifikasi Produk Kopi ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Yohanes Walilo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya mengatakan, tahun depan pihaknya akan berupaya mendorong dan memastikan produk kopi asal Wamena melalui tahapan sertifikasi. Termasuk produk lain yang berasal dari Kabupaten Jayawijaya.

“Supaya kita ada hak paten, karena sekarang ini orang-orang buat banyak untuk itu guna menjaga keaslian kopi kita harus ada sertifikasi,” kata Sekda Walilo, Jumat (23/6/2017).

Selain itu, pemerintah juga akan menginfentarisir setiap jenis produk kopi, termasuk logo melabelkan produk tersebut dan hal ini akan dapat ditentukan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga pasaran produk kopi di Wilayah Jayawijaya.

“Tidak boleh harga berbeda-beda, kalaupun beda harus beda sedikit agar yang datang beli tidak persoalkan harga, karena kedepannya akan menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang orang,” pungkasnya.

Namun demikian, Yairus, salah satu warga kota Wamena mengakui menyesal dengan sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang selama ini dirasa tidak berjalan sesuai harapan.

“Kami dengar banyak kebijakan Pemerintah Jayawijaya, tetapi hanya di kata-kata saja. Kalau boleh tidak hanya berkata-kata, tetapi dijalankan dengan aturan yang ada. Apalagi kita bicara kopi, kopi ini bukan barang baru di daerah ini, tetapi dari dulu sampai sekarang hanya janji begini saja, sehingga para petani banyak merugi,” kata Yairus.

Dia juga mengatakan, dengan tidak adanya perhatian pemrintah, banyak petani kopi tradisional di Kabupaten Jayawijaya dan Wilayah La Apago tidak dikembangkan. Bahkan katanya, banyak kebun kopi yang sudah tidak dikelola.

“Saya harap apa yang disampaikan pemerintah mengenai sertifikasi produk kopi ini menjadi salah satu pernyataan yang betul-betul dijalankan, tetapi juga pemerintah perhatikan kerja keras petani kopi, supaya penyedia kopi tingkat bawa terus ada dan ini akan konek kedepan,” tukasnya.

 

Pewarta : Elisa Sekenyap

Posting Pemda Jayawijaya Akan Sertifikasi Produk Kopi ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/24/pemda-jayawijaya-akan-sertifikasi-produk-kopi/feed/ 0
​Sekolah Adat Hobong Hadir Untuk Lestarikan Budaya  http://suarapapua.com/2017/06/23/%e2%80%8bsekolah-adat-hobong-hadir-untuk-lestarikan-budaya/ http://suarapapua.com/2017/06/23/%e2%80%8bsekolah-adat-hobong-hadir-untuk-lestarikan-budaya/#respond Fri, 23 Jun 2017 03:55:34 +0000 http://suarapapua.com/?p=15637 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Origenes Monim, penggagas dan kepala sekolah Sekolah Adat Hobong mengatakan, ia menggagas sekolah adat untuk mendidik budaya kepada anak-anak muda. Selain itu untuk mendukung program pemerintah kab. Jayapura untuk menggagas kampung Adat.  Ia menjelaskan, benda-benda adat dimusnahkan saat masyarakat menerima Injil dari para misionaris. Dan setelah pendidikan masuk, mulai menerima pengetahuan, benda-benda budaya itu […]

Posting ​Sekolah Adat Hobong Hadir Untuk Lestarikan Budaya  ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Origenes Monim, penggagas dan kepala sekolah Sekolah Adat Hobong mengatakan, ia menggagas sekolah adat untuk mendidik budaya kepada anak-anak muda. Selain itu untuk mendukung program pemerintah kab. Jayapura untuk menggagas kampung Adat. 

Ia menjelaskan, benda-benda adat dimusnahkan saat masyarakat menerima Injil dari para misionaris. Dan setelah pendidikan masuk, mulai menerima pengetahuan, benda-benda budaya itu sangat penting. 

“Jadi masyarakat ini sudah hidup lama dalam budaya lama. Lalu agama datang dan benda-benda budaya dimusnahkan karena dianggap berhubungan dengan benda-benda mistis. Dengan masuknya pendidikan sedikit ubah cara pikir masyarakat sudah ubah cara pandangnya masyarakat ke benda-benda budaya,” jelas Monim ke Suara Papua di tempat Festival Danau Sentani (FDS) ke 10, Rabu (21/6/2017).

Dijelaskan, ada kesenjangan yang terjadi dalam waktu yang lama. Terutama saat setelah misionaris masuk dan musnahkan benda-benda adat. Dan juga setelah pendidikan masuk, ada pengetahuan tentang pentingnya budaya, adat dan benda-benda diperoleh. Setelah itu ada kesadaran masyarakat untuk kembali melestarikan benda-benda budaya itu.

Kata Monim, setelah dibukanya sekolah adat di kampung Hobong, antusias anak-anak muda cukup tinggi. Ada yang dengan kesadaran datang ke sekolah adat.

“Di sekolah Adat kita ajarkan banyak hal. Soal pembuatan tifa, alat untuk makan sagu, perahu khas Sentani dan banyak benda-benda budaya. Termasuk benda-benda perhiasan,” terang Monim.

Dikatakan, sekolah adat yang di gagas dan sedang jalan, merupakan pengaplikasian dari program pemerintah kab. Jayapura yang sedang mewacanakan untuk buat kampung adat. 

“Kami selain melestarikan budaya, kami juga menjalankan program pemerintah kab. Jayapura untuk bikin kampung adat,” katanya. 

 

Pewarta: Arnold Belau

Posting ​Sekolah Adat Hobong Hadir Untuk Lestarikan Budaya  ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/23/%e2%80%8bsekolah-adat-hobong-hadir-untuk-lestarikan-budaya/feed/ 0
DPD Demokrat Papua Tidak Buka Pendaftaran Cagub http://suarapapua.com/2017/06/23/dpd-demokrat-papua-tidak-buka-pendaftaran-cagub/ http://suarapapua.com/2017/06/23/dpd-demokrat-papua-tidak-buka-pendaftaran-cagub/#respond Thu, 22 Jun 2017 15:16:09 +0000 http://suarapapua.com/?p=15632 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lukas Enembe menegaskan tidak akan membuka pendaftaran dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 nanti. Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Papua. Dikutip dari papuabangkit.com, Lukas yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua partai berlambang “bintang mercy”, pada bulan […]

Posting DPD Demokrat Papua Tidak Buka Pendaftaran Cagub ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lukas Enembe menegaskan tidak akan membuka pendaftaran dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 nanti. Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Papua.

Dikutip dari papuabangkit.com, Lukas yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua partai berlambang “bintang mercy”, pada bulan Mei lalu menegaskan sudah ada komitmen mulai dari tingkat pusat hingga Papua untuk sepakat mendukung dirinya untuk dicalonkan sebagai Gubernur Papua pada Pilgub 2018 mendatang.

“Saya pastikan Partai Demokrat tidak membuka (pendaftaran-red). Karena saya sudah dideklarasikan (dihadapan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan) bulan lalu di Biak,” tungkapnya kepada wartawan pada, Senin (19/6/2017) lalu.

Penegasan ini sekaligus menutup peluang para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sebelumnya meminta Partai Demokrat membuka pendaftaran. Sejumlah tokoh Papua yang meminta Partai Demokrat membuka pendaftaran, diantaranya Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo serta mantan Bupati Yahukimo Ones Pahabol.

“Yang jelas sudah diputuskan (tidak membuka pendaftaran). Saya kan ketua partainya jadi sudah pasti partai ini mendukung saya. Apalagi orang di pusat (DPP Partai Demokrat) sudah putuskan (untuk mengusung saya),” pungkasnya.

 

Sumber: Papua Bangkit
Editor: Arnold Belau

Posting DPD Demokrat Papua Tidak Buka Pendaftaran Cagub ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/23/dpd-demokrat-papua-tidak-buka-pendaftaran-cagub/feed/ 0
Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Intervensi Biro ULP http://suarapapua.com/2017/06/22/gubernur-papua-saya-tidak-pernah-intervensi-biro-ulp/ http://suarapapua.com/2017/06/22/gubernur-papua-saya-tidak-pernah-intervensi-biro-ulp/#respond Thu, 22 Jun 2017 14:32:30 +0000 http://suarapapua.com/?p=15629 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gubernur Lukas Enembe menegaskan, pihaknya tidak pernah intervensi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atau ULP dalam melakukan proses tender. Bahkan instansi tersebut independen dan transparan dalam sebuah proses pelelangan. Sehingga pihak ketiga yang menang tender adalah mereka yang memenuhi persyaratan bukan karena penunjukan. “Sekali lagi tidak ada intervensi dari Gubernur. Siapa yang […]

Posting Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Intervensi Biro ULP ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gubernur Lukas Enembe menegaskan, pihaknya tidak pernah intervensi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atau ULP dalam melakukan proses tender.

Bahkan instansi tersebut independen dan transparan dalam sebuah proses pelelangan. Sehingga pihak ketiga yang menang tender adalah mereka yang memenuhi persyaratan bukan karena penunjukan.

“Sekali lagi tidak ada intervensi dari Gubernur. Siapa yang lolos semuanya sesuai aturan dan berarti dia yang berhak,” tegasnya saat pimpin apel gabungan di Dok II seperti dikuti suarapapua.com dari papuatoday.com pada Kamis (22/6/2017).

Bahkan Gubernur menolak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD).

Sebab, pihaknya khawatir kasus pembangunan jalan ruas Kemiri-Depapre sepanjang 24 km yang merugikan negara Rp 42 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, kembali dialamatkan kepadanya padahal dirinya bukan sebagai pengguna anggaran.

“Ada yang bilang Gubernur bertanggung jawab terhadap ruas Kemiri-Depapre yang kini di tangani KPK. Itu tidak ada urusan dengan saya. Kalau ada kesalahan yang bertanggungjawab adalah pengguna anggaran (Kepala SKPD-nya). Jadi saya harap jangan lagi terjadi seperti kasus ruas Kemiri-Depapre sampai hari ini belum tahu kelanjutannya,” tegasnya.

Enembe menambahkan, dirinya hanya meminta agar Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa agar melakukan seleksi ketat terhadap pihak ketiga yang akan mendaftar. Sebab dikhawatirkan yang menjadi pemenang, justru tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Yang jelas saya selalu katakan, siapa pun yang menang pekerjaannya harus dipertanggungjawabkan dan beres. Jangan asal menang tapi pekerjaan jadi hambatan. Intinya orang yang menang harus bisa berhasil dan sukses dan di lapangan pekerjaan 100 persen,”tandasnya.

 

Sumber: Papua Today
Editor: Arnold Belau

Posting Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Intervensi Biro ULP ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/22/gubernur-papua-saya-tidak-pernah-intervensi-biro-ulp/feed/ 0
Memberikan Pendidikan Kepada Publik, Jubi Buka Stand di Festival Danau Sentani http://suarapapua.com/2017/06/22/memberikan-pendidikan-kepada-publik-jubi-buka-stand-di-festival-danau-sentani/ http://suarapapua.com/2017/06/22/memberikan-pendidikan-kepada-publik-jubi-buka-stand-di-festival-danau-sentani/#respond Thu, 22 Jun 2017 09:57:15 +0000 http://suarapapua.com/?p=15622 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Demi memberikan pendidikan kepada publik sebagai salah satu kewajiban perusahaan media, Surat Kabar Harian (SKH) Jujur Bicara dan Tabloid Jubi Online membuka stand di Festival Danau Sentani (FDS) ke-10 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua. Victor Mambor, Pimpinan Umum PT. Jujur Bicara kepada Suara Papua di stand Jubi di lokasi FDS, menjelaskan, Jubi […]

Posting Memberikan Pendidikan Kepada Publik, Jubi Buka Stand di Festival Danau Sentani ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Demi memberikan pendidikan kepada publik sebagai salah satu kewajiban perusahaan media, Surat Kabar Harian (SKH) Jujur Bicara dan Tabloid Jubi Online membuka stand di Festival Danau Sentani (FDS) ke-10 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua.

Victor Mambor, Pimpinan Umum PT. Jujur Bicara kepada Suara Papua di stand Jubi di lokasi FDS, menjelaskan, Jubi untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kata Mambor, Jubi turut berpartisipasi dalam FDS ini sangat penting.

“Iya. Ini untuk pertama kalinya Jubi ikut berpartisipasi dalam FDS. Pertama kami memperkenalkan Jubi kepada masyarakat luas. Saat ini masyarakat sudah kenal Jubi. Tetapi dengan cara begini, kami lebih ingin perkenalkan Jubi secara langsung ke masyarakat,” jelas Mambor kepada Suara Papua di stand Jubi pada Rabu (22/6/2017).

Menurut Mambor, ivent-ivent yang dihadiri banyak masyarakat sangat penting bagi perusahaan media di Papua memperkenalkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tak lain, saat FDS ke-10, Jubi hadir untuk memberikan pendidikan kepada publik dan perkenalkan Jubi kepada publik.

“Tidak hanya Jubi. Media-media lain juga sebenarnya harus bisa memberikan pendidikan kepada publik melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak hanya di FDS ini, tetapi di berbagai momen. Karena salah satu fungsi utama media adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat umum,” terang Mambor, yang juga mantan pemimpin redaksi Jubi ini.

Saat ditanya tentang apa saja yang Jubi sedang perlihatkan melalui stand Jubi, Mambor menjelaskan, terutama Jubi sudah dikenal masyarakat. Pada momen ini Jubi perkenalkan apa yang sudah pernah dilakukan dan dikerjakan Jubi di berbagai kegiatan kepada publik melalui foto-foto dan koran. Selain itu, Jubi juga memperkenalkan mesin cetak dan bagaimana mencetak sebah koran kepada publik.

Kata Mambor, di sini Jubi memperlihatkan liputan-liputan penting yang sudah pernah dilakukan di Pasifik dalam meliput isu-isu Papua, liputan Jubi di Eropa yang merupakan kegiatan penting bagi orang Papua.

Foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan Jubi bersama LSM, masyarakat dan keluarga Jubi. (Arnold Belau – SP)

“Kami perkenalkan koran Jubi kepada masyarakat. Kami juga perkenalkan mesin cetak dan dan bagaimana mencetak sebuah koran. Kami juga pajang hasil liputan-liputan Jubi yang penting dalam meliput isu-isu Papua di wilayah Pasifik dan Eropa. Juga, foto kegiatan-kegiatan yang pernah Jubi lakukan bersama masyarakat, LSM maupun Jubi sendiri. Itu kami pajang dalam bentuk foto. Kami juga perkenalkan koran Jubi yang kami buka di stand,” jelasnya.

Kata Victor, yang juga salah satu ahli dewan pers di Papua ini, mengungkapkan, Jubi tidak hanya media yang melakukan kegiatan Jurnalistik, tetapi Jubi juga mendidik dan terus meningkatkan kapasitas wartawan-wartawannya.

“Kami tidak hanya melakukan kegiatan jurnalistik. Tetapi juga kami memberikan pendidikan dan peningkatan kapasitas untuk wartawan. Kami kirim beberapa wartawan kami ke luar negeri untuk menimba ilmu dan meningkatkan kapasitas wartawan kami. Bagi kami kapasitas wartawan kami juga sangat penting. Sehingga itu terus kami lakukan,” ungkap Mambor.

Ia mengatakan, hadirnya Jubi di FDS X juga berangkat dari kerja keras semua karyawan, wartawan dan keluarga Jubi. Kata dia, atas inisiatif dan kerjasama dari keluarga Jubi kegiatan ini Jubi dapat berpartisipasi.

“Ini terlaksana atas kerja keras semua karyawan, wartawan dan keluarga Jubi. Karena ada ivent ini kami membukan stand untuk memperkenalkan Jubi lebih dekat ke masyarakat, kami juga memberikan pendidikan publik kepada masyarakat dan mencari uang dengan membuka Foto Booth di stand Jubi,” jelasnya.

Soal keinginan masyarakat untuk datang ke stand Jubi, Victor mengatakan, sejak dibuka, banyak yang datang kunjungi stand Jubi, selain itu banyak juga yang datang ke Foto Booth yang disediakan Jubi untuk foto.

Lihat Foto Stand Jubi di sini: Stand Jubi di Festival Danau Sentani ke-10

“Dari hari pertama banyak pengunjung yang datang. Ada juga datang dan bertanya tentang bagaimana media bisa kerjasama dengan instansi untuk sosialisasi dan banyak juga yang datang untuk foto di Foto Booth yang disediakan Jubi. Dari semua ini, yang paling penting bagi kami adalah perkenalkan Jubi ke masyararakat dan Jubi memberikan pendidikan kepada publik,” tutup Mambor.

 

Pewarta: Arnold Belau

 

Posting Memberikan Pendidikan Kepada Publik, Jubi Buka Stand di Festival Danau Sentani ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/22/memberikan-pendidikan-kepada-publik-jubi-buka-stand-di-festival-danau-sentani/feed/ 0
Foto: Stand Jubi di Festival Danau Sentani ke-10 http://suarapapua.com/2017/06/22/foto-stand-jubi-di-festival-danau-sentani-ke-10/ http://suarapapua.com/2017/06/22/foto-stand-jubi-di-festival-danau-sentani-ke-10/#respond Thu, 22 Jun 2017 09:39:48 +0000 http://suarapapua.com/?p=15611 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Demi memberikan pendidikan kepada publik sebagai salah satu kewajiban perusahaan media, Surat Kabar Harian (SKH) Jujur Bicara dan Tabloid Jubi Online membuka stand di Festival Danau Sentani (FDS) ke-10  yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua. Victor Mambor, Pimpinan Umum PT. Jujur Bicara kepada Suara Papua di stand Jubi di lokasi FDS, menjelaskan, […]

Posting Foto: Stand Jubi di Festival Danau Sentani ke-10 ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Demi memberikan pendidikan kepada publik sebagai salah satu kewajiban perusahaan media, Surat Kabar Harian (SKH) Jujur Bicara dan Tabloid Jubi Online membuka stand di Festival Danau Sentani (FDS) ke-10  yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua.

Victor Mambor, Pimpinan Umum PT. Jujur Bicara kepada Suara Papua di stand Jubi di lokasi FDS, menjelaskan, Jubi untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kata Mambor, Jubi turut berpartisipasi dalam FDS ini sangat penting.

“Iya. Ini untuk pertama kalinya Jubi ikut berpartisipasi dalam FDS. Pertama kami memperkenalkan Jubi kepada masyarakat luas. Saat ini  masyarakat sudah kenal Jubi. Tetapi dengan cara begini kami lebih ingin perkenalkan Jubi secara langsung ke masyarakat,” jelas Mambor kepada Suara Papua di stand Jubi pada Rabu (22/6/2017).

Berikut ini adalah foto-foto stand Jubi di FDS X:

 

Pewarta: Arnold Belau

 

Posting Foto: Stand Jubi di Festival Danau Sentani ke-10 ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/22/foto-stand-jubi-di-festival-danau-sentani-ke-10/feed/ 0
SOLPAP Sedang Memperbarui Data Mama-mama Pasar http://suarapapua.com/2017/06/22/solpap-sedang-memperbarui-data-mama-mama-pasar/ http://suarapapua.com/2017/06/22/solpap-sedang-memperbarui-data-mama-mama-pasar/#respond Thu, 22 Jun 2017 08:11:43 +0000 http://suarapapua.com/?p=15608 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Natan Tebai, Sekertaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan ulang mama-mama Pasar atau pemuthakiran data mama-mama pasar. “Kami saat ini sedang melakukan mendata mama-mama. Data-data ini kami sedang buat untuk memperbarui data mama-mama yang berjualan di pasar mama-mama. Dan apa yang kami lakukan saat ini adalah rekomendasi […]

Posting SOLPAP Sedang Memperbarui Data Mama-mama Pasar ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Natan Tebai, Sekertaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan ulang mama-mama Pasar atau pemuthakiran data mama-mama pasar.

“Kami saat ini sedang melakukan mendata mama-mama. Data-data ini kami sedang buat untuk memperbarui data mama-mama yang berjualan di pasar mama-mama. Dan apa yang kami lakukan saat ini adalah rekomendasi dari Mubes pertama Solpap kemarin,” jelas Natan Tebai kepada suarapapua.com saat ditemui Suara Papua di pasar mama-mama Papua, Selasa (20/6/2017) di Kota Jayapura.

Setelah mendata semua mama-mama, kata Natan, akan dilakukan penyesuaian data mama-mama pasar yang lama dan yang baru. Dan melalui data itu akan terlihat mana yang pedagang baru dan mana yang pedagang lama.

“Jadi nanti data itulah yang dipake ke depan untuk kepentingan pasar. Misalnya kalau bicara dengan Pemkot soal berapa yang harus mengisis di pasar baru, kalau tempat di pasar baru tidak memungkinkan karena penuh, maka bagaimana langkah yang harus diambil. Dan kepentingan kami di internal juga,” Jelas Tebai.

Menyoal ada wacana pemkot Jayapura untuk bertemu dengan pengurus Solpap membicarakan pengelolaan pasar mama-mama Papua, kata Natan, sampai saat ini belum ada. Namun, pemutakhiran data yang sedang dilakukan Solpap adalah salah satu amunisi yang sedang disiapkan sebelum bertemu dan bicara dengan Pemkot Jayapura.

“Sebenarnya tidak ada permasalahan antara Pemkot dan Solpap. Tetapi kami sedang mencari ruang untuk kami bertemu sama-sama lalu sama-sama sepakat pola pengeloaan pasar mama-mama Papua seperti apa dan bagaimana. Itu akan disepakati sama-sama setelah duduk dan bicara dengan Pemkot,” katanya.

Yang diinginkan Solpap adalah Pemkot keluarkan surat soal pengelolaannya. Artinya yang punya pasar adalah pemerintah Kota tetapi yang kelola adalah koperasi atau siapa. Hal-hal tersebut, kata dia, belum dibicarakan dan diputuskan.

 

Pewarta: Arnold Belau

Posting SOLPAP Sedang Memperbarui Data Mama-mama Pasar ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/22/solpap-sedang-memperbarui-data-mama-mama-pasar/feed/ 0
Tanah Adat Masyarakat Adat Moi Bukan untuk Perkebunan Kelapa Sawit http://suarapapua.com/2017/06/21/tanah-adat-masyarakat-adat-moi-bukan-untuk-perkebunan-kelapa-sawit/ http://suarapapua.com/2017/06/21/tanah-adat-masyarakat-adat-moi-bukan-untuk-perkebunan-kelapa-sawit/#respond Wed, 21 Jun 2017 11:01:43 +0000 http://suarapapua.com/?p=15605 Oleh: J. Septer Manufandu)* Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan Suku bangsa Moi mendiami Tanah Malamoi di Kabupaten Sorong, Kota, Raja Ampat, Tambrauw dan sebagian Sorong Selatan. Masyarakat hukum adat Moi dikelompokkan menjadi 8 (delapan) sub suku yaitu: sub suku moi Kelim, Moi Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan […]

Posting Tanah Adat Masyarakat Adat Moi Bukan untuk Perkebunan Kelapa Sawit ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
Oleh: J. Septer Manufandu)*

Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan

Suku bangsa Moi mendiami Tanah Malamoi di Kabupaten Sorong, Kota, Raja Ampat, Tambrauw dan sebagian Sorong Selatan. Masyarakat hukum adat Moi dikelompokkan menjadi 8 (delapan) sub suku yaitu: sub suku moi Kelim, Moi Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya yang masih hidup dan menempati wilayah Malamoi.

Tanah di lingkungan masyarakat adat Moi mempunyai arti penting bagi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat adat dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dan penghidupan secara turun temurun. Filosofi dasar pandangan masyarakat adat Moi mencakup arti simbolik dan religius magis. Secara simbolik tanah dianggap sebagai “dusun”, ”dapur”, “tempat tumpah darah”, dan tanah sebagai “ibu/mama”.

Secara religius magis tanah memiliki nilai tertinggi dari sumber segala ciptaan dan penguasaan alam dan pemberian hidup dari Tuhan. Masyarakat adat Moi menerjemahkan kedua pandangan tersebut menjadi suatu pranata hukum adat atas tanah yang meliputi hak adat atas tanah tanpa membedakan tingkat kesuburan, air, laut, teluk, sungai, danau, satwa, dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan antara manusia dan tanah adat sangat erat, sebab tanah adat itu di nilai mempunyai hubungan dengan pemujaan arwah moyang mereka, sehingga tanah adat itu mempunyai “nilai religius magis”.

Masyarakat adat Moi, memandang bahwa tanah sebagai pusat kehidupan dan pengetahuan. Dengan pandangan ini, setiap pengalihan hak atas tanah atau pemanfaatan dari hasil tanah lingkungan tanah adat, harus memerlukan izin terlebih dahulu dari pemilik (tuan rumah). Tanpa mengindahkan aturan atas tanah adat tersebut, bukan saja merupakan pelanggaran tetapi lebih daripada itu mengarah kepada tindakan permusuhan baik secara intern atau ekstern.

Tata cara pengaturan penguasaan, pemilikan dan pengolahan dan penggunaan tanah adat diatur berdasarkan struktur pemerintahan adat. Pada masyarakat adat Moi proses pembentukan sebagai seorang pemimpin harus melalui tahapan dalam pendidikan adat yang disebut dengan kambik.

Melalui proses di kambik seseorang barulah disebut sebagai laki-laki (Nedla) atau pria sejati yang telah siap menjadi pemimpin bagi klen/marganya. Seorang laki-laki (Nedla) akan sangat memahami adat-istiadat dan memiliki kemampuan lainnya seperti bidang kesehatan, pertanian, dan sosial-budaya serta ekonomi dan yang lebih penting dapat mengayomi komunitasnya.

Jadi masyarakat adat Moi memiliki sistem kepemimpinan big man (pria sejati) yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pemimpin tidak dibatasi pada garis keturunan secara umum tetapi pada tingkat klen/marga mengikuti garis keturunan;

Hutan Adat Moi Bukan Hutan Negara

Tanah Moi telah dikepung oleh meluasnya perkebunan kelapa sawit yang telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarkat adat Moi. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan hilangnya Tata Ruang Kelola Masyarakat Adat, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat keramat bagi budaya masyarakat adat Moi.

Dicatat kurang lebih 8 perusahaan yang telah beroperasi di atas tanah ulayat masyarakat adat Moi secara khusus di Kabupaten Sorong yang telah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dari pemerintah daerah kabupaten sorong, provinsi Papua barat, yaitu: PT. Henrison Inti Persada (PT. HIP) dan PT. Inti Kebun Sejahtera, sedangan 6 perusahaan lainnya sudah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan kelapa sawit dari pemerintah kabupaten sorong dan hanya menggu waktunya untuk beroperasi.

Masyarakat adat Moi, baik secara sub suku dan atau klen/marga hanya bisa menerima kenyataan ini. Karena perusahaan-perusahaan ini, telah mengantongi ijin karena telah mendapat berkompromi dengan pemerintah daerah dan juga propinsi Papua Barat.

Ada sejumlah permasalahan terkait dengan berkembangnya industri perkebunan di wilayah Papua khususnya di Tanah Malamoi, dimana ada keterlibatan pihak aparat keamanan yang memainkan peran ganda sebagai aparat keamanan bagi perusahaan pada saat mereka melaksanakan tugas negara, kurangnya pengormatan terhadap prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) seperti janji yang tidak ditepati, penipuan oleh perusahaan, serta tidak memadainya kompensasi ganti rugi atas tanah.

Dalam pembentukan perkebunan baru, hak pemilik tanah seringkali tidak dihargai. Meskipun beberapa kelompok masyarakat adat berhasil menolak rencana perkebunan, banyak kelompok adat telah tertipu, terintimidasi, atau termanipulasi dengan menerima skema perkebunan tersebut yang akan mereka tolak jika mereka bebas menentukan pilihannya. Saat pekerjaan sudah dimulai, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka menjadi miskin, karena mereka tidak bisa lagi bergantung pada hutan adat di mana mereka biasa menggantungkan hidupnya, dan perusahaan juga mengingkari janji mereka untuk menyediakan lapangan pekerjaan, sistem kesehatan, dan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Demikian pula dengan hutan adat Moi. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 B ayat (2); Negara mengakui dan menghormati kesatuan­ kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dilaksanakan syarat :

  1. Masyarakat adatnya masih hidup;
  2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Pasal 28I UUD 1945 juga menggariskan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi yaitu yang tercantum pada Pasal 43 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Pada bulan Oktober 2016, Masyarakat hukum adat Moi telah menyerahkan draft rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Sorong. Rancangan PERDA berkaitan dengan Pengakuan dan “Perlindungan Masyarakat hukum adat (MHA) MOI di Kabupaten Sorong”, dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Moi dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
  2.  Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA Moi;
  3. Memberikan kepastian hukum bagi hak MHA Moi, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
  4. Memberikan perlindungan terhadap hak MHA Moi di Kabupaten Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
  5. Melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Moi;
  6. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
  7. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
  8. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Moi dan hak-haknya.

Perda ini juga merupakan prasyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/2015 tentang Hutan Hak yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK no.35/2012. Berdasarkan Peraturan ini, masyarakat adat berhak memperoleh penetapan hutan adatnya sebagai hutan hak komunitas adat melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah Pemda atau DPRD mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Saat ini sudah ada 12 Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten. Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 telah menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat sebagai Hutan Hak Komunitas Adat untuk 9 Komunitas Adat di provinsi-provinsi tersebut. Apabila Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi disahkan oleh DPRD Kabupaten Sorong, maka Perda ini akan menjadi Perda pertama di Tanah Papua yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Semoga draft Perda Pengakuan dan “Perlindungan Masyarakat hukum adat (MHA) MOI di Kabupaten Sorong”, dapat menjadi alat untuk menjembatani persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Ulayat Moi. Dan Saat ini, dibutuhkan laki-laki sejati (Nedla) Moi yang berperan di Pemerintahan baik itu eksekutif dan legislative untuk berpikir arif dan bijakasana untuk melakukan tindakan penyelamatan Tanah Malamoi yang kian lama terus dikepung untuk kepentingan investasi dan pembangunan sementara masyarakat adat Moi semakin terpinggirkan.

)* Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua

 

 

Posting Tanah Adat Masyarakat Adat Moi Bukan untuk Perkebunan Kelapa Sawit ditampilkan lebih awal di Suara Papua.

]]>
http://suarapapua.com/2017/06/21/tanah-adat-masyarakat-adat-moi-bukan-untuk-perkebunan-kelapa-sawit/feed/ 0