ArsipPelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ditunda: Ada Kabut di Deiyai?

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ditunda: Ada Kabut di Deiyai?

Jumat 2013-08-16 14:49:45

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tanah Papua memiliki warna demokrasi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Ada daerah yang memiliki karater keras dan kadang “kepala batu”, namun ada juga yang selalu diplomatis dan jujur.

Semua ini menurut saya dipengaruhi oleh faktor budaya kepemimpinan suku-suku di Papua. Ada beberapa daerah yang pemimpinnya terpilih atas nama kekerasan fisik.

 

Contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak ibukota Ilaga, Kabupaten Tolikara ibu kota Karubaga, kabupaten Dogiai ibukota Moanaemani, Kabupaten Mamberamo Tengah ibukota Elelim, Kabupaten Lanny Jaya ibukota Tiom, Kabuapten Puncak Jaya ibu kota Mulia dan Kabupaten Yahukimo.

Namun ada juga kabupaten yang Pilkadanya dimenangkan oleh MK, artinya rakyat memilih pemimpin mereka, namun sampai di jakarta MK yang pilih siapa pememangnya, kasus ini terjadi kabupaten Paniai ibukota Enarotali dan kasus Kabupaten Dogiai ibu kota Moanemani.

Semua kabupaten yang disebutkan diatas rata-rata ada di wilayah pegunungan tengah yang dapat dikategorikan dalam Suku Lanni dan Suku Mee.

Secara tradisi memang kedua suku memiliki budaya demokrasi yang sangat cerdas, pandai, dan jujur. Dan demokrasi kedua selalu ditentukan oleh faktor kepemimpinanya, apa yang dibuat ? Bagaiman karater pemimpin? Wawasan pembangunan? Dan tingkat perilaku dan etos kerja selama hidup?

Kasus unik yang peting dicermati adalah polekmik kasus Pilkada Deiyai yang berujung pada penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

Sekalipun Gubernur mendapatakn protes keras dari suku Mee secara khusus di Kabupaten Deiyai, namun tidak memberikan pengaruh, dipandang biasa saja. Kekecewaan dituai oleh Bupati-Wakil Bupati Deiyai tentu merupakan sejarah baru karena tidak pernah terjadi di republik ini.

Kasus Penundaan Pilkada Deiyai 2012-2013

Pilkada kabupaten Deiyai  pada putaran pertama  waktu  lalu, ada sembilan kandidat yang bersaing. Namun, pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome dan Natalis Edowai- Mesak Pakege lah yang melaju ke putaran kedua.

Akan tetapi pada putaran kedua juga banyak kejanggalan dan harus beujung di meja Mahkama Konstitusi (MK). Menurut pemberitaan dari media MK  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  edisi, 11 Meret 2013, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHPU.D-X/2012 bertanggal 20 Desember 2012 dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan.

Alhasil yang diperoleh dari keputusan ini adalah KPU Deiyai segera melaksakan pemungutan suara ulang di tiga kampong. Artinya juga, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memberikan perpanjangan waktu kepada KPU Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yakni kampung Widuwakia, kampung Wagomani, dan kampung Demago

Tindak lanjut PSU Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia,  pada Senin (20/05/13) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menetapkan pasangan Dance Takimai dan Agus Pigome sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

Dengan jumlah dukugan 3458 suara, sedangkan pasangan Edowai- Pakage hanya memperohleh 16 suara   http://majalahselangkah.com/content/pilkada-deiyai-mk-tetapkan-takimai-pigome .

Semua orang di Meewo bahkan Indoensia mendegar dan menerima itu sebagai sebuah solusi penyelamatan pembangunan Deiyai. Dan pihak DPRD Deiyai mulai  metindak lanjuti putusan MK dengan membentuk Pansus, Bupati Karateker menganggarkan 7 milyar untuk pelantikan.

Dan kosentrasi rakyat Deiyai diarahkan untuk menantikan tanggal jatuh tempo pelantikan Bupati Deiyai.

 Pelantikan Bupati Deiyai Ditunda 5 Bulan Plus  2 Minggu

Sejak bulan april Gubenur melalui Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan Umum Provinsi Papua, Elieser Renmaur mengatakan, pelantikan bupati Paniai dan Deiyai akan dilakukan oleh Gubernur terpilih Lukas Enembe.

Pasalnya, pelantikan akan dilakukan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 April mendatang http://tabloidjubi.com/2013/04/04/gubernur-baru-akan-lantik-bupati-paniai-dan-deiyai/   dengan begitu maka semua rakyat Meeuwo sudahberispkan diri unutk mebanjiri kota Jayapura.

Namun yang terjadi Gubenur hanya melantik bupati Paniai, dan pelantikan bupati Deiyai ditunda. Proses penantian selama 5 bulan terjadi, ini merupakan tindakan yang  pemojokan sebenarnya terhadap pimpinan terpilih.

Bukan hanya 5 bulan dalam bulan Juni terdengar akan dilantik pada 4 agustus, terjadi lagi penundaan hingga 14 agustus kemarin. Dan 14 Agustus itupun menuai kekecewaan.

Penyebab Penundaan

Rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Dance Takimai-Agustinus Pigome sendiri direncanakan akan dilaksanakan Rabu (14/8) Pukul 09.00 WIT.

Radio gram Gubernur tidak ditandatagani oleh Gubernur tapi diwakili. Hal lain adalah, pelantikan batal digelar lantaran Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak berada ditempat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elieser Renmaur mengatakan, penundaan pelantikan Bupati Deiyai dikarenakan Gubernur Lukas Enembe saat ini masih berada di Jakarta.

”Kita harus paham dengan kondisi gubernur, karena kita tidak tahu persis apa yang beliau hadapi sekarang,” dan ditempat yang ada komentar dari   “Masyarakat Deiyai tidak kaget karena mau dilantikpun tidak ada pengaruhnya. Proses mekanisme pemenangan Pemilukada Deiyai belum ada. KPU belum lakukan pleno penetapan pemenang dan mengajukannya ke DPRD serta gubernur dan dari gubernur ke Mendagri. Jadi kalau ada rencana pelantikan, itu karena rekayasa. Kalau ada pihak yang mengaku sudah ada pleno, itu ilegal atau liar.”

Ditempat yang berbeda ada penjelasan, kenapa ada penundaan.  Jika proses dilakukan itu catat hukum karena ada manipulasi tandatangan sejumlah pihak. Ia mencontohkan, Ketua Pansus DPRD setempat sendiri kini masih berada di Nabire dan belum pernah ke Jayapura. Namun seiring berjalannya proses ini tiba-tiba mucul SK atas nama orang lain di Pansus DPRD.

“Ini jelas untuk kepentingan tertentu yang sudah diatur rapi. Untuk itu semua pihak berkompeten harus bekerja secara prifesional dan menangkap para pelaku yang sudah memanipulasi data. Kalau begini terus kapan majunya Papua ini. Jadi ada kesan rencana pelantikan itu dipaksakan,” ujarnya.

Selain itu lanjut dia, MK baru mengeluarkan putusan sela tertanggal 20 Mei 2013 lalu. Bukan putusan final. Sehingga tentu akan cacat hukum jika pelantikan dilakukan.

“Jadi kalau ada dokumen yang dimasukkan itu ilegal karena di MK belum ada putusan final. Selain itu dari informasi yang kami terima, dana yang dikeluarkan untuk rencana pelantikan hari ini sebasar Rp. 7 miliar http://tabloidjubi.com/2013/08/14/rencana-pelantikan-bupati-deiyai-dinilai-sarat-rekayasa-2/

Kabut Masa Depan Deiyai

Dengan terjadi penundaan pelantikan sama sekali tidak mengganggu kerja gubernur Lukas Enembe. Namun rakyat Meewo secara khusus di Deiyai alami tamparan keras.

Ini merupakan suatu tindakan tidak diduga dan mengandung unsur politis yang potensi akan mendatang malapetaka bukan saja kepemiminan saja tetapi utamakanya adalah rakyat Deiyai. Tentunya hal ini akan  mempengaruhi  program pembangunan dimasa depan.

Masa depan Deiyai kini menjadi pergumulan semua pihak agar mulai mendiskusikan karena terjadi penundaan ini merupakan sinyalmen, kabut yang akan mengahalagi kinerja Bupati-Wakil bupati terpilih selama periode 2013-2018.

Sungguh amat penting, penundaan ini tidak mesti pandang dalam konteks dunia negatif yang memojok pihak-pihak terkait namun menjadi satu wacana yang mesti direfleksikan guna mendapatkan dan menemukan titik terang menuju pembangunan Deiyai yang lebih baik.

Gubernur tidak menandatangani surat radio gram yang dikirimkan ke Pemerintahan Deiyai akan berita pelantikan tangal 14 Agustus. Gubernur minta maaf atas kejadian ini. Tetapi Bupati dan Wakil bupati, DPRD, Rakyat Meewo kecewa dan marah atas kejadian ini.

Dari kejadian ini sebenarkan mengingatkan orang Mee pada umum untuk kembali evaluasi secara menyeluruh, seakan orang Mee di Provinsi mulai menjadi anak tiri, disudutkan dan makin sulit mendapatkan akses kecuali akses hubungan politik.

*Penulis adalah warga Meewo, tinggal di Jayapura, Papua

Terkini

Populer Minggu Ini:

Upaya Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Jaga Pasokan BBM Saat...

0
“Terkait lonjakan kebutuhan bahan bakar, kami sudah prediksi akan terjadi, sehingga upaya yang kami lakukan adalah dengan memastikan ketahanan stok BBM harus dalam kondisi yang mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat di masa RAFI ini,” kata Sunardi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.