ArsipJelang Pilpres, Ini Seruan KNPB Untuk Rakyat Bangsa Papua Barat

Jelang Pilpres, Ini Seruan KNPB Untuk Rakyat Bangsa Papua Barat

Senin 2014-07-07 10:21:45

PAPUAN, Jayapura— Komite Nasional Papua Barat menyerukan kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat bahwa tidak boleh ada pengakuan dan pemberian hak suara terhadap proses pemilihan presiden Indonesia yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang.

“Sebab orang asli Papua bukan bagian dari Indonesia, tetapi orang asli Papua adalah adalah salah satu bangsa yang ada dimuka bumi, yang punya hak yang sama dengan bangsa lain untuk menetukan nasib sendiri. Maka hak orang asli Papua tidak memilih orang lain itu hak mutlak,” kata Ketua I KNPB, Agus Kossay, kepada suarapapua.com, Senin (7/7/2014) siang tadi.

 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatiakan oleh seluruh rakyat bangsa Papua Barat, menurut Kossay, yakni; Pertama, kepada seluruh rakyat sipil bangsa Papua Barat bahwa menjelangPilpres tidak boleh melakukan boikot Pilpres pada 9 Juli diluar himbauan KNPB.

 

Kedua, KNPB akan bertanggung jawab sesuai dengan himbauan umum yang sudah dikeluarkan secara nasional, melakukan boikot pemilu presiden dengan cara-cara damai, bermartabat dan demokratis.

 

Ketiga, KNPB dengan tegas menolak sikap-sikap penggiringan atau kriminalisasi gerakan KNPB dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, dan mengutuk penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian kepada anggota KNPB tanpa alasan yang jelas.

 

Keempat, KNPB minta polisi segera bebaskan ketua Komisariat Diplomasi KNPB wilayah Timika atas nama Ruben Kayun yang masih ditahan tanpa alasan yang jelas di Polres Mimika.

 

Dan kelima, KNPB menghimbaukan kepada rakyat sipil bangsa Papua Barat untuk menghindari penghasutan, ajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu diluar himbauan KNPB menjelang Pilpres.

 

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

0
"Setiap kali kami memberikan suara di JSB [pertemuan Badan Pengawas Bersama yang melibatkan kedua pemerintah], kami membuat komitmen dan kami mengatakan bahwa semua hal ini perlu diperhatikan dan ketika kami kembali ke JSB berikutnya, isu-isu yang sama masih mengotori agenda JSB, karena tampaknya tidak ada yang mengatasinya."

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.