SBY Diminta Selesaikan Masalah Papua Sebelum Akhiri Jabatan

Sabtu 2014-07-19 13:38:30

PAPUAN, Jayapura — Tahanan Politik Papua dan Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua sebelum mengakhiri sisa masa jabatannya.

“Kami juga mengecam pemberitaan media yang mengaitkan insiden 2 Juli 2014, di Pasar Youtefa dengan aksi-aksi TPN/OPM. Kami minta untuk diklarifikasi ulang, kami sama sekali tidak terlibat,” kata Saul Bomay, Juru Bicara TPN/OPM, kepada media di Jayapura, siang.

 

Ia mengatakan, pemberitaan di berbagai media massa telah menjatuhkan nama besar TPN/OPM, sebab selama ini perjuangan ditempuh dengan cara-cara damai dan bermartabat.

 

“Kalaupun ada, itu identik dengan Goliat Tabuni, di Puncak Jaya, saja. Disana wajar-wajar saja, karena kontak senjata terjadi antara militer dan militer, bukan antar mereka dengan sipil,” ujarnya.

 

Bomay juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melangsungkan perundingan segitiga dibawah pengawasan Negara ketiga, seperti tuntutan TPN/OPM di hutan-hutan belantara.

 

“Kami sudah kirim surat ke Menpolhukam, tapi mungkin sampai saat ini belum diajukan ke Presiden SBY. Presiden harus bertanggung jawab terhadap masalah Papua,” katanya.

Yusak Pakage, mantan tahanan politik Papua menambahkan, negara seharusnya bijak melihat aksi-aksi yang dilakukan Goliat Tabuni, sebab hal itu dilatarbelakangi oleh tuntutan kemerdekaan politik bangsa Papua.

Selama ini, kata Pakage, pemerintah Indonesia selalu mengklaim aksi penembakan yang dilakukan TPN/OPM berasal dari sipil bersenjata, padahal kenyataannya dilakukan oleh TPN/OPM terkait tuntutan politik.

 

“Struktur dalam TPN jelas, Goliat Tabuni adalah panglima dan komando revolusi, karena itu dapat melakukan aksi-aksi perlawanan, karena itu perlu mendapatkan perhatian dari negara,” ujar Pakage. 

 

AGUS PABIKA