Oleh: Paul Magai*
Ketika pendidikan dipandang sebagai hal yang sepele, sejauh itulah pembangunan dalam segala aspek pasti akan macet. Jika pembangunan sudah macet, maka situasi daerah dan masyarakat menjadi tidak ramah, penuh kumuh dan menjadi daerah darurat kemanusiaan.
Maka, pada saatnya kita harus berani mengatakan bahwa pemerintah telah gagal membangun pembangunan Papua selama lima dekade. Di sinilah sebenarnya, kita perlu menerapkan pendidikan demokrasi demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi masyarakat Papua.
Skala Prioritas
Demi menciptakan kepentingan masyarakat, pemerintah harus mau menjadikan aspek pendidikan sebagai skala prioritas utama. Karena sejumlah aspek yang lain itu mendapat tempat utama dalam aspek pendidikan.
Tentunya, ada perbedaan muatan ilmu pengetahuan yang paling mencolok dalam setiap aspek baik aspek budaya, ekonomi, kesehatan maupun aspek politik, sosial dan lingkungan alam hidup.
Meskipun demikian, akan tetapi substansi utama dari sejumlah aspek ini adalah pendidikan. Pendidikan adalah jiwa dan roh dari setiap aspek tersebut.
Dalam konteks ini, kita mulai dapat memahami semua aspek sebagai pendidikan budaya, pendidikan ekonomi, pendidikan kesehatan, pendidikan politik dan pendidikan masyarakat serta pendidikan lingkungan alam hidup dan sejenisnya. Jadi, pendidikan adalah jiwa dan roh dari pembangunan Papua dalam kesemua aspek tersebut.
Jika kita melihat wajah pendidikan di Kabupaten Dogiyai, maka pemerintah telah semakin menyepelekan pendidikan dalam membangun pembangunan di setiap kampung. Jangankan kampung, pusat Kabupaten saja tidak ada nuansa ke-kabupatenan.
Banyak masyarakat teramat mengherankan bahwa sekalipun banyak triliyunan rupiah telah dikucurkan dari pemerintah pusat untuk membangun pendidikan Papua, tetapi realisasinya hilang di kalangan pemerintah sendiri.
Menurut Gubernur Lukas Enembe, saya sudah menyerahkan dana 80% di setiap Kabupaten termasuk Kabupaten Dogiyai untuk membangun pembangunan negerinya termasuk dalam aspek pendidikan.
Sehingga dirinya berpendapat bahwa sekarang tidak alasan bagi anak-anak muda Papua untuk tidak boleh lagi bersekolah. Karena kesemua kewenangannya untuk mengelola keuangan sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Termasuk pelimpahan kewenangan untuk menggratiskan biaya sekolah bagi para peserta didik di setiap sekolah.
Tapi realisasinya, pemerintah sendiri melalui Dinas terkait telah mau memungut biaya pendidikan yang paling besar. Banyak anak-anak Papua yang tidak melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan sekarang lebih mahal dari sebelumnya.
Belum lagi mahalnya uang transportasi, uang makan dan uang untuk membeli fasilitas sekolah serta tidak punya asrama permanen bagi para peserta dididik dari pegunungan Tengah Papua. Semuanya serba mahal bagi para peserta didik ini.
Sementara pemerintah daerah di Kabupaten Dogiyai malahan mencari alasan macam-macam dalam membangun pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak asli Papua.
Alasan yang paling mendasar yang biasa digunakan oleh pemerintah adalah tidak ada uang. Bagi mereka, uang menjadi ukuran utama untuk membangun pendidikan bagi anak-anak Dogiyai-Papua. Tapi anehnya jika uang untuk korupsi itu ada-ada saja.
Uang untuk infrastruktur juga ada banyak uang bagi pemerintah. Apalagi alokasi dana untuk minum minuman beralkohol, kegiatan pelecehan seksual dan uang untuk ke Jakarta tanpa tujuan yang jelas.
Tapi untuk pembangunan manusia Papua melalui pendidikan, pemerintah biasanya tidak punya uang sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sugguh-sungguh meremekan pendidikan. Juga pemerintah tidak serius memperhatikan pembangunan pendidikan di Kabupaten Dogiyai.
Bahkan pemerintah sama sekali tidak punya keinginan, niat dan nafsu serta punya komitmen yang teguh untuk membangun pendidikan bagi anak-anak muda Papua di Kabupaten Dogiyai.
Inilah wajah pendidikan Papua secara umum, yang selama ini tidak bisa diteropong melalui metode pendidikan tepat oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah termasuk Dogiyai. Karena itu, kita tidak heran hanya jika Negara kita ini banyak pejabat telah terjerat dengan kasus korupsi pada akhir-akhir ini.
Hak anak-anak asli Papua atas Pendidikan
Setiap warga Negara berhak atas pendidikan. Anak-anak asli Papua adalah bagian kecil dan lemah dari warga Negara RI. Sebagai sebagian kecil dan lemah dari semua warga Negara RI, anak-anak asli Paua harus diutamakan dalam membangun pembangunan Papua termasuk dalam konteks pembangunan pendidikan Papua.
Hak-hak anak asli Papua atas pendidikan harus diutamakan karena dari sononya, mereka memiliki atas pendidikan. Bahkan hak itu sudah dimiliki sebelum pra-adanya mereka di negeri Cenderawasih.
Jika pemerintah membatasi hak anak-anak asli Papua atas pendidikan, berarti pemerintah tidak mau menghargai martabat manusia Papua. Itu berarti juga anda bungun orang yang membangun Papua. Jika pemerintah punya cenderung berprilaku begitu, Papua ini akan dibangun oleh siapa?
Jika ternyata tidak ada orang untuk membangun Papua berarti pemerintah itu adalah orang yang tidak berpendidikan. Di sinilah kita berani menyimpulkan bahwa pemerintah adalah aktor utama atas kegagalan pembangunan dan kompleksitas masalah Papua dalam berbagai aspek.
Oleh karena pemerintah tidak mengutamakan, memperhatikan dan menseriusi dan atau meremehkan pendidikan bagi anak-anak muda Papua, maka pada awal tahun 2014 ini, menurut penelitian saya, 95, % para calon Mahasiswa baru tidak melanjutkan pendidikan di semua Perguruan Tinggi yang ada di Papua.
Mereka telah memilih pulang kembali ke Kabupaten Dogiyai untuk mengelola hak ulayat mereka. Cuma 5% saja telah diterima sebagai Mahasiswa baru di sejumlah Perguruan Tinggi Papua. Padahal, semua perguruan Tinggi yang berada di Papua ini telah dibangun hanya untuk orang asli Papua. Tapi nyata telah didominasi oleh orang Papua pendatang. Aneh tapi itulah realitas masalah pendidikan di Papua.
Sementara itu, sejumlah Mahasiswa Papua yang telah ikut tes di luar Papua pun mengalami nasib yang sama. Sebanyak 44 Mahasiswa baru yang sedang menunggu kapal pulang ke Kabupaten Dogiyai, Paniai dan Nabire.
Alasan mengapa mereka tidak ditema sebagai Mahasiswa baru tentunya punya alasan yang berbeda-beda. Tidak mendapat tempat di sana, keterbatasan biaya pendidikan, tidak ada terdaftar nama di sana sekalipun sudah lulus tes SNMPTN dan SBMPTN, tidak lulus tes mental setelah mengikuti tes masuk, adalah sejumlah alasan mendasar yang dikemukakan oleh mereka.
Ini dikatakan mereka ketika tim peduli pendidikan mulai berdiskusi dan berdialog dengan mereka di pondok sagu Bhayangkara II pada Selasa 12 Agustus 2014.
Melihat kenyataan ini sebenarnya pemerintah salah menerjemahkan substansi dari Otsus. Tidah hanya itu, pemerintah Kabupaten Dogiyai juga tidak punya visi dan misi yang jelas. Dan hal ini akan mempengaruhi visi dan misi Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemens Tinal.
Bukannya visi dan misi pemerintahlah yang mengakibat kegagalan pembangunan terutama kegalan pendidikan di Kabupaten Dogiyai, tetapi karena perilaku kecenderungan untuk merasa apatis, sepele dan prilaku merasa bodoh dengan sengaja tidak mau mengutamakan pembangunan manusia melalui pendidikan yang berkualitas.Â
Oleh karena itu, pemerintah harus segera berkomitmen melaksanakan kebijaksakan substansi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi rakyat Papua.
Pendidikan harus perlu dijadikan sebagai skala proritas utama karena memang setiap anak-anak asli Papua punya hak dan kewajiban radikal untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas demi Papua bangkit, mandiri, sejahtera, indah melihat seperti indahnya Pulau Cenderawasih sejak dahulu kala.
*Penulis adalah Mahasiswa pada Universitas Cenderawasih Jayapura, Fakultas Teknik, Jurusan Elektronik
