ArsipBucthar Tabuni: Pernyataan Gubernur Papua Sangat Memalukan!

Bucthar Tabuni: Pernyataan Gubernur Papua Sangat Memalukan!

Sabtu 2014-08-23 09:33:00

PAPUAN, Jayapura — Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni menegaskan, pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, dalam berbagai media meresponi penolakan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otsus di Jakarta, sangat memalukan.

“Saudara Gubernur, anda mengatakan siap mundur dari jabatannya jika draf 14 dari RUU Otsus Plus tidak diakomodir oleh Pemerintah Pusat.”

 

“Pernyataan ini sangat memalukan, dan menyedihkan, karena semua pengorbanan suku bangsa anda sendiri, mau gunakan sebagai tawaran untuk memperpanjang sistem penjajahan di tanah Melanesia di Papua Barat,” tegas Bucthar, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, siang.

 

Menurut Bucthar, Gubernur sebagai Orang Asli Papua (OAP), dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, sebenarnya tidak pantas mengorbankan sesamanya di tanah Papua, dengan produk-produk hukum NKRI yang tidak dibutuhkan rakyat Papua.

 

“Kalau saudara Gubernur memang lihat ada pembantaian suku bangs Melanesia oleh Negara Indonesia, maka seharusnya dengan terhormat mundur dari jabatan demi keselamatan saudaramu, tanpa ada tawar menawar dengan mereka yang adalah bukan suku saudara sendiri,” tegas Bucthar.

 

Lanjut Tabuni, seorang pemimpin yang baik dan tulus tidak pernah mengorbankan sesamanya untuk kepentingan golongan tertentu.

 

“Pernyataan itu merupakan usaha untuk meloloskan sistem penjajahan d iatas tanah Papua. Sangat miris sekali. Papua merdeka dan referendum jadi jangan barang dagangan untuk loloskan kepentingan anda,” tegas Bucthar.

 

Sebelumnya, seperti ditulis media ini, Gubernur Papua ancam mundur dari jabatan jika pemerintah pusat tidak mengakomodir RUU Otsus plus menjadi sebuah undang-undang. (Baca: Gubernur Papua Ancam Mundur Jika RUU Otsus Plus Tidak Diakomodir).

 

"Kemarin UU Otsus sudah kita bicara keras. Pada saat harmonisasi dari kementerian dan lembaga lalu dibawa ke departemen Hukum dan HAM, terjadi perubahan banyak, terutama pasal-pasal yang menyangkut bidang Ekonomi, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan."

 

"Saya sampaikan, kami datang dengan damai menyampaikan pasal-pasal krusial yang menyangkut politik sudah kita hapus sejak awal, kenapa pasal ekonomi yang kita perjuangkan terjadi perubahan banyak. Melihat itu, saya langsung kembalikan, buka baju, letakkan lambang garuda di depan Mendagri. Jadi saya bilang, saya siap mundur kalau tidak mengakomodir aspirasi draft 14,” kata Enembe, seperti ditulis tabloidjubi.com, Minggu (17/8/2014) siang.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

KKB Minta Komisi Tinggi HAM Investigasi Kasus Penyiksaan OAP

0
“Menyimak video penyiksaan terhadap rakyat sipil Papua yang dilakukan oleh aparat TNI adalah suatu tindakan melanggar dan mencabik-cabik harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia,” ujar Mananwir Apolos Sroyer, melalui keterangan tertulis, Senin (25/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.