BeritaTahanan PolitikTerdapat 74 Tahanan Politik Papua di Bulan Agustus 2014

Terdapat 74 Tahanan Politik Papua di Bulan Agustus 2014

PAPUAN, Jayapura — Situs Papua Behinds Bars atau Orang Papua Dibalik Jeruji, dalam siaran pers yang diterima media ini melaporkan, di akhir bulan Agustus 2014, jumlah tahanan politik yang ditahan di berbagai penjara di Papua mencapai 74 orang.

“Situasi di Papua juga semakin memburuk bulan ini, di mana aparat keamanan Indonesia memperkuatkan tindakan keras kepada kelompok masyarakat sipil Papua,” tulis situs Orang Papua Dibalik Jeruji.

Pengacara hukum, aktivis, pembela hak asasi manusia, pendeta, kepala suku dan wartawan ditargetkan untuk penangkapan, intimidasi, pemukulan dan pembunuhan.

Penangkapan dan penahanan dua wartawan Perancis di Papua dan seorang kepala suku Papua menyoroti perbatasan yang berlanjut untuk akses atas Papua juga telah berlangsung.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi pro-kemerdekaan di Papua juga secara konsisten telah ditarget sejak pembentukan mereka pada November 2008, dimana terdapat tindakan keras yang semakin meningkat terhadap mereka sejak April 2014.

Dalam lima bulan terakhir, lanjut situs ini, terdapat 81 anggota KNPB yang ditangkap. Data yang berhasil dikumpulkan, dalam bulan April 2014, terdapat enam penangkapan berkaitan dengan KNPB dan dalam bulan Mei, terdapat tiga penangkapan lebih lanjut.

“Jumlah penangkapan KNPB dalam bulan Juni meningkat menjadi 24, di mana pihak Indonesia bertujuan untuk mencegah acara damai mengingat 1 Juli, tanggal yang diperkirakan banyak orang Papua sebagai hari nasional mereka.”

“Pada bulan Juli, terdapat 36 penangkapan KNPB berkaitan dengan rencana boikot terhadap pemilihan presiden Indonesia, angka penangkapan tercatat yang paling tinggi pada tahun 2014.”

“Pola ini berterus pada bulan Agustus dengan penangkapan 12 lagi anggota KNPB. Satu dari 12 yang ditangkap adalah seorang anak berumur 16 tahun, yang menghadapi penganiayaan dari anggota Angkatan Laut di Manokwari,” tulis situs ini.

Dituliskan, Martinus Yohame, ketua KNPB Sorong Raya telah diculik, disiksa dan dibunuh. LSM HAM Amnesty Internasional mengeluarkan pernyataan mengutuk pembunuhan itu dan memanggil pihak Indonesia untuk melakukan penyelidikan dengan cepat, menyeluruh, kompeten, dan imparsial.

Pada bulan Juni dan Juli 2014, penangkapan massal direkam di Boven Digoel, Wamena dan Timika. Pola atas penangkapan massal berterus bulan ini dengan penangkapan 20 orang termasuk wanita dan anak-anak, di kabupaten Nimbokrang dengan alasan diduga berkaitan dengan Tentara Papua Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

“Mereka ditahan tanpa surat penahanan dan dipukul pada saat penangkapan. Pengacara HAM terus menerus dihalang dalam upaya mereka untuk mendapatkan akses ke tahanan dalam kasus ini yang masih ditahan,” tulis situs ini.

Situasi kemanusiaan di Lanny Jaya, lanjut Orang Papua Dibalik Jeruji, masih menjadi perhatian khusus, karena disertai dengan pembakaran honai oleh aparat militer dan kepolisian Indonesia.

Informasi yang diterima dari Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua (JAPH&HAM) dan Pesekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, telah menggambarkan serangan pembalasan terhadap warga sipil di Pirime di kabupaten Lanny Jaya.

“Jumlah orang yang belum dapat dikonfirmasi masih terlantar secara internal karena tidak dapat pulang ke kampung mereka sebab aktivitas militer yang merusuhi Pirime,” tulis situs yang dikelola oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di Papua ini.

Sekedar diketahui, situs Orang Papua Dibalik Jeruji pertama kali diluncurkan pada bulan April 2013, adalah sumber online tentang para tahanan politik di Papua Barat.

Tujuan dari situs ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang Tapol Papua agar tidak ada yang terlupakan.

Banyak dari para tahanan telah mengalami penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, pelecehan, penyiksaan, pengadilan yang tidak adil, intimidasi, dan penelantaran.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua.

Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Desak Pelaku Diadili, PMKRI Sorong Minta Panglima TNI Copot Pangdam Cenderawasih

0
“Beberapa waktu lalu terjadi kasus penangkapan, kekerasaan dan penyiksaan terhadap dua pelajar di kabupaten Yahukimo. Kemudian terjadi lagi hal sama yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di kabupaten Puncak. Kekerasan dan penyiksaan terhadap OAP sangat tidak manusiawi. Orang Papua seolah-olah dijadikan seperti binatang di atas Tanah Papua,” ujarnya saat ditemui suarapapua.com di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (27/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.