ArsipGubernur Minta Dua Wartawan Perancis Dibebaskan, Bucthar Tabuni: Sudah Terlambat!

Gubernur Minta Dua Wartawan Perancis Dibebaskan, Bucthar Tabuni: Sudah Terlambat!

Kamis 2014-09-11 18:24:45

PAPUAN, Jayapura — Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni, mengecam pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di salah satu media online, yang meminta agar dua jurnalis asal Perancis dibebaskan.

“Saudara Gubernur, saya kaget dengan pernyataan anda di media yang meminta dua jurnalis dibebaskan demi nama baik negara anda. Saya ingin menegaskan kepada anda bahwa sudah terlambat,” kata Tabuni, seperti ditulis dalam laman Facebooknya, Kamis (11/9/2014).

 

Menurut Tabuni, seharusnya dari awal Gubernur memberikan jaminan kepada wartawan asing untuk mengunjungi Papua secara bebas, seperti janjinya beberapa bulan lalu. (Baca: Dua Jurnalis Perancis Ditangkap, Bucthar: Gubernur Papua Harus Tanggung Jawab!).

 

“Saudara Gubernur waktu itu bicara akan membuka ruang seluas-luasnya untuk wartawan asing masuk ke tanah Papua, ternyata pernyataan itu adalah pernyataan jebakan agar keamanan negara anda leluasa menangkap dan menahan para wartawan,” tegas Tabuni.

 

Meminta pihak Imigrasi membebaskan dua jurnalis tersebut, menurut Tabuni, sudah sangat tidak mungkin, karena ibarat nasi sudah menjadi bubur. (Baca: Ini Profil Dua Jurnalis Asal Perancis Yang Ditangkap di Papua).

 

“Saudara Gubernur harus ingat baik-baik, bahwa Negara Perancis merupakan salah Negara yang punya hak Veto di Forum PBB,” tegasnya.

 

Sebelumnya, seperti ditulis media ini, dua wartawan asal Perancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois ditangkap aparat kepolisian di Wamena, Papua, pada 6 Agustus 2014. (Baca: Ini Kronologi Penangkapan Dua Jurnalis Perancis dan Empat Warga Sipil di Wamena).

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pacific Churches Urge MSG to Expel Indonesia if it Does Not...

0
"Are the countries supporting Indonesia's candidacy as a member of the UN Human Rights Council saying that they are comfortable with human rights violations?"

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.