ArsipKetua BEM Uncen: Stop Pake Isu Papua Merdeka Untuk Pemekaran!

Ketua BEM Uncen: Stop Pake Isu Papua Merdeka Untuk Pemekaran!

Selasa 2014-09-30 23:07:15

PAPUAN, Jayapura — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen), Yoan Wambitman meminta tim pemekaran yang haus akan kekuasaan untuk tidak mengatasnamakan suara masyarakat Papua untuk menekan DPR-RI agar sahkan RUU pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan isu Papua merdeka.

“Stop menggunakan isu Papua merdeka untuk memuluskan niat jahat itu, hargai orang-orang yang sedang berjuang untuk nasib orang Papua dengan air mata dan darah,” tegas Yohan kepada suarapapua.com, di kampus Uncen, siang tadi (30/9/2014).

 

Menurut Yoan, isu Papua merdeka bukan untuk dipermainkan, sebab ribuan jiwa orang Papua telah mati hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

 

“Bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk pemekaran kabupaten maupun provinsi, hargai perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut hak-hak politik mereka,” tegasnya.

 

Lanjut Yoan, hampir semua pejabat Papua yang terjangkit kasus korupsi selalu mengatasnamakan masyarakat Papua, kemudian dilanjutkan dengan ancam-mengancam, agar tuntutan diloloskan.

 

Kata Yoan, untuk melakukan pemekaran sebuah daerah harus disiapkan sumber daya manusia yang handal, supaya pemekaran benar-benar bermanfaat untuk orang Papua.

 

"Sudah pemekaran, tapi kalau membangun tidak dengan hati, tentu hanya akan merusak orang Papua sendiri, sebab banyak fakta di lapangan seperti itu," tegas mantan ketua BEM Fakultas Teknik Uncen ini.

 

Sekedar diketahui, kemarin, dalam sidang paripurna, DPR-RI telah menolak meloloskan 60-an RUU pemekaran, sekitar 30 DOB yang diusulkan berasal dari Papua dan Barat. 

 

Menurut ketua Komisi II DPR-RI, puluhan DOB tersebut tidak bisa dimekarkan karena negara tidak memunyai uang yang cukup untuk membiayainya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.