Pemerintah Tidak Peka Terhadap Merebaknya Konflik Horizontal di Tanah Papua

Sabtu 2014-10-18 12:20:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Selain konflik struktural, konflik horizontal mulai menjadi ancaman serius di tengah masyarakat Papua.

Paul Mambrasar, sekretaris Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (eLSHAM) Papua menyampaikan hal itu saat jumpa pers bersama pimpinan Keadilan Perdamian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI di Tanah Papua, Jumat (17/10/2014) kemarin di kantor eLSHAM, Padangbulan, Abepura, Jayapura.

Dipaparkan, konflik yang terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu konflik struktural yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman status politik Papua antara sebagian rakyak Papua dengan pemerintah Indonesia.

“Selain itu, konflik horizontal juga mulai terjadi, penyebabnya karena faktor perbedaan budaya dan agama.”

“Dalam menangani konflik struktural, pemerintah Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan, sedangkan dalam menangani konflik horizontal, pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas,” ujarnya.
 
Dari beberapa rentetan konflik yang terjadi akhir-akhir ini di Papua, disinyalir merupakan bukti gagalnya pemerintah menerapkan pendekatan yang justru berpotensi menciptakan diskriminasi dan konflik horizontal di Tanah Papua.
 
Sementara itu, Pdt. Anike Mirino, perwakilan pimpinan KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, mengungkapkan hasil penyelidikan di lapangan membuktikan kian bertambahnya konflik yang terkesan dibiarkan tanpa upaya penanganan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

“Berdasarkan hasil penyelidikan eLSHAM maupun KPKC Papua, sepanjang tahun 2014 telah terjadi lima konflik berlatar belakang budaya dan agama dalam skala kecil di Papua, termasuk konflik bersenjata dalam skala rendah pada empat lokasi berbeda di Kabupaten Kepulauan Yapen,” tuturnya.
 
Dari investigasi yang dilakukan, katanya, didapati fakta-fakta dalam konflik bersenjata di Kepulauan Yapen. Juga konflik bernuansa budaya di Pasar Youtefa Abepura.
 
“Dalam penyelidikan itu ditemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami warga sipil di sekitar lokasi konflik,” ujarnya.

Untuk itu, berbagai pihak terkait di tingkat nasional dan daerah diminta untuk selalu mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Tanah Papua.

“Harus diselesaikan dengan cara-cara damai, dialogis. Sebab, sejak lama pemerintah dalam pembangunan juga sudah keliru dengan menggunakan pendekatan keamanan, yang terbukti telah menimbulkan reaksi protes dari masyarakat Papua, sehingga menjadi nuansa separatisme di Tanah Papua,” tandasnya.

ARDI BAYAGE