ArsipMahasiswa Uncen Minta Pemerintah Pusat Tidak Kirim Orang Miskin ke Papua

Mahasiswa Uncen Minta Pemerintah Pusat Tidak Kirim Orang Miskin ke Papua

Senin 2014-11-17 07:39:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rencana pemerintah pusat mengirim sejumlah orang miskin ke tanah Papua melalui program transmigrasi, kembali mendapat penolakan dari rakyat Papua, kali ini melalui mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua.

“Kami akan gelar aksi, intinya meminta pemerintah pusat tidak kirim orang miskin ke tanah Papua melalui program transmigrasi,” kata Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fisip, Pontius Omoldoman, saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan d Café Prima Garden, Abepura, Papua, beberapa waktu lalu.

 

Menurut Pontius, jika program transmigrasi tetap dilancarkan, maka banyak orang asli Papua yang termarginal di atas tanah kelahiran mereka sendiri, sebab program transmigrasi tidak terbukti memberikan dampak positif bagi rakyat Papua.

 

“Kami menolak transmigrasi, termasuk rencana pemekaran yang disampaikan pemerintah pusat, kami akan terus melakukan perlawanan,” katanya.

 

Sementara itu, Sekertaris DPM Fisip Uncen, Rita Kenelak menegaskan, seluruh mahasiswa Uncen secara resmi menolak program transmigrasi, karena akan menciptakan konflik horizontal diantara masyarakat.

 

“Kami akan demo ke kantor DPRP meminta pemerintah dan legislatif menolak kebijakan Jokowi-JK yang ingin melakukan transmigrasi dan pemekaran,” katanya.

 

Sementara itu, Samuel Wamsiwoar, salah satu mahasiswa Fisip menambahkan, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menunjukan bahwa jumlah penduduk asli Papua lebih sedikit dibandikan dengan non-Papua.

 

“Karena itu jelas kami menolaknya, karena buat orang Papua semakin marginal, dan stop kirim orang miskin ke tanah Papua,” katanya.

 

“Demo kami jelas, menolak orang miskin ke Papua, sebab selain menjadikan beban pemerintah, juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal, karena itu kami menolak tegas pemekaran dan transmigrasi,” ujarnya.

 

Samuel mencontohkan, perkebunan kelapa sawit yang dibuka di Kabupaten Keerom sangat memprihatinkan, karena semua lahan dikuasai oleh mayoritas transmigran, padahal saat datang ke tanah Papua, para transmigran tidak membawa tanah dari Jawa.

 

“Orang-orang asli di Keerom sangat terpinggirkan, ini kebijakan Negara yang jahat, dan tidak boleh dibiarkan, kami mengecam cara-cara itu,” katanya lagi.

 

Sebelumnya, Menteri Marwan Jafar, kepada media mengatakan, akan kembali hidupkan program transmigrasi nasional, dan Papua menjadi target utama. (Baca: Menteri Marwan Ingin Buat Orang Jawa Tertarik Transmigrasi ke Papua).

 

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe juga mengatakan, menolak dengan tegas program transmigrasi yang direncanakan pemerintah pusat, termasuk menolak pemekaran provinsi untuk tanah Papua. (Baca: Gubernur Papua: Stop Kirim Orang Miskin dari Jawa ke Papua!).

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ARDI BAYAGE

Terkini

Populer Minggu Ini:

PMKRI Kecam Tindakan Biadap Oknum Anggota TNI Siksa Warga Sipil di...

0
“Kami minta kepada TNI dan Polri yang bertugas di Tanah Papua agar tidak boleh bertindak semena-mena terhadap manusia khususnya manusia Papua, sebab manusia Papua juga sama seperti manusia lainnya yang punya hak asasi manusia yang ada di muka bumi ini,” ujar Yasman Yaleget.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.