ArsipKNPB: Polda Papua Malah Benarkan Tindakan Brutal Brimob di Dogiyai

KNPB: Polda Papua Malah Benarkan Tindakan Brutal Brimob di Dogiyai

Selasa 2014-11-25 14:33:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pernyataan Polda Papua terkait pembubaran paksa dan penembakan terhadap massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai di Moanemani dan Nabire, Rabu (19/11/2014) lalu, disesalkan karena bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Sekretaris Umum KNPB Pusat, Ones Suhuniap menilai, pernyataan Polda Papua melalui juru bicaranya, Kabid Humas, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, merupakan suatu pembohongan publik yang kesekian kalinya dengan berusaha menyembunyikan kesalahan anggotanya dan mempersalahkan rakyat sipil sambil mengkriminalkan perjuangan KNPB.

Sekum KNPB mencatat tiga hal pembohongan publik dari Polda Papua dalam pernyataannya tentang tindakan anggota Brimob di Kabupaten Dogiyai saat membubarkan dan menembak warga sipil di Moanemani.

Pertama, menurut Ones, Polda sebagaimana diekspos salah satu media massa cetak terbesar di Tanah Papua, berusaha merekayasa dengan menuduh anggota KNPB mengeluarkan tembakan menggunakan senjata rakitan dan membawa amunisi.

“Tuduhan itu sangat tidak benar dan berita bohong,” bantahnya dalam press release yang diterima suarapapua.com, siang.

Kedua, lanjut dia, tiga anggota KNPB ditembak dengan peluru hampa atau peluru karet itu juga tidak benar.

“Pernyataan Polda Papua seperti ini sudah basi. Faktanya, aparat lepas tembakan dengan timah panas,” ujarnya.

Dibeberkan fakta di lapangan, aparat datang ke tempat aksi damai dan tanpa kompromi melepaskan tembakan ke arah massa aksi. Saat itu menangkap secara brutal 12 aktivis dan menembak 3 anggota KNPB Dogiyai, padahal saat itu massa aksi tidak melakukan perlawanan.

Ketiga, “Pemberitaan di Cepos bahwa aparat melakukan penembakan karena anggota KNPB di Dogiyai membawa amunisi dan balik tembak pada tanggal 19 November 2014 itu hanya bohong belaka dari Polda Papua untuk membenarkan tindakan anggotanya di lapangan yang sama sekali tidak secara prosedural dan kerap melakukan kekerasan terhadap rakyat sipil dan anggota KNPB.”

Sekum KNPB menegaskan, pernyataan dari pihak Polda Papua bertendensi memutarbalikan fakta di Moanemani, Kabupaten Dogiyai saat perayaan HUT ke-VI KNPB.

“Kami juga sesalkan satu koran lokal yang berusaha menyambung lidah Polda Papua tanpa data pembanding dari pihak lain, misalnya tokoh masyarakat atau dari kami KNPB. Beritanya tidak independen, dan ini sudah mencederai jurnalisme di Tanah Papua,” Sekum KNPB menulisnya dalam press release.

Catatan KPNB, bukan baru kali ini, hal sama selalu terjadi di hampir setiap kali ada aksi damai yang dimotori KNPB. Aparat didukung media massa tertentu menurut KNPB, selalu berusaha memojokan KNPB dengan stigma negatif dan mengkriminalkan, meski alasan yang dikemukakan tak cukup kuat untuk meyakinkan publik.

“Tindakan aparat keamanan dan pemberitaan media massa yang tidak berimbang seperti ini sudah merupakan lagu lama dan kuno. Polda Papua ekspos untuk menutupi fakta dan membenarkan anggotanya di lapangan.”

Dua tuntutan KNPB disampaikan kepada Polda Papua. Pertama, segera bebaskan 25 aktivis KNPB Wilayah Dogiyai dan KNPB Nabire yang sedang diisolasikan dalam sel Polres Nabire.
 
Kedua, Polda Papua juga segera bertanggungjawab atas penembakan 3 aktivis KNPB Dogiyai yang ditembak dengan timah panas saat pembubaran paksa aksi damai di terminal Moanemani.

KNPB menyatakan, Polda Papua harus segera akui bahwa anggotanya telah melakukan penembakan terhadap aktivis KNPB di Dogiyai menggunakan timah panas.

“Upaya membangun opini yang tidak benar di media massa sudah hal biasa, KNPB dicap organ kriminal, padahal itu keliru, karena misi berjuang demi harkat bangsa Papua Barat, dibenarkan oleh hukum internasional,” tulisnya lagi.

“Ini upaya pengkondisian jelang 1 Desember 2014,” KNPB menilai. “Menjelang 1 Desember, polisi sedang bangun skenario seperti demikian, dengan mulai menakut-nakuti rakyat.”

Arahan KNPB Pusat jelang perayaan HUT ke-VI KNPB dan mendukung pertemuan ILWP di Belanda, dapat dilakukan dengan doa bersama (ibadah) dan aksi damai, tidak dengan kekerasan. Arahan itu mampu diterapkan KNPB wilayah di seluruh Tanah Papua.

“Yang terjadi di Dogiyai dan Nabire, justru aparat keamanan yang duluan bertindak brutal, sedangkan massa aksi sama sekali tidak mengganggu ketertiban umum atau melakukan tindakan anarkis,” tegasnya menyoroti.

Pembubaran paksa dan penembakan ke arah massa aksi KNPB di Dogiyai, dinilai tindakan berlebihan. Sebab, aparat tidak negosiasi dengan massa aksi, langsung mengepung dan melepaskan tembakan.

Rabu (19/11/2014), ratusan orang hadiri HUT ke-VI KNPB di Terminal Moanemani. Beberapa kali orasi dan ditutup dengan ibadah terbuka. Saat massa sedang bubar, tembakan dilepaskan aparat dan menangkap 12 orang. Anggota Brimob menyiksa bahkan menembaknya.

David Pigai (Ketua KNPB Wilayah Dogiyai, tertembak peluru di betis kiri, peluru masih bersarang di kaki), Ansel Pigai A (tertembak peluru di kaki kanan), Oktovianus Tebay (tertembak di kaki kanan, peluru masih bersarang di tubuh), Marselus Edowai (Jubir KNPB Dogiyai, Kaki patah), Eneas Anou (Sekretaris KNPB Dogiyai), Agus Waine, Marten Pigome, Okto Tebai, Ferry Pekei, Wilem Pigai, Ansel Pigai B, Stevanus Goo, dan Thomas Waine.
 
Ditahan dan dihukum beberapa jam di pos Brimob, mereka lalu digiring ke Polres Nabire, tiba pada tengah malam dan langsung dijebloskan ke sel bersama 13 orang lainnya dari Nabire yang ditangkap siang hari di kampus USWIM dan Pasar Karang Tumaritis.

Ketua KNPB Wilayah Nabire, Sadrak Kudiyai dan anggotanya,Yafeth Keiya, Agus Tebai, Desederius Goo, Natan Pigai, Niko Mote, Elian Tebai, Alibian Kadepa, Hans Edowai, Aleks Pigai, dan Kristina Yeimo.

Beberapa diantaranya telah dipulangkan dari Polres Nabire setelah menjalani pemeriksaan intensif.

MARY

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.