OKP dan BEM Demo Tolak Harga BBM, Kantor DPRP Sepi

Selasa 2014-11-25 13:40:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Memprotes kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 17 November 2014 lalu, ratusan orang dari sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Jayapura, Papua, mendatangi kantor DPRP, Senin (24/11/2014) siang.

Ironisnya, massa aksi ketika tiba kantor DPRP, tak tampak seorangpun Wakil Rakyat yang baru beberapa hari lalu dilantik.

 

Setelah perwakilan massa mulai berorasi, baru satu orang anggota DPRP, Boby Jikwa hadir menemuinya.

 

Menurut Jikwa, seluruh pimpinan dan anggota DPRP tak ada di kantor. Mereka saat ini keluar daerah.

 

“Saya tidak ikut kegiatan bersama teman-teman dewan, karena saat ini saya masih sakit,” ujarnya di hadapan massa aksi koalisi OKP dan BEM se-kota Jayapura.

 

Sebuah sumber terpercaya menginformasikan, seluruh Anggota DPRP sedang ada di Jakarta dalam rangka konsultasi Tata Tertib Dewan di Kementerian Dalam Negeri.

 

Siang kemarin, gedung parlemen yang terletak di jantung Kota Jayapura, benar-benar sepi. Sementara, massa aksi datang dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi terkait kenaikan harga BBM.

 

“Harga BBM naik, DPRP malah pergi. Ini maksudnya apa? Kami sangat kecewa,” ujar Septi Meidoga di sela-sela aksi.

 

“Kebijakan menaikan harga BBM sudah menambah penderitaan rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua, Dan, kami kecewa juga karena hari ini tidak ada Anggota DPRP di gedung besar ini,” ujarnya.

 

Kekecewaan sama diungkapkan Ketua BEM Uncen, Yoan Wambitman. Menurutnya, Wakil Rakyat yang baru beberapa hari lalu dilantik lebih mementingkan urusan dinas, ketimbang melihat kebutuhan rakyat.

 

“Melalui aksi damai ini kami datang untuk protes kenaikan harga BBM. Tetapi gedung rakyat tanpa wakil rakyat, kami kecewa. Mereka semua kemana? Rakyat sedang menderita ini,” tutur Yoan.

 

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura St Efrem, Simon Petrus Bame, menyoroti kebijakan tak populis Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menaikan harga BBM yang kian mencekik leher rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

 

“Harga BBM sudah mahal sekarang makin mahal lagi, kasihan rakyat Indonesia tambah menderita. Kami tetap protes,” tegas Bame.

 

Aksi ini digalang oleh PMKRI St Efrem, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM Uncen, BEM Stikom Muhammadiyah, BEM Umel Mandiri, BEM USTJ, BEM UOG, dan organisasi kepemudaan lainnya.

 

Ratusan massa bergerak dari depan kampus Uncen Perumnas III Waena, long march ke kampus Uncen Abepura. Bergabung dengan teman-temannya, massa lalu menuju ke kantor DPRP.

 

Meski kantor DPRP sepi, perwakilan massa menyampaikan orasinya. Mereka berorasi bergantian.

 

Di hadapan massa aksi, Boby Jikwa mengatakan, sebenarnya ia sedang sakit, namun terpaksa ke kantor karena mendapat informasi tentang rencana aksi penolakan harga BBM.

 

“Nanti pimpinan dan anggota dewan sudah tiba baru saya akan teruskan pokok pikiran dari teman-teman sekalian,” janji Jikwa.

 

Ia merestui permintaan massa aksi untuk bertemu dengan Gubernur Papua. Namun akhirnya tak berhasil karena Gubernur dan Wakil Gubernur juga sedang keluar daerah.

 

Diwawancarai wartawan, Yoan Wambitman menyampaikan harapan perlunya perhatian pemerintah daerah, baik Gubernur maupun DPRP untuk melihat beban penderitaan rakyat di Tanah Papua, apalagi dengan naiknya harga BBM.

 

“Aksi protes terhadap harga BBM ini harus disikapi, karena rezim Jokowi-JK makin tambah derita rakyat,” ujar Yoan.

 

Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tersebut, menurut Yoan, cukup terasa di Papua, walau memang selama ini harganya mahal dan dianggap hal biasa.

 

Jalannya aksi dikawal ratusan aparat kepolisian yang dipimpin langsung Wakapolresta Jayapura, Kiki Kurnia.

 

Meski kecewa karena harapannya tak tercapai, massa aksi membubarkan dengan tertib.

 

MARY