ULMWP: Jokowi Pakai Pendekatan Militer Hadapi Konflik Papua

Jumat 2014-12-12 12:53:45

AUSTRALIA, SUARAPAPUA.com – Anggota Unitied Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jacop Rumbiak menilai Jokowi menggunakan pendekatan militer untuk menangani persoalan Papua, sama seperti yang diterapkan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru.

Seperti dilansir dari merdeka.com, Rumbiak juga mengatakan usia pemerintahan Joko Widodo belum genap dua bulan, namun darah kembali membasahi Papua Barat, setelah lima orang tewas dibunuh oleh TNI/Polri di Kabupaten Paniai, Papua Barat. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).

 

"Jokowi bukan saja membohongi Papua tapi juga menipu Sang Pencipta yang memberikan beliau suara, karena Suara rakyat adalah suara kebenaran dan suara kebenaran adalah suara Allah," kata Rumbiak.

 

Rumbiak mengatakan, bahwa pihaknya sangat kecewa dengan penembakan yang terjadi di Paniai, TNI/Polri bukan mengamankan tetapi membunuh orang Papua. Mereka mereka yang ditembak kebanyakan anak usia SMA, negara sudah melakukan pelanggaran HAM berat. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).

 

“Saya sangat kecewa dengan insiden ini, TNI/Polri adalah aktor pembunuh orang Papua. Kasus Paniai adalah salah satu bukti TNI/Polri adalah pembunuh orang Papua,” ungkap Rumbiak. (Baca: Kado Natal Jokowi-JK untuk Papua, 5 Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri).

 

"TNI/Polri di Papua hingga sampai saat ini adalah aktor dari konflik Papua yang sampai saat ini tidak kunjung usai. Orang Papua bukan bangsa yang terus dibohonhi terus-menerus, rakyat Papua hanya ingin masalah Papua diselesaikan di tingkat Internasional yaitu PBB," tegasnya. (Baca: Ini 5 Nama Korban Tewas, dan 2 Korban Luka Kritis di Paniai).

 

Rumbiak juga menambahkan, bahwa Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang mampu menyelesaikan konflik Aceh tetapi untuk Keputusan Papua dimasukkan ke dalam Indonesia itu adalah masalah Internasional. (Baca: Warinussy: TNI dan Polri Telah Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Paniai).

 

"Jusuf Kalla tidak mungkin menyelesaikan konflik Papua kecuali konflik Papua diselesaikan di Internasiolan dan PBB," kata salah satu dplomat Papua Merdeka ini. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Bertanggung Jawab atas Tewasnya 5 Warga Sipil di Paniai).

 

Terkait insiden di Paniai, sejumlah pimpinan gereja di tanah Papua dengan tegas menolak kehadiran Presiden Joko Widodo yang akan merayakan natal dengan menghamburkan puluhan milyar. (Baca: Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua).

 

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaain di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar, damai apa yang Jokowi mau bawah, kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” kata Giay.

 

Giay mengatakan, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi, karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan natal di tanah Papua. 

 

“Jokowi sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi kekerasan jalan terus, yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua,” kata Giay.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI