Jumat 2014-12-12 14:09:00
SELANDIA BARU, SUARAPAPUA.com — Perdana Menteri Selandia Bru, John Key, mengutuk aksi brutal aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Paniai, Papua, yang menewaskan lima warga sipil, dan menyebabkan puluhan orang luka-luka berat.
Dilansir dari situs pacific.scoop.co.nz, Key juga menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas pembunuhan yang terjadi di Paniai, dan sejumlah wilayah di Papua Barat. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).
Â
“Ini kejadian yang tidak manusiawi, kami mengutuk dan meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia," kata Key, di Green Party, hari ini (12/12/2014). (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).
Â
Key mengatakan, dirinya telah mendapatkan laporan bahwa lima orang tewas dan puluhan luka-luka, ketika TNI/Polisi Indonesia menembaki masyarakat di Paniai.
Â
"Perdana Menteri Selandia Baru sangat mengutuk pembunuhan yang tidak manusiawi ini," tambah juru bicara John Key dari Green Party, Catherine Delahunty. (Baca: Kado Natal Jokowi-JK untuk Papua, 5 Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri).
Â
Menurut Catherine, pemerintah Selandia Baru selama ini memberikan dana dan melatih TNI/Polri Indonesia, tetapi yang terjadi malah militer Indonesia terus membunuh orang Papua.
Â
"Pemerintah juga telah menjalin hubungan dengan Indonesia, meskipun perlakuan TNI/Polri sangat tidak manusiawi. Kami sangat menyesali akan hal itu," ujarnya. (Baca: Ini 5 Nama Korban Tewas, dan 2 Korban Luka Kritis di Paniai).
Â
"Pemerintah telah terus membina hubungan dengan Indonesia meskipun Pelanggaran HAM di Papua sangat mengerikan, hal ini perlu diberhentikan," tambahnya. (Baca: Warinussy: TNI dan Polri Telah Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Paniai).
Â
Key juga mengatakan, masalah inI harus dituntaskan secara hukum, karena telah melanggar hak asasi warga Papua, secara khusus penduduk Paniai.
Â
"Kami kira masalah ini perlu dibicarakan di tingkat Internasional dan PBB," tambahnya. (Baca: Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua).
Â
Editor: Oktovianus Pogau
Â
MIKAEL KUDIAIÂ
