Mahasiswa Tolak Rencana Bupati Yahukimo Buka Tambang di Distrik Langda

Jumat 2014-12-12 19:54:45

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Rencana Bupati Kabupaten Yahukimo, Ones Pahabol, membuka tambang di Wilayah Suku Ukam Distrik Langda, Kabupaten Yahukimo, mendapatkan penolakan dari mahasiswa, pelajar dan intelektual Suku Ukam di kota Study Wamena, Jayawijaya, Papua.

Penolakan itu disampaikan mahasiswa, pelajar dan intelektual Suku Ukam di Wamena, Rabu (10/12/2014), saat Bupati Yahukimo melakukan kunjungan ke Distrik Langda, tempat dimana akan dibukanya tambang. 

 

Salah satu perwakilan tokoh intelektual Suku Ukam di Jayawijaya, Gerdy Malyo, mengatakan, penolakan disampaikan kepada Bupati karena kondisi daerah yang tidak memungkinkan untuk areal tambang. 

 

“Kami meminta pemerintah menghentikan rencana itu, karena SDM Suku Ukam untuk kelola belum siap. Kami tidak mau menjadi penonton di daerah kami sendiri,” tegasnya, saat ditemui sejumlah wartawan di Wamena, Jumat (12/12/2014).

 

Gerdy juga meminta kepada Bupati Yahukimo supaya tidak membahas tambang itu lagi hingga SDM Suku Ukam siap untuk mengelolanya.  

 

“Jika tambang sudah dibuka, mau kemanakan masyarakat setempat? Karena secara otomatis tempat mata pencaharian dan kebun-kebun masyarakat akan hilang. Dan daerah kami daerah bebatuan, jadi akan berakibat buruk bagi masyarakat setempat jika tambang tersebut dibuka,” kata Gerdy.

 

Gerdy juga menyatakan, hampir seluruh masyarakat Suku Ukam tidak setuju dengan rencana itu. Menurutnya, bupati hanya menggunakan sebagian keluarganya untuk menyetujui rencana itu, padahal ada banyak masyarakat yang belum tahu.  

 

Bahkan, menurut Gerdy, ada suku lain di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Papua New Nuinea yang harus dimintai persetujuannya.

 

“Jika bupati ingin bangun wilayah Ukam, prioritaskan pemekaran daerah dan pembangunan infrastruktur lainnya. Bupati juga harus prioritaskan SDM Suku Ukam yang selama ini belum tersentuh pendidikan,” ujar Gerdy. 

 

Sementara, Onesimus Aruman, perwakilan mahasiswa dan pelajar menegaskan, tambang yang hendak dibuka oleh bupati mestinya dilakukan musyawarah bersama masyarakat dari setiap wilayah yang ada di sana.   

 

“Kami tegas minta supaya adakan musyawarah dengan seluruh masyarakat suku Ukam, tetapi juga dengan orang Pegunungan Bintang dan salah satu suku di PNG,” kata Onesimus.

 

Menurut Onesimus, pihak ketiga dan pemerintah daerah sudah lakukan survey, dan untuk sementara penambangan secara manual oleh masyarakat sedang dilakukan.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ELISA SEKENYAP