Bertemu Presiden, Bupati Paniai Minta Penembakan 4 Warganya Diusut Tuntas

Minggu 2015-01-04 10:11:45

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu, di Kabupaten Biak, Papua, telah meminta kasus penembakan empat warganya diusut hingga tuntas.

“Saya saat pertemuan dengan Presiden di Biak beberapa waktu lalu telah meminta penembakan empat warga saya di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, segera diselesaikan,” kata Kayame, kepada suarapapua.com, Sabtu (3/1/2015).

 

Menurut Hengky, ia juga telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena peduli dengan peristiwa kekerasan di Paniai yang menewaskan empat warga sipil. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).

 

“Saya sampaikan ke Presiden, laporan tertulis sudah saya sampaikan kepada Gubernur, nanti akan diteruskan oleh bapak Gubernur kepada Presiden.” (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).

 

“Saya juga menegaskan bahwa ini sebuah tindakan kriminal murni, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga Presiden Jokowi harus menuntaskan masalah ini,” katanya.

 

Bupati Paniai ini juga mempersilakan Gereja, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk terus melakukan advokasi terhadap penembakan empat warganya, 8 Desember 2014 lalu.

 

“Saya juga telah meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Instruksi Presiden tentang pengkondisian wilayah oleh Presiden yang dulu, karena ini sumber masalah,” tegasnya. (Baca: Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua).

 

Menanggapi usulan tersebut, lanjut Hengky Kayame, Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk membicarakan masalah tersebut. (Baca: Ini 5 Nama Korban Tewas, dan 2 Korban Luka Kritis di Paniai).

 

Terkait dengan persoalan dana pengamanan yang dibicarakan oleh sejumlah pihak, menurut Hengky, tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan dana keamanan bagi aparat keamanan dari APBD.

 

“Sama sekali tidak ada dasar hukumnya kami kasih tentara atau polisi uang, kalau bupati-bupati sebelumnya pernah kasih, maka itu kebijakan yang keliru, dan ini bisa menjadi temuan dan berbahaya,” katanya. (Baca: Jokowi Sesalkan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai).

 

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon NR Gobay, menegaskan, komitmen Presiden Jokowi harus dibuktikan dengan menuntaskan persoalan Papua hingga tuntas.

 

“Minimal mendorong Komnas HAM RI untuk segera membentuk KPP-HAM, agar dapat menyelidik kasus ini secara tuntas, dan menyeluruh,” tegasnya. (Baca: Jokowi Berkeinginan Dialog Dengan Masyarakat Papua).

 

OKTOVIANUS POGAU