ArsipWaker Cs Dikejar Sampai ke Neraka, Bagaimana dengan Serdadu Penembak 4 Warga...

Waker Cs Dikejar Sampai ke Neraka, Bagaimana dengan Serdadu Penembak 4 Warga di Paniai?

Kamis 2015-01-08 08:36:15

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Nur Otto Abdulah mengatakan, statement Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua yang meminta kelompok Ayub Waker dikejar sampai ke neraka merupakan pernyataan yang melenceng dari semangat penegakan hukum.

“Statement itu sudah terlalu jauh, dan sangat melenceng dari semangat penegak hukum di republik Indonesia,” kata Otto, saat menghubungi suarapapua.com, Rabu (7/1/2015) dari Jakarta.

 

Otto justru heran, kelompok Waker ditekadkan buru sampai ke neraka, sementara serdadu-serdadu penyiksa dan pembunuh warga sipil di Paniai dibiarkan begitu saja. (Baca: Kapolda Papua: 1.576 Personil Dikerahkan Kejar Kelompok Ayub Waker).

 

“Empat warga sipil yang ditembak di Paniai secara hukum masih anak-anak, kenapa para serdadu-serdadu ini tidak diburu sampai ke neraka atau ke surga?” tanya Otto.

 

Pernyataan Kapolda Papua, menurut Otto, merefleksikan tingginya emosionalitas anggota Polri daripada profesionalitas yang dituntut oleh konstitusi Republik Indonesia. (Baca: Pater Nato Gobai: Stop Bunuh Umat Tuhan di Tanah Papua!).

 

“Sikap emosional yang lebih tinggi daripada profesionalitas aparat bersenjata adalah potensial melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang berkelanjutan di Papua sebagai Tanah Damai,” kata Otto. (Baca: Jokowi Berkeinginan Dialog Dengan Masyarakat Papua).

 

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon NR Gobay, meminta aparat TNI dan Polri tidak melakukan pengalihan isu ke Timika dari pembantaian sejumlah warga Paniai, pada 8 Desember 2014 lalu.

 

“Kami kira ini pengalihan isu saja agar kasus pembantaian di Paniai yang melibatkan aparat TNI/Polri dilupakan begitu saja, terkait persoalan di Freeport, justru perusahan raksasa ini yang harus bertanggung jawab penuh,” katanya.

 

Menurut Jhon, semua orang mencari makan di Freeport Indonesia, terutama aparat keamanan, karena itu dalam operasi militer yang dilancarkan, warga sipil di Timika tidak dijadikan korban. (Baca: Mantan Wakil Kepala BIN Jadi Bos Baru Freeport Indonesia).

 

“Saya dengar sudah ada ratusan warga sipil yang ditangkap karena dugaan sebagai pengikuti Ayub Waker, kami kuatir apakah mereka benar-benar pengikut Waker, atau hanya warga sipil biasa yang dikriminalisasi oleh aparat,” tegas Jhon.

 

Jhon meminta aparat keamanan di tanah Papua tidak melupakan pembantaian di Paniai, dan membantu tim Komnas HAM RI untuk mencari, menangkap, dan menghukum pelaku pembantaian di Paniai. (Baca: Korps Pasukan Khas TNI AU Harus Diperiksa Terkait Insiden Paniai Berdarah).

 

“Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih harus bersikap kooperatif dalam mengusut tuntas peristiwa pembantaian di Paniai, dengan menghadirkan para pelaku dan saksi dari unsur militer untuk dimintai keterangan oleh berbagai tim investigasi,” kata Jhon.

 

“Hentikan penangkapan, penyiksaan, dan penembakan terhadap warga Timika seperti yang telah dilangsungkan aparat keamanan bulan Desember lalu di Paniai,” tegas Jhon.

 

Baca: #PANIAIBERDARAH

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.