Tuntut Freeport Ditutup, Ribuan Mahasiswa Papua Demo di Kantor DPR RI

Kamis 2015-02-05 00:12:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Ribuan mahasiswa Papua, yang menamakan diri Forum Pembela Keadilan untuk Tanah Papua, Rabu (4/2/2015) siang, melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menuntut PT. Freeport Indonesia ditutup.

Juru Bicara aksi, Wenaz Kobogau, kepada suarapapua.com, mengatakan, aksi yang digelar mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di Jawa dan Bali bertujuan untuk menuntut pemerintah Indonesia menutup PT. Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan asing di tanah Papua.

 

“Kami intinya menuntut Freeport dan sejumlah perusahaan asing yang ada di tanah Papua ditutup, karena tidak memberikan manfaat untuk orang Papua selama ini,” ujar Wenaz. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik).

 

Menurut Wenaz, selama ini kehadiran Freeport dan sejumlah perusahaan asing hanya menimbulkan konflik di tengah masyarakat, termasuk harus terus berhadapan dengan kekuataan aparat keamanan yang paling sering melakukan pelanggaran HAM.

 

“Karena itu kami minta Freeport ditutup, aparat TNI dan Polri juga harus ditarik dari Papua, pemerintah bisa selenggarakan Referendum untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat,” kata Wenaz. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!).

 

Lanjut mahasiswa dari Kota Studi Bandung ini, massa mendatangi kantor DPR RI untuk menuntut Komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan untuk membatalkan ijin Freeport Indonesia di tanah Papua.

 

“Kami tidak minta pembangunan Smelter, tapi kami minta berikan hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua, dan memang Freeport harus ditutup,” tegas Wenaz. (Baca: Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur).

 

Sementara itu, anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik, saat menemui massa aksi mengatakan, ia harus melakukan konsultasi dengan puluhan anggota dewan yang berada di Komisi VII, karena ia hanya seorang diri dan tak memiliki kewenangan.

 

“Saya akan berdiskusi dengan teman-teman anggota dewan yang lain terkait tuntutan masyarakat Papua, karena itu saya akan kembali ke dalam gedung DPR RI,” kata Wandik. (Baca: DPR Papua: Freeport Indonesia Harus Bangun Smelter di Timika!).

 

Hingga sore, salah satu massa aksi, Sonny Wanimbo, mengatakan, tak ada satupun anggota DPR RI yang datang menemui massa aksi di depan kantor DPR RI. (Baca: Tokoh Masyarakat Amugme: Siapa yang Mau Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan?). 

 

Lihat foto aksi: Masyarakat Papua Demo di Kantor DPR RI Minta Freeport Ditutup

 

OKTOVIANUS POGAU