Mahasiswa Nilai Bupati Intan Jaya Keliru Dalam Berkomentar

Minggu 2015-03-01 16:49:15

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Gerakan Mahasiswa Peduli Intan Jaya, menyatakan sikap protes mereka di Kantor Gubernur Papua, Rabu (25/2/2015) lalu, terkait ketidakhadiran Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni dan Kabag Kesra Intan Jaya, Neno Tabuni, di tempat kerja dalam menjalankan roda pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Dominikus Pendegau, saat jumpar pers mengklarifikasi pemberitaan media terkait demo di Kantor Gubernur, di sekretariat Asrama Intan Jaya, Jayapura, Sabtu (28/2/2015) kemarin.

 

Menurut Dominikus, protes dilakukan bukan karena kepentingan mahasiswa semata, melainkan protes pada sikap Bupati Intan Jaya dan Kesra Neno Tabuni yang tidak pernah ada di daerah.

 

“Bupati dan Kesra tidak pernah menjalankan visi dan misi mereka yang kita ketahui bersama bahwa Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya Sejahtera. Kenyataannya di lapangan tidak ada, sehingga kami melakukan protes," ungkap Dominikus.

 

Namun, Asisten I Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menilai, sasaran demo oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Intan Jaya di Kantor Gubernur pada Rabu (25/2/2015), tidak pada tempatnya.

 

“Kami turun di kantor Gubernur bukan buta-buta, kami juga tau bahwa Gubernur Provinsi Papua adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sedangkan bupati-bupati yang ada di seluruh tanah Papua adalah perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi,” jelas Dominikus.

 

Sesuai dengan isi UU Otsus, terkait tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil pemerintah daerah, menurut Dominikus, pemerintah provinsi melakukan koordinasi pimpinan, pengawasan dan mediasi kerja sama, meminta laporan secara berkala dan melakukan pemantauan, serta penilaian atas laporan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten dan Kota.

 

“Kami menilai Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Asisten I Provinsi Papua, Doren Wakerkwa dan Kesra Intan Jaya, Neno Tabuni, keliru dan belum tahu fungsi dan tanggung jawab Gubernur, sehingga mengatakan salah tempat,” tutur Dominikus.

 

Sementara itu, Venus Songgonau, mengatakan Gerakan Mahasiswa Peduli Intan Jaya mencurigai Asisten I Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, memihak pada Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni.

 

“Ada tanggapan dari Pemda Intan Jaya ketika kami adakan aksi di Provinsi Papua. Ketika mahasiswa ambil tindakan seperti ini kami tidak akan cairkan dana untuk pembiayaan kuliah kedepan. Kalau tanggapan kami itu bukan solusinya, malah memperumit masalah,” ungkap Venus.

 

“Sebagai seorang pemimpin harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya dan mencarikan solusi atas masalah yang mereka utarakan,” tegas Venus.

 

Sebelum melakukan aksi demo, lanjut Venus, Gerakan Mahasiswa Peduli Intan Jaya menerima ancaman pada Selasa malam di terminal Expo, yang diduga suruhan Bupati Intan Jaya untuk menggagalkan rencana demo di Kantor Gubernur dan mencopot surat laporan yang dimasukan ke Polda Papua.

 

“Surat tersebut dibuat-buat dan mengatasnamakan Poda Papua lalu membawa surat palsu itu kepada kami di Ekspo dan menyuruh kami menandatangani untuk mencabut atau menunda dengan alasan ada kunjungan dari Pemerintah Pusat. Dan secara tegas kami menolak,” tuturnya.

 

Sementara itu, Bupati Jaya Intan Jaya, Natalis Tabuni, kepada suarapapua.com mengatakan, selama ini dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa adalah bersifat kebijakan yang dia ambil untuk membantu pendidikan mahasiswa.  

 

"Coba mahasiswa Intan Jaya silakan tanya ke Kabupaten-kabupaten lain, apakah ada dana bantuan studi rutin setiap tahun, kan tidak, hanya Kabupaten Intan Jaya yang masih rutin menjalankan, jadi mahasiswa jangan hanya tau demo dan demo," kata Bupati.

 

Menurut Bupati Tabuni, jika dirinya ingin menghentikan dana bantuan studi bagi mahasiswa, hal itu sangat memungkinkan, karena tidak aturan hukum yang mengatur mahasiswa harus diberikan bantuan.

 

"Sama sekali tidak ada aturan yang mengatur mahasiswa harus diberikan bantuan, kalau kebijakan saya ingin menghentikan bantuan, bisa saja, tapi saya sedang pertimbangkan untuk menghentikan bantuan," kata Bupati Intan Jaya.

 

Bupati juga menyebut salah tempat jika mahasiswa melakukan demo di Kantor Guberbur Papua, sebab persoalan yang disampaikan mahasiswa adalah persoalan di Intan Jaya.

 

"Kenapa mahasiswa Jayapura tidak datang demo di Intan Jaya saja, tapi demo di kantor Gubernur, ini kan salah alamat toh, makanya mahasiswa harus belajar supaya mengerti mekanisme," tegas Bupati.

 

Editor: Mikael Kudiai

 

AGUS PABIKA