Pembangunan Bandara “Douw Aturure” Wanggar Dibahas di Jakarta

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya memimpin rapat khusus lintas sektoral membahas pembangunan bandar udara Douw Aturure yang terletak di SP C Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama pembukaan isolasi di wilayah tengah Papua.

Rapat dilangsungkan di ruang rapat Sekretaris Negara Jakarta, Senin (22/5/2017) dihadiri Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Bupati Nabire, Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Perhubungan Nabire, Kepala Bappeda Nabire, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nabire.

Tujuh Alasan Bangun Bandara Douw Aturure

Dalam presentasinya di hadapan semua pihak, Bupati Isaias Douw memaparkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi pentingnya pembangunan Bandara Douw Aturure di Wanggar Nabire.

Alasan pertama, kata Bupati Isaias, bandara eksisting arah utara berbatasan langsung dengan laut, sehingga tidak bisa dikembangkan.

Kedua, arah selatan perbukitan, sehingga potensial menjadi obstacle.

Ketiga, bandara eksisting berada di tengah kota, pusat padat penduduk.

Keempat, berdasarkan tata ruang, bandara eksisting berada pada zona 1 gempa bumi.

Kelima, frekuensi penerbangan cukup tingggi karena bandara eksisting penyangga 8 kabupaten di wilayah tengah Papua, tetapi saat ini hanya bisa didarati pesawat jenis Foker dan ATR.

Keenam, Kabupaten Nabire sebagai pintu masuk dan keluar arus barang dan orang dari sejumlah kabupaten di wilayah tengah Papua baik lewat laut dan udara.

Ketujuh, bandara baru sebagai penunjang program nasional seperti pengembangan agropolitan Wanggar Nabire, pengembangan ekowisata Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) di wilayah kabupaten Nabire.

“Jadi, berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemerintah daerah Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua telah memulai mengerjakan sesuai kemampuan anggaran daerah antara lain, pelepasan tanah adat 2,8 KM, pembabatan, penimbunan dan pemagaran,” kata Bupati Isaias.

“Karena itu, kami ingin pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan bandara Douw Aturure untuk pelayanan masyarakat Indonesia di wilayah tengah Papua,” kata Isaias.

Administrasi Lengkap

Alfius Douw, Kepala Dinas Perhubungan Nabire, memaparkan sejumlah kelengkapan administrasi yang telah disiapkan pihaknya untuk pembangunan bandara tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Nabire telah menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi antara lain sertifikat tanah, keputusan menteri perhubungan tentang penetapan lokasi bandara, keputusan menteri perhubungan tentang perubahan nama dari Bandara Nabire Baru menjadi Bandara Douw Aturure, surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara dengan Pemkab Nabire dan pemerintah provinsi, berita acara serah terima barang, Keputusan Bupati Nabire tentang pemberian hibah tanah bandara Douw Aturure serta hasil kegiatan pembangunan bandara kepada Dirjen Perhubungan Udara, AMDAL, kerangka Acuan AMDAL, Review Master Plan,” ungkapnya.

Alfius menambahkan, pihaknya meminta kepada Menteri Perhubungan agar membantu kelengkapan administrasi yang masih kurang, yakni asistensi Rencana Teknis Terinci (RTT) dan kemudian dibuat dalam sebuah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama Master Plan.

Sinkron dengan RPJMD dengan RPJMN

Yansen Sipandan, Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, memaparkan sinkronisasi RPJMD Kabupaten Nabire tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Papua dan RPJM Nasional.

“Pembangunan Bandara Douw Aturure adalah program prioritas pemerintah kabupaten Nabire sesuai RPJMD dan sinkron dengan isu strategis, strategi dan arah kebijkan pembangunan provinsi Papua dan nasional, dalam hal ini sembilan agenda presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Nawacita, yakni nomor tiga yang berbunyi, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yansen.

Pemaparan pembangunan Bandara Douw Aturure ini disambut positif dan ditanggapi langsung oleh staf khusus presiden Lenis Kogoya maupun dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

“Saya sebagai staf khusus presiden di bidang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mendukung pembangunan bandara Douw Aturure 100%. Ini untuk kemajuan Papua. Saya akan menyampaikan kepada presiden,” kata Lenis menanggapi presentasi.

Lenis meminta kepada semua pihak terkait agar segera komunikasi untuk lengkapi dokumen yang kurang dan pembangunan dapat diselesaikan agar Jokowi meresmikan sebelum masa jabatan berakhir.

Mewakili Dirjen Perhubungan Udara, Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Praminto mengatakan, pihaknya akan segera memproses pembangunan Bandara ini.

“Kami menyambut baik. Kami harap, Master Plan dan RTT harus selesai tahun ini dan akhir tahun 2017 proses lelang, kemudian tahun 2018 sudah bisa mulai dibangun,” kata Praminto.

Perwakilan Bappenas dan Kementerian Keuangan pada prinsipnya akan mendukung program pembangunan Bandara Douw Aturure ini dalam rangka pencepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, khususnya wilayah tengah Papua.

 

REDAKSI