Bupati Nabire Serahkan Sertifikat Tanah ke Masyarakat Adat D3N

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Pembuatan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah diseriusi pemerintah Kabupaten Nabire di masa kepemimpinan Bupati Isaias Douw. Seperti dilakukan hari Jumat 28 Juli 2017 di Kali Merah, Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat.

Saat itu Bupati serahkan sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat adat suku Dani, Damal, Dauwa, dan Nduga (D3N) yang berdomisili di kawasan Kali Merah Wadio.

Yermias Bindosano, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nabire, menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah itu merupakan salah satu wujud tertib hukum agraria. Dengan adanya sertifikat tanah tersebut, kata dia, tidak ada lagi penyerobotan tanah di kemudian hari.

Bindosano mengatakan, sertifikat tanah bersifat sah dan sebagai dasar hukum terkait batas-batas tanah sesuai nama-nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Sertifikat tersebut diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN), jelas dia, tentu harus memiliki data yang kolektif, rapi dan tertib.

“Jadi, apabila seluruh masyarakat adat sudah memiliki sertifikat tanah, kita tidak akan dengar lagi ada penyerobotan tanah,” ungkapnya.

Andreas Adii, kepala bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Nabire, menambahkan, penyerahan sertifikat ini merupakan program tahun 1996-1997 dan baru diserahkan tahun ini.

Kata Andreas, proses pembuatan sertifikat membutuhkan waktu lama.

“Kami juga beberapa kali merenovasi gedung kantor. Kami menemukan sekitar 125 sertifikat masih menumpuk di kantor dan baru sekarang bisa diserahkan ke masyarakat. Sertifikat ini penting bagi masyarakat, karena menjadi bukti bahwa mereka memiliki sebidang tanah, sehingga dapat membangun rumah atau membuat usaha di lokasi tersebut,” jelas Adii.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut berlangsung di rumah adat suku D3N, dan disaksikan langsung para tokoh adat dan masyarakat suku D3N.

 

Sumber: Tabloidjubi.com

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Nabire Amankan Dokumen

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nabire siap menjalankan instruksi bupati tentang imbauan pengumpulan arsip dari semua organsasi perangkat daerah (OPD).

Dominikus Lokobal, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nabire, selain mengelola perpustakaan, pihaknya juga mengamankan arsip dan dokumen daerah.

Terkait pengumpulan arsip, kata Domin, sudah ada perintah dari Bupati Isaias Douw kepada semua OPD tidak lama ini. Instruksi itu tertuang dalam surat edaran Bupati Nabire No.700/SET tentang imbauan pengumpulan arsip.

Menurut Domin, hal tersebut sejalan dengan regulasi yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya saat ini.

“Semua arsip dan dokumen daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan, serta kearsipan nasional RI Nomor 38 tahun 2015 tentang pedoman pengawasan kearsipan. Jadi, kami harus menjalankan undang-undang tersebut,” ungkap Lokobal.

Arsip dimaksud, imbuh Petrus Sadi, sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nabire, antara lain semua dokumen negara dan arsip daerah yang wajib diamankan.

Sesuai amanat undang-undang tadi, lanjut Sadi, setiap OPD wajib memberikan arsip setiap kegiatan yang dilaksanakannya setiap tahun.

“Arsip-arsip tersebut seperti keputusan-keputusan Bupati, Peraturan Daerah dan Undang-undang pemekaran, Renstra 2016, Peraturan Daerah tentang Pembentukan OPD baru, Peraturan Bupati tentang uraian tugas, serta surat masuk keluar. Itu semua dokumen yang harus diamankan. Nah, suatu ketika jika dipertanyakan, kami siap memberikan. Jadi, ini tanggung jawab kami untuk menyiapkan dan menyerahkan arsip tersebut,” jelasnya.

Ia juga membenarkan, pihak dinas sudah menindaklanjuti surat edaran Nabire Nomor 700/SET perihal imbauan pengumpulan arsip. “Kami sudah edarkan ke seluruh OPD yang ada. Kami berharap sesuai anjuran Bupati agar OPD segera menyerahkan kepada kami selambat-lambatnya akhir Juli ini,” ujar Sadi.

Instruksi Bupati

Sebelumnya, Bupati Nabire telah menginstruksikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk segera menyerahkan dokumen atau arsip ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

“Saya telah melayangkan surat kepada seluruh OPD di jajaran Pemkab Nabire untuk menyerahkan dokumen kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip,” kata Bupati Isaias Douw, dilansir tabloidjubi.com edisi Selasa (25/7/2017).

Dikemukakan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang akan melakukan pengawasan kearsipan melalui audit kearsipan eksternal di kabupaten/kota.

“Selaku pimpinan daerah ini, saya imbau seluruh OPD menyerahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nabire,” kata Bupati Nabire.

 

Sumber: tabloidjubi.com

Dinas Perhubungan Papua Kunjungi Bandara “Douw Aturure” Wanggar

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, R. D. Ambrauw, S.Sos., M.Si beserta rombongan yang terdiri dari Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kepala Bidang Perhubungan Udara dan sejumlah staf mengunjungi lokasi pembangunan Bandar Udara (Bandara) “Douw Aturure” di SP C Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Jumat (2/6/2017).

Kunjungan Ambrauw, dalam rangka melihat dari dekat secara fisik tahapan dan proses pembangunan bandara guna percepatan pembangunan bandara tersebut.

Kunjungan rombongan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua didampingi langsung oleh Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP., Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, Alfius Douw, S.Sos., dan sejumlah pimpinan OPD terkait dan sejumlah tokoh masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, R. D. Ambrauw, S.Sos., M.Si kepada wartawan di lokasi Bandara “Douw Aturure” Wanggar mengatakan, pihaknya mengunjungi bandara baru ini dalam rangka melihat dari dekat fisik pembangunan Bandara “Douw Aturure” SP C Distrik Wanggar yang sudah berjalan guna percepatan pembangunan bandara ini untuk pelayanan transportasi udara bagi sejumlah kabupaten di wilayah tengah Papua.

“Kami ingin melihat dari dekat fisik pembangunan bandara ini karena kami ingin tahu bagian mana yang ditangani oleh pemerintah provinsi, bagian mana yang ditangani oleh pemerintah pusat dan bagian yang sudah dikerjakan dengan APBD oleh kabupaten Nabire,” katanya.

Dijelaskan Kadinhub Papua, pemerintah provinsi memiliki perhatian pada pembangunan bandara ini.

“Gubernur Papua memiliki perhatian pada pembangunan yang sifatnya melayani masyarakat banyak, seperti bandara ini. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan ikut anggarkan dana pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 ini karena bandara ini penting untuk pelayanan sejumlah kabupaten di wilayah tengah Papua baik di pesisir dan pegunungan,” kata dia.

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., MAP pada kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, R. D. Ambrauw, S.Sos., M.Si beserta rombongan yang memiliki perhatian yang besar dalam pembangunan bandara ini.

“Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, R. D. Ambrauw, S.Sos., M.Si beserta rombongan yang datang melihat dari dekat. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua atas dukungan dana dalam rangka percepatan bandara ini,” katanya.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sama disampaikan juga oleh Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, Alfius Douw, S.Sos kepada Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, R. D. Ambrauw, S.Sos., M.Si beserta rombongan.

Baca: Pembangunan Bandara “Douw Aturure” Wanggar Dibahas di Jakarta

“Bandara ini adalah kebutuhan wilayah tengah. Kami terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Hari ini, Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan rombongan datang meninjau bandara ini dalam rangka pencepatan. Kami memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk melihat langsung kondisi pembangunan bandara ini,” kata Alfius Douw, S.Sos.

Dijelaskan Alpius, belum lama, Senin (22/5/17) lalu, pihaknya telah ikut dalam rapat lintas sektoral yang dihadiri Dirjen Perhubungan, Kementerian Perhubungan; Badan Perencanaan Nasional, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan; Bupati Nabire; Ketua DPRD Kabupaten Nabire; Kepala Dinas Perhubungan Nabire; Kepala Bappeda Nabire; dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nabire yang dipimpin oleh Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama pembukaan isolasi di wilayah tengah Papua.

“Pemerintah Kabupaten Nabire telah menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi antara lain, sertifikat tanah, keputusan menteri perhubungan tentang penetapan lokasi bandara, keputusan menteri perhubungan tentang perubahan nama dari Bandara Nabire Baru menjadi Bandara Douw Aturure, surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara dengan Pemkab Nabire dan pemerintah provinsi, berita acara serah terima barang, Keputusan Bupati Nabire tentang pemberian hibah tanah bandara Douw Aturure serta hasil kegiatan pembangunan bandara kepada Dirjen Perhubungan Udara, AMDAL, kerangka Acuan AMDAL, Review Master Plan,” kata Alfius.

Alfius menambahkan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua agar bersama-sama terus mendorong agar Menteri Perhubungan membantu kelengkapan administrasi yang masih kurang, yakni asistensi Rencana Teknis Terinci (RTT) dan kemudian dibuat dalam sebuah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama Master Plan.

Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Yansen Sipandan mengatakan, “Pembangunan Bandara “Douw Aturure” adalah program prioritas pemerintah kabupaten Nabire sesuai RPJMD dan sinkron dengan isu strategis, strategi dan arah kebijkan pembangunan provinsi Papua dan nasional, dalam hal ini sembilan agenda presiden Joko Widodo yang dikenal dengan NAWACITA, yakni nomor tiga yang berbunyi, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.”

Pewarta: Humas Setda Nabire

Hari Pancasila, Bupati Ajak Warga Nabire Jaga Keragaman

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw, mengajak warganya tetap terus menjaga keragaman sebagaimana telah tercipta selama ini.

“Kabupaten Nabire dihuni oleh warga yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Ada 89 kerukunan suku yang menganut lima agama. Nabire adalah Indonesia kecil yang keragamannya sangat terjaga selama ini, ” kata Bupati Isaias terkait perayaan Hari Pancasila 1 Juni tahun 2017 di Nabire, Kamis (1/6/17).

Lebih lanjut dijelaskan Isaias, keragaman itu telah menjadi kekuatan untuk pembangunan Nabire selama lima tahun pada periode pertama dan tahun kedua ini di periode kedua kepemimpinannya.

Kata dia, salah satu misinya adalah menjaga stabilitas keamanan daerah di Nabire dengan menjunjung tinggi keragaman dan sudah terbukti selama kepemimpinannya selama ini.

Karena itu, kata dia, “Pada hari Pancasila tahun 2017 ini, saya mengajak, warga Nabire agar terus menjaga keberagaman sebagaimana sudah kita ciptakan bersama selama ini. Karena keragaman itu adalah kekuatan kita untuk membangun. Kita beda-beda agama dan suku tapi kita adalah sama-sama makluk ciptaan Tuhan. Kita harus saling mengasihi dan menghormati dalam hidup bersama.”

“Saya minta semua warga jangan ikut-ikutan dengan ajakan-ajakan yang merusak kerukunan antar suku dan antar agama di Nabire. Karena, jika keadaan tidak aman dampaknya pada banyak segi. Semua pelayanan terganggu dan yang rugi adalah diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri,” kata Bupati Isaias.

Bupati Isaias menambahkan, “Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga empat pilar bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.”

Pewarta: Humas Nabire

Bupati Nabire Resmikan”Pondok Laser” di Pasar Karang

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw pada Senin (6/2/2017) telah resmikan tempat cucian motor yang dibangun oleh Kapolres Nabire dan Kalapas Kelas II B Nabire, dengan nama “Pondok Laser”, di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua.

Dalam sambutannya, Isaias Douw mengapresiasi kegiatan tersebut. Karena menurutnya apa yang dilakukan Kapolres dan Kalapas, bagian dari program yang sudah dikerjakan sejak menjadi bupati di periode pertama.

“Kapolres dan Kalapas luar biasa. Karena ini memang yang saya perjuangkan dan kerjakan dari dulu. Apalagi soal mengurangi angka pengangguran. Banyak anak-anak terminal di sini sudah saya jadikan pegawai. Kedepan juga tetap saya lakukan itu,” kata Bupati, disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.

Di kesempatan yang sama, Kepala Polres Nabire, AKBP Semmy Rony Abaa, mengatakan tempat cucian motor tersebut dibuat guna mengurangai angka kriminalitas dan guna menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda yang belum memiliki pekerjaan tetap.

“Kami sengaja buat ini untuk menekan angka kriminal. Karena kami lihat di Nabire angka kriminal terlalu tinggi seperti terjadi perkelahian, pencurian, komsumsi minuman beralkohol, cium aibon dan lainnya. Dan ini juga untuk mengurangi angka pengangguran karena kami lihat usahaya relatif mudah dan murah,” kata Ronny Abba.

Khusus untuk mengurangi angka kriminalitas, kata Kapolres, sebelumnya pihaknya telah melakukan pendekatan dengan generasi muda khususnya yang ada di seputaran Komplek Karang Tumaritis, melalui aktivitas bermain bola volli tiap sore.

“Sebelum ini,  kami juga sudah lakukan upaya-upaya lain tuk meminimalisir kriminal, yaitu dengan sediakan net dan bola bagi anak-anak ini. Tiap sore ditiap RT yang ada lapangan bola volly, di situ mereka main. Dan itu selalu kami kontrol,” ucap Kapolres.

Menurutnya, tempat cucian motor yang dibangun disesuaikan dengan tempat yang dinilai rawan konflik.

“Bukan divsini saja kami buat tempat cucian motor, di Pante MAF sudah kami bangun dengan nama Pondok Douw. Kedepan kami akan bangun lagi satu di Siriwini, depan Rumah Sakit Umum, dengan nama Pondok Serbia. Kami sengaja pilih tiga tempat ini karena kami nilai tiga tempat ini selalu ada keributan dari anak-anak remaja yang ada disekitar itu,” ungkapnya.

Setelah Bupati dan Kapolres Nabire menyampaikan sambutan, acara peresmian ditutup dengan ditandai seremony pemotongan pita oleh Bupati Isaias Douw.

Dalam acara peresmian tersebut dihadiri anak Binaan Polres Nabire ini, selain Bupati, Kapolres dan kepala Kalapas Kelas IIB Nabire, hadir pulah Dandim, Kapolsek Distrik Nabire, Kepala Lurah Karang Tumaritis, 14 kepala RW, 18 kepala RT dan serta masyarakat Nabire.

 

Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau

Bupati Nabire Larang Kios dan Toko Jual Lem Aibon

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw menghimbau kepada masyarakat di kabupaten setempat yang memiliki kios dan toko untuk menutupnya dibawa pukul 7 sampai 8 malam waktu Papua.

Himbuan ini disampaikan bupati secara lisan saat menyampaikan sambutan dalam acara syukuran peresmian “Pondok Laser” Anak – Anak Binaan Polres Nabire, pada Senin (6/2/2017), di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua.

Menurut Douw, akibat dari menjual lem aibon kepada anak-anak bawah umur dan banyak generasi muda berusia remaja telah kehilangan masa depannya.

“Untuk itu saya himbau dibawah jam 7 atau 8 malam, semua kios dan toko tanpa terkecuali harus sudah ditutup. Dan lebih bagus lagi kalau tidak jual lem aibon kepada anak-anak” katanya.

Karena, kata bupati, anak-anak yang kedapatan sedang isap lem aibon, setelah ditangkap selalu mengaku membelinya di kios dan di toko.

“Jadi, mulai malam nanti kami akan kontrol. Yang buka lebih dari jam yang saya bilang, nanti lihat saja,” tegasnya.

Lebih lanjut, kepada suarapapua.com, menjelaskan, upaya-upaya meminimalisir penjualan lem aibon di kios dan di toko-toko akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Selain kontrol tiap malam, kami akan datangi dan periksa semua kios dan tokoh dalam waktu dekat. Yang jual lem aibon akan kami sita,” ungkapnya menjawab pertanyaan media ini, usia acara.

Terkait itu, kapolres Nabire, Semmy Rony Abaa mengatakan akan menempatkan anak buahnya ditempat-tempat yang paling banyak dijumpai pesta lem aibon,

“Demi menciptakan kamtibmas di Nabire, akan kami kontrol terus dengan patroli terutama ditempat-tempat yang kami anggap rawan akan pesta lem aibon dan lainnya,” pungkasnya.

 

Pewarta: Stefanus Yogi

Editor: Arnold Belau

Mahasiswa Nabire Tak Pernah Diperhatikan

NABIRE, SUARAPAPUA.com — “Pemerintah Kabupaten Nabire dibawah kepemimpinan Isaias Douw selama kurang lebih enam tahun, tidak realisasikan dana pendidikan bagi mahasiswa asal kabupaten ini. Keluhan demi keluhan selalu disampaikan, tetapi tidak pernah direspon.”

Demikian diungkapkan Demi Nawipa, aktivis peduli pendidikan di Papua, kepada media ini, akhir pekan lalu.

“Bupati Nabire seharusnya tidak terus melupakan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Nabire dalam hal pembagian dana pendidikan (tugas akhir) dan pemondokan di kota studi,” tuturnya.

Ia membeberkan fakta semenjak Isaias Douw menjabat sebagai bupati Nabire, tidak melihat kesusahan dari putra-putri asal Nabire yang lagi mengenyam pendidikan di berbagai kota studi di Indonesia. Hal itu menurutnya berbeda dengan kepedulian bupati sebelumnya.

“Jangankan dana pendidikan, untuk perbaiki bangunan asrama yang sudah rusak saja tidak pernah ada. Bupati tidak boleh lupa. Itu tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Demi.

Salah satu contohnya, sebut dia, Asrama Putri Gamei di Manokwari, provinsi Papua Barat. “Asrama Gamei tidak bisa dihuni lagi akibat bencana alam beberapa bulan lalu. Sekarang asrama itu sedang dibangun oleh Pemda Puncak Papua. Bupati Willem Wandik yang ambil kendali, bukan Bupati Nabire,” tandasnya.

Demi  mempertanyakan, “Bupati sedang kemana? Heran, asrama putri Nabire malah diperbaiki oleh Pemda lain. Bukankah itu aset yang harus diperhatikan Pemda Nabire?”.

Dari data yang ada, kata Nawipa, Asrama Putri Gamei adalah salah satu asrama tertua di Manokwari. Asrama itu dibangun di masa A.P Youw menjabat sebagai Bupati Nabire beberapa tahun lalu.

“Adanya asrama Gamei sangat membantu mahasiswa. Selama beberapa tahun telah digunakan oleh semua mahasiswa yang berasal dari wilayah adat Meepago sebelum ada pemekaran,” jelasnya.

Demi menduga nasib yang sama dialami seluruh mahasiswa asal Nabire di seantero tanah air. “Yang di Papua saja tidak dilihat, apalagi yang di luar sana. Pasti dong tidak diingat.”

Untuk itu, pemerintah diminta tidak lupakan mahasiswa asal Nabire yang merupakan generasi penerus bangsa.

“Kalau pemerintah daerah terus bersikap demikian, bagaimana kita mau cetak sumber daya manusia (SDM) yang layak dan berkompeten? Kasihan, mahasiswa Nabire di semua kota studi sudah sekian tahun benar-benar dilupakan,” tandas Demi.

Sebelumnya, mahasiswa asal Nabire di Manado dan Gorontalo, Sulawesi Utara, mengeluhkan dana pendidikan dan pemondokan yang belum direalisasikan seperti Pemda lain di Papua.

“Teman-teman dari kabupaten lain sudah dapat bantuan tugas akhir dan pemondokan. Tetapi kami yang asal Nabire belum. Kapan Pemda Nabire mau datang? Dari dulu kami begini terus, Pemda lupakan kami. Bupati adakah tidak di Nabire?” tutur salah satu mahasiswa Nabire di Gorontalo.

Dilansir dari Nabire.net edisi 21 Oktober 2016, Pemda Nabire pada tahun anggaran 2016 alokasikan dana Rp10 Miliar untuk membantu mahasiswa semester akhir. Bulan April lalu tim telah mendatangi kota studi. Tim bertatap muka dengan mahasiswa sekaligus validasi data. Sedianya dana akan disalurkan bulan Mei setelah ada rekomendasi dari Bupati, tetapi hingga kini belum.

Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Mary Monireng