Waspada Pelanggaran HAM Menjadi Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana Biasa

Oleh: John Gobay)*

“TNI Bukan Penyidik Tindak Pidana Biasa, Persoalan HAM komnas HAM penyidiknya. Tindak Pidana Biasa Polisi Penyidiknya”

Pendahuluan

Papua adalah salah satu daerah dengan kategori rawan konflik di indonesia. Dalam konteks rawan konflik sehingga setiap atasan alat keamanan negara yang ditunjuk wajib Berpangkat tinggi. Dengan pangkat yang tinggi tentunya memiliki profesionalisme dan pengetahuan sesuai tugas dan tanggung jawan yang mumpuni.

Berdasarkan fakta, dalam bulan agustus 2017 ada dua kasus penembakan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh polisi dan tentara.

Pada perkembangannya, masing-masing atasan alat keaman menilai kedua peristiwa dengan seleranya masing-masing. Dalam kasus Deiyai berdarah disimpulkan sebagai pelanggaran kode etik. Padahal jelas-jelas ada belasan yang luka-luka dan satu yang meninggal dunia akibat ditembusi amunisi.

Sementara kasus penembakan nelayan Papua di Paomako Timika diartikan pidana militer (seakan tentara lari dari medan perang atau tidak masuk tentara tidak masuk kerja). Fakta penyikapan ini menunjukan bukti pembelokan penanganan perkara hukum.

Sewajibnya sebagai pejabat tinggi alat keamanan negara harus bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil kesimpulan. Atas kesimpulan yang diambil kedua petinggi alat keamanan negara itu menunjukan bukti bahwa “mereka mau melindungi anggota dan institusi keduannya”.

Apapun alasannya, dari kedua kasus menunjukan bahwa “tujuan keamanan negara di Papua untuk melindungi para pengusaha dan modalnya atau melindungi kapitalis yang tumbuh subur di tanah Papua”.

Pada prinsipnya dalam menanggani tindak pidana hanya dapat dilakujan oleh polisi yang berprofesi sebagai penyidik (Baca : UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri).

Untuk menjadi penyidik, seorang anggota polisi wajib mendapatkan pendidikan tambahan dan selanjutnya akan dilantik. Jadi tidak semua polisi itu penyidik, artinya Kapolda atau Kapolres atau Kapolsek itu bukan penyidik karna yang penyidik dapat diidentifikasi dengan SK pengangkatan dan SK penyidiknya.

Atas dasar itu pernyataan Kapolda Papua dalam menilai kasus Deiyai berdarah patut dikesampingkan.

Terlepas itu, Sikap Pangdam Papua dalam melihat kasus penembakan nelayan Papua di Paomako juga dipertanyakan sebab kejadiannya adalah tentara vs masyarakat sipil. Serta jika diukur dari segi kerugian lebih banyak kepentingan umum (rasa aman) serta kejahatannya bersifat umum (pembunuhan) maka sesuai asas koneksitas yang wajib menyelidiki kasus ini adalah penyidik dari kepolisian bukan tentara.

Selain itu dalam tubuh institusi tentara memang ada penyidiknya namun yang jadi penyidik adalah POM bukan Kodam. Selain POM, ada juga ouditur militer atau jaksa militer dalam peradilan militer. Nah untuk menjadi POM itu pun ada pendidikan dan pelantikannya, apalagi yang jadi oditur itu wajib menempuh pendidikan dan akan dilantik serta diberikan SK ouditur militer. Jadi tidak semua tentara itu ouditur juga tidak semua tentara itu POM atau ODITUR (Baca : UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer junto Sema No 15 Tahun 1983 tentang Penyidik Pembantu dan Oditur), artinya Kodam bukan Ouditur Militer dan juga bukan POM sehingga yang wajib melakun penyidikan dalam kasus penembakan nelayan Papua adalah penyidik polisi bukan tim investigasi dari TNI.

Terlepas dari penanganan tindak pidana dan tindak pidana militer. Berkaitan dengan penyidik dalam kasus pelanggaran HAM, untuk melakukan penyelidikan hingga menyimpulkan kasus itu adalah pelanggaran HAM Berat atau bukan  adalah Komnas HAM Republik Indonesia sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Atas dasar itu pernyataan Menkopolhukam terkait kasus Deiyai berdarah sunggu tidak tepat sebab Menkopolhukam tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki atau bahkan menyimpulkan kasus pelanggaran HAM Berat atau buka.

Atas dasar itu sudah sewajibnya keterangan Menkopolhukam jangan ditanggapi secara serius dan harapannya dapat diabaikan saja karna bukan kewenangannya untuk itu. 

Waspada Pembelokan Penegakan Hukum

Dari kronologis kedua kasus menunjukan bahwa kehadiran alat keamanan negara di Papua bertujuan untuk melindungi pengusaha dan modalnya.

Dari kasus Deiyai berdarah, jelas terlihat keamanan negara melindungi PT. DEWA sementara dari kasus penembakan nelayan Papua keamana negara melindungi nelayan non Papua.

Pendekatan dalam kedua kasus pun sama, yaitu represif yang berujung pada terrengutnya hak hidup manusia dan melukai manusia.

Yang pasti, kedua kasus menunjukan adanya tindak pidana pembunuhan (338 KUHP) dan tindak pidana penganiayaan (351 KUHP) yang merupakan beberapa unsur dalam tindakan Pelanggaran HAM Berat dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b junto Pasal 9, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Atas dasar itu maka semua kesimpulan Polda Papua dan Kodam Cenderawasih wajib dikesampingkan. Selanjutnya kedua petinggi alat keamana negara wajib membuka jalan bagi Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Harapannya kedua petinggi dapat mendukung segala kerja Komnas HAM RI hingga Komnas HAM RI berikan rekomendasi atas kedua kasus.

Apabila kedua petinggi terus mendorong pandangannya atas masing-masing kasus maka “profesionalisme keduanya dipertanyakan”. Selain itu, motivasi keduanya jelas-jelas ingin melindungi anak buahnya yang telah melindungi kapitalis dengan cara membunuh dan menganiaya masyarakat sipil Papua.

Menangkal Politisasi Dalam Penegakan Hukum

Penegasan Menkopolhukan dalam kasus deyai berdarah menjadi lucu dan rancu sebab beliau tidak berwenang untuk menilai ataupun menyimpulkan kasus pidana maupun pelanggaran HAM.

Jika dilihat dari basis pengetahuannya yang adalah militer pun tidak mendukung beliau untuk menanggapinya, sebab militer bertugas untuk melindungi wilayah keutuhan NKRI bukan mengurus kasus pidana atau pelanggaran HAM.

Apapun sikapnya yang jelas mari kita lihat (statemen Menkopolhukam) itu sebagai suatu fakta negara ini sedang melindungi pelaku tindakan pelanggaran HAM.

Perlu dipahami bahwa pegadilan HAM dibentuk untuk mencegah Mahkama Internasional mengadili penjahat kemanusian di indonesia. Dengan tujuan itu, sudah dapat menunjukan akan seperti apa bentuk penegakan HAM di Indonesia.

Meskipun demikian, yang penting diingat bahwa hasil kesimpulan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM telah menunjukan wajah bukti pelanggaran HAM di Papua yang telah sekian kali menampar wajah indonesia di panggung internasional.

Dengan Fakta itu sudah selayaknya kami dukung penyelidikan Komnas HAM RI agar dapat menyimpulkan bahwa kasus Deiyai berdarah dan Kasus penembakan nelayan Papua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang masuk dalan kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan pasal 7 huruf b junto Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bentuk dukungan nyaya yang diharapkan adalah:

  1. Bagi Tim yang telah ada teruslah Kampanye menyalakan lilin untuk deyai dan nelayan Papua
  2. Mendesak Pemda Untuk mencabut Ijin PT. DEWA dan Melarang Nelayan Asing mencari ikan di laut Papua
  3. Menyiapkan dan melindungi saksi dan korban untuk dipersiapkan memberikan keterangan ke Komnas HAM RI
  4. Mendesak Pemda untuk menarik TNI POLRI dari tempat usaha
  5. Mendesak Akademisi dan Lembaga Advokasi serta Advokatnya di Papua untuk membentuk Tim Independen yang berfungsi mengawal Penegakan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua

Penutup

Kasus Deiyai berdarah dan pembunuhan nelayan Papua nampaknya menjadi kado kemerdekaan negara hukum indonesia.

Mengingat indonesia adalah negara hukum maka perlindungan dan jaminan hak atas keadilan menjadi sebuah keharusan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Papua.

Kedua kasus ini harapannya bisa menjadi alat untuk mengukur sikap negara indonesia terhadap rakyat Papua dimana indonesia hadir untuk melindungi manusia Papua atau justru hadir untuk melindungi kapital yang hidup subur di tanah Papua.

Dengan misi itu kiranya tawaran-tawaran penyelesaian di luar jalur hukum (denda atau bayar kepala) wajib di hindarkan sebab akan menghambat proses hukum. Di atas itu, harapannya para politisi praktis di Papua jangan menjadikan kasus ini untuk kampanye semata namun wajib didorong hingga rasa keadilan rakyat terpenui baik melakui peradilan indonesia ataupun peradilan internasional.

Semua sikap tidak profesional dari Polda Papua, Kodam Cenderawasi dan Menkopolhukam jangan dihiraukan sebab mereka bukan hakim yang berwenang memutuskan perkara hukum.

Akhirnya mari seluruh rakyat Papua bersatu mendorong pengungkapan tindakan pelanggaran HAM Berat secara sistematik dan struktural yang dilakukan polisi dan TNI di seluruh tanah Papua dengan cara dan gaya kita masing-masing.

Keadilan Milik Semua. “Kritikanmu adalah Pelitaku” 

 

)* Penulis adalah Mahasiswa yang kuliah di kota Yogyakarta

Mengalami Pengapuran di Lutut Kanan, Filep Karma Perlu Operasi

Oleh: Ruth Ogetay)*

FILEP KARMA, ex-tahanan politik Papua, merayakan ulang tahun ke-58 di Jakarta, bersama beberapa anggota keluarga maupun kawan, total sekitar 30an orang, dengan pesta sederhana, makan papeda, kuah ekor kuning, gorengan bakwan, dan tart keju, di sebuah apartemen di Senayan.

Karma datang dengan “seragam pegawai negeri” warna coklat muda serta bendera Bintang Fajar kecil di dada. Dia pakai topi Timor Leste dan pin warna biru dari Human Rights Watch. Jenggot besar dan panjang. Senyum lebar. Seorang tamu, yang baru mengenal Karma, bilang, “Bapa Karma ini humoris.”

Karma pidato soal hak asasi manusia di Papua, termasuk penembakan terhadap Yulius Pigai di Deiyai sampai pemuda tersebut mati, soal kerusakan lingkungan hidup, maupun berbagai kasus pelanggaran sejak Indonesia menguasai Papua Barat pada 1963 –sesudah perjanjian New York pada 15 Agustus 1962.

Dia juga berterimakasih kepada beberapa perempuan rambut lurus – Sapariah Saturi, Sri Maryani, Lusia Arumningtyas dan Fatimah Zahra—yang selama dua hari memasak dan mempersiapkan pesta ulang tahun.

“Saya sering tak mau dirayakan ulang tahun karena saya tidak mau bikin repot para mama,” katanya.

Dua saudara ipar datang dari Jakarta dan Jayapura, ikut merayakan ulang tahun, juga keponakan-keponakan dari pihak isteri maupun keluarga Karma sendiri.

“Ini helm buat saya saja Om,” kata seorang keponakan, tergelak, ketika lihat helm dengan gambar Bintang Fajar. Warnanya, merah, putih dan biru.

Surya Anta dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua memberikan kue tart keju kepada Karma. Ada bendera kecil Bintang Fajar ditancapkan. Ucapan selamat ulang tahun, semoga bahagia, jaga kesehatan datang terus-menerus. Dua orang putrinya, Audryn dan Andrefina, menelepon dari Papua, mengucapkan selamat ulang tahun.

Ada juga hadiah berupa tongkat bantuan berjalan buat Karma. Dia memang datang dengan agak terpincang pada kaki kanan.

Andreas Harsono, seorang wartawan dari Yayasan Pantau, juga kawan Karma, mengatakan ulang tahun ini takkan dilakukan di Jakarta bila Karma tak sedang menjalani serangkaian pemeriksaan di rumah sakit Siloam.

“Pak Karma dapat kecelakaan motor di Skyline pada 17 Juni. Diperiksa di rumah sakit Dok II Jayapura, Karma diberitahu bahwa mesin MRI (magnetic resonance imaging) tak bisa dinyalakan karena kekurangan listrik. Dia diminta pergi ke Jakarta. Ironis memang, Papua punya mesin MRI tapi listrik tidak cukup,” kata Harsono.

Sudah dua minggu di Jakarta, Filep Karma mengurus administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) –agar biaya bisa ditanggung negara- serta foto Rontgen maupun MRI. Dia juga bolak-balik ke rumah sakit, konsultasi dokter, sampai mendapatkan second opinion.

Hasilnya, diketahui bahwa ada empat ligamen, otot pengikat tulang, di lutut kanan, sobek dan lepas. Ada juga pengapuran di lutut kanan sehingga lutut tak bisa dilipat. Karma mengatakan dia harus operasi dua kali dengan jedah tiga bulan antara operasi pertama dan kedua, “Gunanya, buat melihat hasil operasi pertama, melihat ligamen tumbuh kembali.”

Dia juga diharuskan pada leg brace (besi pengikat lutut agar kerja lutut tak terlalu berat) supaya kerusakan tak makin meluas.

Filep Karma kelahiran Hollandia Binnen, sekarang disebut juga Abepura, pada 14 Agustus 1959. Dia sekolah di Wamena dan Jayapura, lalu kuliah di Universitas Sebelas Maret di Solo. Lantas jadi pegawai negeri. Pada Juli 1998, sesudah pulang dari kuliah di Asian Institute of Management, Manila, Karma mulai kampanye Papua Merdeka di Biak. Dia ditangkap, ditembak kaki dengan peluru karet, dan dipenjara selama hampir dua tahun. Namun dia mendapatkan abolisi dari Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada 1 Desember 2004, sesudah pembunuhan terhadap tokoh Papua, Theys Eluay, Filep Karma memimpin upacara peringatan Papua Merdeka di Abepura. Dia ditangkap lagi, diadili dan dihukum 15 tahun penjara dengan vonis makar. Dia banding di pengadilan tinggi Papua maupun Mahkmah Agung Indonesia. Hukuman tetap 15 tahun.

Pada Mei 2011, Filep Karma banding di pengadilan Perserikatan Bangsa-bangsa di New York. Dia dapat bantuan hukum dari Freedom Now, sebuah organisasi nirlaba di Washington DC, guna mencari keadilan.

Pada November 2011, UN Working Group on Arbitrary Detention mengeluarkan keputusan bahwa Karma mengalami “penahanan sewenang-wenang” serta menilai pengadilan Indonesia menafsirkan pasal-pasal makar dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana “secara tidak proprosional.” Karma tak menganjurkan dan tak melakukan kekerasan sehingga dia tak bisa disebut lakukan makar. Dia hanya menyampaikan aspirasi politik.

Namun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menolak menjalankan keputusan PBB. Mereka menolak menerima sebutan “tahanan politik” buat Filep Karma mapun puluhan orang Papua lain. Akibatnya, Indonesia terus-menerus dapat kritik internasional. Presiden Joko Widodo, yang menggantikan Yudhoyono pada Oktober 2014, menangkap persoalan tersebut dan membebaskan Karma dengan remisi pada November 2015.

Andreas Harsono mengatakan kesehatan Filep Karma menurun selama di penjara hampir 11 tahun. “Ini sudah ketiga kali Karma menjalani operasi di Jakarta,” katanya. “Persoalan kesehatan bukan saja persoalan Filep Karma tapi persoalan bagi banyak narapidana politik lain,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa masih ada beberapa tahanan politik Papua serta 13 tahanan politik Maluku belum dibebaskan. Ini belum lagi penderitaan yang dialami keluarga mereka: isteri dan anak. Mereka juga sering mengalami diskriminasi dalam pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan.

Namanya juga pesta ulang tahun. Ada keprihatinan tapi juga harapan. Filep Karma tiup lilin, tamu menyanyi dan memberi selamat. Beberapa wartawan datang dan wawancara Karma. Semua gembira sekaligus berharap operasi berjalan lancar.

 

)* Ruth Ogetay adalah perempuan Papua yang aktif advokasi Tahanan Politik Papua. Ia pernah magang di Human Right Watch. 

 

Pembangunan Bandara “Douw Aturure” Wanggar Dibahas di Jakarta

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya memimpin rapat khusus lintas sektoral membahas pembangunan bandar udara Douw Aturure yang terletak di SP C Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama pembukaan isolasi di wilayah tengah Papua.

Rapat dilangsungkan di ruang rapat Sekretaris Negara Jakarta, Senin (22/5/2017) dihadiri Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Bupati Nabire, Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Perhubungan Nabire, Kepala Bappeda Nabire, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nabire.

Tujuh Alasan Bangun Bandara Douw Aturure

Dalam presentasinya di hadapan semua pihak, Bupati Isaias Douw memaparkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi pentingnya pembangunan Bandara Douw Aturure di Wanggar Nabire.

Alasan pertama, kata Bupati Isaias, bandara eksisting arah utara berbatasan langsung dengan laut, sehingga tidak bisa dikembangkan.

Kedua, arah selatan perbukitan, sehingga potensial menjadi obstacle.

Ketiga, bandara eksisting berada di tengah kota, pusat padat penduduk.

Keempat, berdasarkan tata ruang, bandara eksisting berada pada zona 1 gempa bumi.

Kelima, frekuensi penerbangan cukup tingggi karena bandara eksisting penyangga 8 kabupaten di wilayah tengah Papua, tetapi saat ini hanya bisa didarati pesawat jenis Foker dan ATR.

Keenam, Kabupaten Nabire sebagai pintu masuk dan keluar arus barang dan orang dari sejumlah kabupaten di wilayah tengah Papua baik lewat laut dan udara.

Ketujuh, bandara baru sebagai penunjang program nasional seperti pengembangan agropolitan Wanggar Nabire, pengembangan ekowisata Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) di wilayah kabupaten Nabire.

“Jadi, berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemerintah daerah Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua telah memulai mengerjakan sesuai kemampuan anggaran daerah antara lain, pelepasan tanah adat 2,8 KM, pembabatan, penimbunan dan pemagaran,” kata Bupati Isaias.

“Karena itu, kami ingin pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan bandara Douw Aturure untuk pelayanan masyarakat Indonesia di wilayah tengah Papua,” kata Isaias.

Administrasi Lengkap

Alfius Douw, Kepala Dinas Perhubungan Nabire, memaparkan sejumlah kelengkapan administrasi yang telah disiapkan pihaknya untuk pembangunan bandara tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Nabire telah menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi antara lain sertifikat tanah, keputusan menteri perhubungan tentang penetapan lokasi bandara, keputusan menteri perhubungan tentang perubahan nama dari Bandara Nabire Baru menjadi Bandara Douw Aturure, surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara dengan Pemkab Nabire dan pemerintah provinsi, berita acara serah terima barang, Keputusan Bupati Nabire tentang pemberian hibah tanah bandara Douw Aturure serta hasil kegiatan pembangunan bandara kepada Dirjen Perhubungan Udara, AMDAL, kerangka Acuan AMDAL, Review Master Plan,” ungkapnya.

Alfius menambahkan, pihaknya meminta kepada Menteri Perhubungan agar membantu kelengkapan administrasi yang masih kurang, yakni asistensi Rencana Teknis Terinci (RTT) dan kemudian dibuat dalam sebuah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama Master Plan.

Sinkron dengan RPJMD dengan RPJMN

Yansen Sipandan, Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, memaparkan sinkronisasi RPJMD Kabupaten Nabire tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Papua dan RPJM Nasional.

“Pembangunan Bandara Douw Aturure adalah program prioritas pemerintah kabupaten Nabire sesuai RPJMD dan sinkron dengan isu strategis, strategi dan arah kebijkan pembangunan provinsi Papua dan nasional, dalam hal ini sembilan agenda presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Nawacita, yakni nomor tiga yang berbunyi, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yansen.

Pemaparan pembangunan Bandara Douw Aturure ini disambut positif dan ditanggapi langsung oleh staf khusus presiden Lenis Kogoya maupun dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

“Saya sebagai staf khusus presiden di bidang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mendukung pembangunan bandara Douw Aturure 100%. Ini untuk kemajuan Papua. Saya akan menyampaikan kepada presiden,” kata Lenis menanggapi presentasi.

Lenis meminta kepada semua pihak terkait agar segera komunikasi untuk lengkapi dokumen yang kurang dan pembangunan dapat diselesaikan agar Jokowi meresmikan sebelum masa jabatan berakhir.

Mewakili Dirjen Perhubungan Udara, Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Praminto mengatakan, pihaknya akan segera memproses pembangunan Bandara ini.

“Kami menyambut baik. Kami harap, Master Plan dan RTT harus selesai tahun ini dan akhir tahun 2017 proses lelang, kemudian tahun 2018 sudah bisa mulai dibangun,” kata Praminto.

Perwakilan Bappenas dan Kementerian Keuangan pada prinsipnya akan mendukung program pembangunan Bandara Douw Aturure ini dalam rangka pencepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, khususnya wilayah tengah Papua.

 

REDAKSI

Lukas Enembe Terima Penghargaan Sebagai Tokoh Pembangun Daerah

JAYAPURA/ANTARAPAPUA, SUARAPAPUA.com— Gubernur Papua Lukas Enembe meraih penghargaan “Tokoh Pembangun Daerah Indonesia Timur” dalam ajang penganugerahan iNews Maker Award 2017 di Jakarta. Penerimaan penghargaan ini diwakili Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen.

Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen dalam siaran persnya kepada Antara di Jayapura, mengatakan ini merupakan penghargaan ketiga pada 2017 yang diterima oleh Gubernur Lukas Enembe.

“Sebelumnya Gubernur Papua mendapat penghargaan sebagai salah satu kepala daerah inspiratif 2017 versi Majalah Sindo Weekly dan menerima penghargaan tematik Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri karena dinilai berhasil membangun kesejahteraan masyarakat terisolir di Bumi Cenderawasih,” katanya.

Menurut Hery, penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Papua dalam keberhasilannya memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berbagai macam tantangan yang sangat luar biasa.

“Inilah satu apresiasi luar biasa diterima oleh gubernur kami dengan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan membangun Papua secara utuh,” ujarnya.

Dia menjelaskan penghargaan tersebut memberikan suatu motivasi yang sangat luar biasa sampai tingkat kabupaten dan kota dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Ini membawa suatu motivasi bagi para bupati dan wali kota untuk berpacu berkreativitas serta berinovasi dalam membangun daerah di kabupaten maupun kota masing-masing juga menjadi satu kesatuan dalam pembangunan Provinsi Papua,” katanya lagi.

Senada dengan Hery Dosinaen, Direktur iNews TV Wijaya Kusuma, mengatakan apresiasi ini diberikan karena Gubernur Lukas Enembe dinilai banyak melakukan terobosan untuk membangun infrastruktur Papua yang memiliki tantangan geografis yang besar.

 

Sumber: Antra Papua

SKPKC Fransiskan Papua: Potret Hak Asasi Manusia Papua Kian Memburuk

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua telah meluncurkan sebuah laporan bertajuk Papua di Ambang Kehancuran. Laporan tersebut diluncurkan di Jayapura, Papua dan Jakarta. Laporan setebal 109 halaman tersebut menyoroti berbagai isu tentang Hak Asasi Manusia selama tahun 2016.

Dalam surat elektronik yang diterima suarapapua.com pada Selasa (11/4/2017) tersebut menjelaskan, hingga saat ini Papua masih berada di zona merah dalam penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Situasi hak asasi manusia di Papua masih memburuk. Peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua terus terjadi sepanjang 2016,” kata Direktris SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo Selasa kemarin.

Yuliana mengatakan, dalam laporan setebal 109 halaman menyoroti berbagai isu hak asasi manusia selama 2016 dan laporan tersebut diluncurkan di Jayapura dan Jakarta.

Kata Yuliana, laporan ini diolah dari hasil dokumentasi, advokasi, dan investigasi yang dilakukan oleh SKPKC Fransiskan Papua dan jaringan berbagai lembaga hak asasi manusia di Papua.

Tiap tahun, SKPKC Fransiskan Papua mengeluarkan laporan kronik Memoria Passionis. Tahun ini, selain kronik, kami mengeluarkan laporan hak asasi manusia dengan pendekatan yang berbeda, yang memberikan ruang narasi dan analisis atas sejumlah isu yang dipandang krusial dan mendapatkan perhatian publik luas.

“Kasus yang diangkat dalam laporan ini, antara lain kasus kerusakan lingkungan dan sengketa tanah adat suku Yerisiam Gua dengan perusahaan kelapa sawit di Nabire, kasus virus pertusis di Mbua, Kabupaten Nduga, yang menelan korban sekitar 54 orang, sebagian besar anak-anak di bawah usia lima tahun, lalu kasus endemi virus HIV,” ungkapnya.

Dijelaskan, kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang memakan korban orang-orang muda, pembatasan kebebasan pers, pembungkaman ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan juga soal tim penyelesaian hak asasi manusia Papua yang dibentuk pemerintah Indonesia yang belum menuntaskan satu kasus pun sejak dibentuk.

“Penegakan hukum terhadap sejumlah kasus kekerasan yang dialami oleh aktivis, yang diduga kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia tidak diselidiki dengan serius oleh penegak hukum,” katanya.

Ia juga mengatakan, SKPKC menyoroti dengan serius kasus kematian aktivis kemanusiaan dan Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Robert Jitmau. Kematian Robert Jitmau secara tidak wajar ini dinilai tidak diungkap secara serius oleh penegak hukum.

Menurut SKPKC, kjata dia, kinerja aparat kepolisian dalam menegakkan hukum dipandang rendah, terutama kasus-kasus kekerasan terhadap orang-orang Papua. Kasus tertembaknya anak-anak di daerah Intan Jaya, misalnya, jauh dari jangkauan penegak hukum.

Papua di Ambang Kehancuran adalah dokumentasi hak asasi manusia yang dibuat untuk mengingatkan kembali peran negara dalam melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia di Tanah Papua.

“SKPKC menawarkan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan ini untuk memberikan jalan solusi dan penyelesaian terhadap beragam persoalan hak asasi manusia di Papua,” kata Yuliana.

lanjut Yuliana, “Kita berharap peristiwa yang memperburuk wajah hak asasi manusia di Papua pada 2016 tidak terulang kembali,” tegas Yuliana.

SKPKC Fransiskan Papua berpendapat Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo lebih serius dan menunjukkan kerja yang riel dalam penuntasan dan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di Papua.

“Selama 2016 tidak ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhasil diselesaikan. Presiden Joko Widodo diharapkan lebih tegas menginstruksikan para menterinya untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap dan menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua,” pungkasnya.

 

REDAKSI

Lagi, Pemerintahan Jokowi Bikin Pembohongan Publik

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kembali melakukan pembohongan publik mengenai penuntasan proyek pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Merauke, sebagaimana diberitakan detik.com edisi Sabtu (18/2/2017).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim, pembangunan jalan Trans Papua-Papua Barat mencapai sekitar 4.384 km, tinggal 16 persen lagi atau 602 km sudah tuntas tersambung tahun 2019, sehingga orang bisa bepergian dengan menumpang mobil dari Jayapura ke Merauke atau tujuan Manokwari dan Sorong.

“Sekarang itu jalan antar kabupaten sudah terkoneksi. Jadi, nanti sudah bisa naik mobil dari Jayapura ke Merauke. Dari Jayapura sampai di Sorong,” ujar Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR, Ahmad Ghani Gazali di Merauke, Papua, Sabtu (18/2/2017) lalu.

Ia bahkan membantah tuduhan berbagai pihak terhadap pembangunan Jalan Trans Papua. Kata Ghani, pemerintah tidak melakukan pembohongan publik.

Untuk membuktikan, pihaknya turunkan Tim Ekspedisi Trans Papua.

Klaim tersebut disesalkan Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM RI. Ia menyatakan kecewa dengan pemberitaan di media online tersebut.

“Saya sangat kecewa membaca pemberitaan bahwa “Jalan Jayapura ke Merauke bisa dilalui dengan mobil” sebagaimana diberitakan media online detik.com,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, malam ini.

Hal ini menurutnya menunjukkan citra pemerintah semakin hancur di mata rakyatnya sendiri.

“Saya menduga pemerintah ini tidak kredibel dan tidak berintegritas, selalu melakukan pembohongan publik hanya sekedar demi sebuah pencitraan,” kata Natalius.

Jika kecenderungan demikian terus dilakukan, ia menyebut pemerintah kita tak benar satu.

“Pemerintah ini memang kita menduga diisi oleh pemimpin-pemimpin yang amnesia dan paranoia, lupa ingatan dan ketakutan. Baru saja saya kritik, namun mulai ulangi lagi,” ujarnya.

Awal pekan lalu Natalius mempertanyakan statemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal proyek pembangunan Jalan Trans Papua, sebagaimana dilansir Kompas.com edisi 10 Februari 2016 dengan judul “Membela Gunung dan Bukit, Pembangunan Jalan Trans Papua”.

“Empat hari lalu pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggungjawab, menghadap saya dan minta maaf atas kesalahan sekaligus berjanji akan perbaiki secepatnya termasuk jalan Merauke ke Boven Digoel,” jelas mantan ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Yogyakarta tahun 1997 ini.

Kata Natalius, dalam pertemuan dengannya pimpinan PU tak mampu menunjukkan fakta-fakta riil. “Juga, tidak mampu menjawab lima item permintaan saya untuk pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua,” lanjutnya.

Lima permintaan tersebut, pertama: penerbitan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Kedua, percepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua. Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada.

Keempat, pembangunan jalan dan jembatan yang baru. Kelima, pemberdayaan putra asli Papua sebagai kepala balai dan prioritaskan kontraktor utama bagi putra Papua mulai tahun anggaran 2017.

Permintaan Natalius tak terlalu rumit demi kepentingan rakyat di Tanah Papua.

“Saya bicara untuk semua warga suku yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah jangan berulah lagi, jangan bohongi rakyat Papua dan Indonesia lagi,” tegasnya.

Sebagai komisoner Komnas HAM ia mengaku sangat konsisten memperjuangkan keadilan dan pemerataan pembangunan di negeri ini.

“Segala daya upaya telah saya pertaruhkan agar rakyat Papua juga merasakan sentuhan pembangunan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur sebagai salah satu urat nadi pembangunan dan potret kemajuan bangsa dan negara,” ungkap Natalius.

 

Pewarta: Mary Monireng

Jurnalis Papua Sering Didiskriminasi

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sedikitnya delapan fakta mengerikan ditemukan delapan wartawan dari delapan media yang berbasis di Jakarta, Solo dan Makassar, dalam kunjungannya selama sepekan di Jayapura, Timika dan Merauke.

Salah satu temuannya adalah adanya perlakuan aparat pemerintah dan keamanan yang diskriminatif terhadap jurnalis OAP (orang asli Papua) dan non OAP begitu juga sebaliknya.

Selain itu, disebutkan dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com malam ini, masih ada stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI. Stigma ini kemudian dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi. Stigmatisasi itu juga membuat jurnalis terkotak-kotak.

Delapan jurnalis Indonesia: Palupi Annisa Auliani (Kompas), Arientha Primanita (The Jakarta Post), Adi Marsiela (Suara Pembaruan), Angelina Maria Donna (suara.com), Gadi Makitan (Tempo), Rini Yustiningsih (Solo Pos), Anita Kusuma Wardana (Tribun Timur), Sunarti Sain (Fajar), mencatat fakta belum dibuka sepenuhnya akses bagi wartawan asing ke Papua.

Sejak Presiden Joko Widodo membuka akses media asing untuk meliput di Papua pada tahun 2015, ada 16 jurnalis asing yang datang dan meliput di Papua. Meskipun begitu, masalah independensi tetap dipertanyakan, karena 11 diantaranya datang didampingi aparatur pemerintah.

Fakta lain, tulis di siaran pers, media massa di Tanah Papua belum banyak memberitakan soal kerusakan lingkungan karena ditekan pihak tertentu.

“Kerusakan lingkungan terkait dampak ekonomi dan pembangunan yang kerap meminggirkan hak asasi manusia dan kearifan lokal tidak banyak diberitakan karena banyaknya pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis di lapangan,” tulisnya.

Tim yang difasilitasi Media Freedom Committee Indonesia (MFCI) dan didukung World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA), menemukan fakta terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap para jurnalis perempuan di Papua. Kasus tersebut baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan.

Dari hasil perjalanan itu direkomendir agar perlu penguatan kapasitas jurnalistik di Papua, mulai dari penerapan kode etik, pemahaman profesi jurnalis, hingga penguasaan teknologi, termasuk model bisnis yang tidak menyandera independensi pers.

Selain itu, perlu adanya perubahan perspektif media di luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan Papua untuk mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.

Juga, perlu pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh Papua untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi pelayanan publik.

Lina Nursanty dari MFCI menambahkan, Indeks Kebebasan Pers yang disusun Dewan Pers pada tahun 2015 menyebutkan bahwa provinsi Papua berada dalam kondisi agak bebas (skor 63,88). Sedangkan, Provinsi Papua Barat tercatat sebagai provinsi kurang bebas (skor 52,56).

MFCI menurunkan 8 wartawan mengunjungi tiga kota di Papua sejak 29 Januari hingga 3 Februari 2017 untuk mendapatkan fakta di lapangan terkait kebebasan pers di Papua. Perjalanan ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh WAN-IFRA.

Eko Maryadi, Manager Regional WAN-IFRA kawasan Asia, mengatakan, program selama sepekan melakukan peliputan investigasi untuk lebih memahami isu-isu, kesulitan serta masalah-masalah yang dihadapi jurnalis di Tanah Papua.

Dengan cara ini, kata Eko seperti dilansir Kantor Berita Antara, diharapkan sebagai sebuah kontribusi wartawan Indonesia mencermati isu kemerdekaan pers agar kemudian mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia maupun dunia, terutama perspektif kemerdekaan pers.

Sebab, menurut Eko, hingga kini pihaknya melihat upaya teman-teman jurnalis maupun organisasi wartawan di Indonesia terhadap isu Papua ini berjalan tidak mulus.

Output dari kegiatan ini, imbuh Eko, akan dibuat dalam satu laporan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Pers se-dunia pada 3 Mei 2017 di Jakarta. Tahun ini Indonesia tuan rumah, sehingga dianggap tepat untuk kampanyekan situasi kemerdekaan pers di Tanah Papua.

 

Pewarta: Arnold Belau

Oktovianus Pogau, Dari Nabire sampai Washington DC

Oleh : Ruth Ogetay

Pertama kali saya ketemu Oktovianus Pogau, Juli 2009 di sebuah  pertemuan  kecil para aktivis Papua di daerah Kalibobo, Nabire. Saya  sedang  liburan kuliah  dari  Yogyakarta dan diajak seorang  sepupu buat dengar sebuah diskusi. Okto remaja 17 tahun, kesannya  cerdas. Dia  pakai baju  biru dan celana jeans.

Dia pegang sebuah buku. Waktu rapat, sesekali bicara dan lebih banyak tunduk baca buku. Kalau tidak salah, dia baca buku Stephen Oppenheimer berjudul  Eden in the East.

Setelah diskusi  selesai  kami  pulang  tempat  tinggal masing–masing. Saya melanjutkan kuliah di Yogyakarta sampai lulus pada 2011.  Kami ternyata sama-sama merantau ke Jakarta. Okto kuliah di Universitas Kristen  Indonesia. Saya ikut bantu pekerjaan di Yayasan Pantau, mengurus tahanan politik Papua, sejak 2012. Okto sosok baik hati dan mudah bergaul dengan dengan siapa saja.

Kedua kalinya, saya bertemu Pogau di rumah Andreas Harsono, salah seorang pengurus Yayasan Pantau di Jakarta –rumahnya tempat orang-orang diskusi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, dari politik sampai hak asasi manusia. Saya orang baru jadi saya memilih diam untuk mendengarkan. Rupanya seru dan menarik.

Saya makin sering bertemu Okto sesudah kami sering bertemu mahasiswa Papua di Monumen Nasional setiap Sabtu malam – main basket, baku cerita, makan, diskusi soal berbagai persoalan di Tanah Papua. Kami tentu sama menonton sepakbola bila Persipura main di Jakarta.

Okto  seorang  wartawan muda yang pemberani, kritis dan mau bersuara membela rakyat Papua.  Saya perhatikan dia selalu yang paling muda dari semua aktivis bila ada pertemuan. Entah pertemuan dengan  sesama  Papua atau di rumah Kak  Andreas.

Dia menulis  dan menyunting “Suara  Papua, yang didirikan pada Desember 2011. Seingat saya, Okto menempati sebuah rumah kos di daerah Cawang, dekat kampus UKI. Beberapa liputan Okto memukau saya. Dengan kata-kata, Okto membuka kedok kurang baik yang disembunyikan oleh militer dan polisi Indonesia. Dia meliput Konggres Papua III di Abepura  yang  dibubarkan dengan rentetan peluru. Saya bayangkan orang lari kiri dan kanan. Namun keberanian ada pada diri seorang Okto Pogau, wartawan muda ini maju merekam dan mendokumentasikan apa yang terjadi di lapangan tanpa memikirkan keselamatan dirinya terhadap timah panas yang sedang berhamburan.

Kami sering kerja sama  ketika Filep Karma, tahanan politik Papua, dirawat di rumah sakit Cikini pada Juli 2012. Saya bantu Bapa Karma di rumah sakit –mulai dari urusan laboratorium  darah  sampai  cari makan buat rombongannya. Pogau, tentu saja, banyak diskusi maupun membantu keperluan kecil Bapa Karma. Pendek kata, antara 2012 sampai 2014, kami sering bertemu. Okto lantas pindah ke Manokwari dan saya pindah ke Jayapura.

Oktovianus Pogau adalah  sahabat saya.  Dia orang kritis. Dia  juga pemberani. Saya perhatikan kesehatan Okto mulai menurun pada Maret 2015. Saya dengar dari Andreas Harsono  yang  mengunjungi  Okto di Jayapura. Okto memang punya berbagai penyakit sejak masih kecil.

Kami bertemu lagi pada Mei 2015 ketika Presiden Joko Widodo membebaskan lima narapidana politik dari penjara Abepura. Kamu bicara di sebuah rumah milik gereja di Abepura. Okto tampaknya senang bicara dengan mereka berlima. Saya ikut senang karena dua  dari mereka adalah kenalan Okto ketika mereka di penjara di Nabire.

Saya terakhir bertemu Okto di kantor Kontras Papua, Abepura, pada November 2015. Dia sedang mempersiapkan perjalanannya ke Amerika Serikat, ikut program dari State Department. Saya kebetulan juga diundang ikut program sama namun gelombang sesudah Okto. Jadi kami banyak bicara soal persiapan. Maklum musim dingin.

Saya juga mengeluh soal saya dicurigai sebagai mata-mata. Ada saja gosip di Jayapura bahwa saya bekerja sebagai mata-mata. Okto bilang diabaikan saja. Dia bilang orang  yang memulai  gosip tersebut juga pernah membuat  fitnah soal dirinya. Kami bicara soal pakaian apa yang harus dibawa. Dia bilang kesehatannya membaik, terlihat bugar walau agak kurus.

“Kalau kau dengar semua omongan orang, kau trada kerja apapun,” katanya

Dari Facebook, Desember 2015, saya lihat dia pergi ke Cleveland, St. Louis, San Diego di California maupun Washington DC.

Di St. Louis, Missouri, Okto menulis dalam Facebook, “Kita mendengar banyak pemaparan tentang kebrutalan  dan kebiadaban polisi di kota Ferguson, kota yang hampir 90% penduduknya dihuni kulit hitam. Polisi berjumlah 54 orang, hanya tiga polisi kulit hitam. Di kota ini pemuda kulit hitam pakai celana gombrang ala anak2 R&B bisa kena denda, kota penuh diskriminasi-rasialis.”

“Kelakuan polisi di Ferguson hampir sama dengan di Papua, tapi saya kira di Papua lebih parah; su diskriminasi-rasialis, ditambah dengan kekerasan, pemukulan, penangkapan, pemenjaraan dan bahkan orang Papua sudah sering ditembak bak hewan.”

Saya tak bisa bayangkan betapa dingin Amerika Serikat buat Okto Pogau. Dingin bukan saja dari  suhunya yang dibawah suhu normal tapi juga diskriminasi dan rasialisme.

Ketika dia  pulang  dari  Amerika Serikat, saya hendak berangkat ke pada 8 Januari 2016. Kami bicara lewat telepon. Saya sudah di Jakarta. Okto di Jayapura. Dia bilang soal pakaian. Dia tanya dari sepatu, kaos kaki, sarung tangan, model jaket saya. Dia bilang dingin sekali di Amerika Serikat. Dia mengomel sedikit soal saya tak hubungi dia lebih awal.

Pada 31 Januari 2016, saya berada di Salt Lake City, kota penuh salju, dingin sekali tapi indah, dan saya membaca di berbagai Facebook teman-teman saya bahwa Oktovianus Pogau meninggal dunia.  Saya kaget sekali. Rasanya baru saja bicara lewat  telepon soal jaket  dan kaos  kaki.

Kami sangat kehilangan Okto. Saya berdoa buat Okto dari Salt Lake City. Dia wartawan yang berani dan cerdas. Namun saya juga sadar lewat tulisan, goresan kata-katanya, Oktovianus Pogau akan hidup selamanya dan selalu dikenang oleh bangsa Papua.

 

Ruth Ogetay bekerja di Yayasan Pantau buat bantu kesehatan para tahanan politik Papua. 

 

 

Pemerintah Seenaknya Blokir Website dan Portal Berita

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah mengeluarkan surat pemutusan akses 11 situs yang dianggap menyebarkan dan mengandung ujaran kebencian. Kebijakan diambil awal November 2016 sebagai tindak lanjut dari penerapan Pasal 40 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kebijakan tersebut ditentang berbagai pihak. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), misalnya, menilai, pemblokiran website dan portal berita merupakan beredal gaya baru yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Nawawi Bahrudin, direktur eksekutif LBH Pers, kepada suarapapua.com belum lama ini, menyatakan, LBH Pers menentang keras cara-cara pemblokiran yang sewenang-wenang.

Kata dia, seharusnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap operator-operator situs tersebut dan tanpa ada tindakan (penegakkan hukum), upaya pemerintah untuk menutup akses terhadap situs-situs yang dianggap menyebarkan kebencian itu hanyalah sia-sia dan mengarah pada pelanggaran hak kebebasan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Dijelaskan dalam siaran pers bertajuk “Catatan Kebebasan Pers dan Berekspresi 2016”, LBH Pers bersama jaringan kebebasan berekspresi seperti ICJR, Elsam, AJI, SIKA dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya telah lama mengingatkan Pemerintah dan DPR agar pemblokiran situs harus dilakukan berdasarkan proses hukum yang adil.

“Namun sayangnya pembahasan revisi UU ITE berlangsung tidak transparan dan hasilnya memperluas kewenagan pemerintah dalam melakukan pemblokiran tanpa ada proses hukum yang adil,” tulisnya.

Selain itu, situs-situs berita seharusnya Kemenkominfo berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers, karena bagaimanapun juga sesuai dengan amanat UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers yang berhak menilai berita atau perusahaan pers tersebut dilindungi oleh UU Pers atau tidak.

“Jika ternyata terbukti situs media yang diblokir adalah sesuai dengan UU Pers, maka secara mutlak Kemenkominfo melakukan pemberedelan sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat 2 UU Pers,” jelasnya.

 

Kasus Pemblokiran Portal Berita Suara Papua

Nawawi membeberkan satu kasus yang ditangani oleh LBH Pers, yaitu pemblokiran suarapapua.com. Portal berita ini diblokir 4 November 2016, dan hal tersebut diakui oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo yang kabarnya telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung SARA.

Ia menyayangkan, kebijakan pemblokiran itu tak diketahui pihak pengelola suarapapua.com. “Klien kami tidak mendapatkan sedikitpun informasi atau pemberitahuan resmi apa yang telah terjadi dengan situs suarapapua.com.” LBH Pers pada tanggal 7 November 2016 mengirimkan surat protes sekaligus meminta klarifikasi kepada Kominfo, Telkomsel dan ditembuskan ke Dewan Pers. Dalam surat balasan (21/11/2016), disebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat 2 UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Selain itu, pemblokiran suarapapua.com dilakukan karena permintaan Kementerian/Lembaga.

“Sebagai catatan penting bahwa berlakunya undang-undang ITE yang baru, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, baru berlaku pada tanggal 28 November 2016. Pada tanggal 29 November 2016, kami membalas surat Kominfo dengan perihal meminta informasi yang jelas, terkait konten spesifik berita yang dianggap melanggar ketentuan perundang-perundangan,” Nawawi menjelaskan.

Selanjutnya tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara menyampaikan melalui lisan kepada LBH Pers tentang akan dibukanya blokir website pada 20 Desember malam.

Menanggapi hal tersebut, LBH Pers menilai Kominfo memblokir website atau portal berita yang dilindungi oleh UU Pers.

“Sebab, suarapapua.com adalah situs website berita resmi yang mempunyai badan hukum dan terdaftar dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen AHU dengan nama “Perkumpulan Suara Papua”. Selain itu, suarapapua.com juga sudah memenuhi standar media siber/perusahaan pers sebagaimana UU Pers dan Peraturan Dewan Pers terkait media siber, seperti berbadan hukum, mencantumkan pedoman pemberitaan media siber dan pencantuman Penanggungjawab di laman susunan redaksi,” ungkapnya.

Bagi LBH Pers, seharusnya suarapapua.com mendapatkan hak sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pers “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran”.

Asep Komarudin, kepala divisi riset dan jaringan LBH Pers, menyatakan, hal itu bagian dari pembungkaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang marak terjadi selama tahun 2016.

Ia menilai, UU ITE sampai saat ini sangat bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi. Pasalnya, cita-cita untuk memiliki perlindungan hukum terkait tata kelola internet yang paripurna dinilai gugur lantaran revisi UU ITE yang seharusnya menjadi momentum perubahan untuk menciptakan regulasi pemanfaatan teknologi berperspektif hak asasi manusia justru membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya.

“Kalaupun telah diadakan dua kali rapat kerja dan lima kali rapat panitia kerja Komisi I DPR RI, pembahasan RUU Perubahan ITE masih menghasilkan regulasi yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi pengguna internet dan kemunduran dalam hukum acara pidana,” bebernya dalam siaran pers sama.

Dikemukakan, poin perubahan RUU ITE sejatinya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan dukungan atas pertumbuhan informasi dan teknologi digital. Hasil akhir amandemen belum mampu menyelesaikan permasalahan inti yang lahir dari UU ITE.

 

Melanggar HAM

Pemblokiran 11 situs berita oleh pemerintah, menuai kritik. Natalius Pigai, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menilai sikap pemerintah memblokir secara sepihak situs maupun portal berita bertentangan dengan undang-undang kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Sekalipun situs tersebut dituduh menyebarkan berita hoax bahkan dituduh menyebar kebencian, kata Pigai, pemerintah tak lantas memblokirnya tanpa uji publik terlebih dulu.

Berbicara di Indonesia Laywes Club (ILC), Selasa (17/1/2017) malam, ia menyarankan, website yang dituduh SARA atau menyebarkan berita hoax perlu diuji publik di masyarakat sebelum diblokir. “Harus diuji benar atau tidak. Pemerintah tidak bisa semena-mena langsung memblokir website dan situs berita,” kata Pigai.

Perlu uji publik, menurutnya, karena dalam sistem hukum (criminal justice system),  keputusan bersalah itu ada di pengadilan. “Pemerintah tidak bisa sepihak bertindak. Apalagi bila melihat pendapat PBB soal penggunaan internet, itu adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM),” ujarnya.

Hak menyampaikan pendapat dan kebebasan pers di Indonesia dijamin undang-undang, sehingga ia berharap harus dilestarikan, bukan dibatasi. Tetapi faktanya lain. Karena itu, Komnas HAM masih menyangsikan UU ITE yang dianggap bertentangan dengan UU kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Pigai menyebut pemblokiran terhadap situs pornografi adalah satu kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi karena jika dibiarkan akan berdampak pada moral bangsa. Sebaliknya, hak menyampaikan pendapat, kebebesan pers, kebebesan berpendapat dan lain-lain dengan memblokir situs berita dan portal berita, tak dibenarkan dilakukan pemerintah.

Sebab, ujar Pigai, hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan berbagai produk perundang-undangan negara Republik Indonesia, salah satunya Undang-undang Nomor 12 tahun 2015 pasal 19.

 

Pewarta: Mary Monireng

LBH Pers: Selama Tahun 2016, Pers Target Ancaman

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Lembaga Bantuan Hukum Pers menyatakan, selama tahun 2016, Pers merupakan target ancaman dari berbagai pihak yang anti demokrasi.

Nawawi Bahrudin, direktur eksekutif LBH Pers, mengatakan, “Sepanjang kurun waktu tahun 2016, pers masih menjadi target ancaman,” tegasnya dalam siaran pers bertajuk “Catatan Kebebasan Pers dan Berekspresi 2016”.

Dibeberkan dalam catatan akhir tahun yang dikeluarkan LBH Pers di Jakarta, Kamis (29/12/2016), ada sejumlah fakta yang mengarah pada indikasi pembungkaman ruang bagi pekerja media bahkan mengalami ancaman serius sepanjang tahun 2016.

Berdasarkan hasil advokasi litigasi dan non litigasi dengan melakukan pantauan perkembangan pers, LBH Pers selama setahun mencatat fakta kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana atau kriminalisasi kepada jurnalispun semakin meninggi sampai pada kekerasan atas pers.

“Belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers dengan cara membungkam melalui gugatan hukum dan kriminalisasi pers yang tujuannya membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat,” tuturnya.

Nawawi menyebutkan kasus-kasus yang didampingi oleh LBH Pers selama 2016, secara keseluruhan berjumlah 33 kasus, diantaranya 8 Kasus Perdata, 15 Kasus Pidana dan 10 kasus Sengketa Ketenagakerjaan.

Selain itu, sepanjang tahun 2016, LBH Pers juga mencatat telah terjadi 83 kasus kekerasan dan korban kekerasan adalah seorang jurnalis. Rata-rata dari mereka menjadi korban kekerasan saat bertugas meliput sebuah peristiwa di lapangan.

Dari segi lokus atau tempat kejadian, kata Nawawi, paling banyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 15 kasus, di Jawa Barat sebanyak 14 kasus, dan Jawa Timur 8 kasus.

Sedangkan dari kategori pelaku kekerasan, lanjut dia, pelakunya paling banyak adalah Polisi yakni sebanyak 16 kasus, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan massa tak dikenal berjumlah 12 kasus, serta Petugas Keamanan Swasta 10 kasus.

“Untuk kategori kekerasan fisik dan non fisik yang paling banyak dialami oleh jurnalis adalah pelarangan liputan atau pengusiran berjumlah 25 kasus, penganiayaan berjumlah 26 kasus dan bentuk ancaman/teror berjumlah 12 kasus,” bebernya.

Ia memaparkan, kasus yang dianggap paling brutal menimpa jurnalis perempuan dari media online di Medan. Masih di Sumatera, kekerasan jurnalis media online di Riau (Zuhdy) dengan dugaan pelaku adalah anggota kepolisian. Sampai saat inipun kasusnya masih belum ada perkembangan.

“Tidak lebih dari dua pekan terakhir, sedikitnya 4 jurnalis diintimidasi saat melakukan liputan di Wamena, Jayapura, dan Papua menjadi tempat yang rawan untuk para jurnalis menjalankan pekerjaannya,” urai Nawawi.

LBH Pers juga melihat ada potensi kekerasan yang meningkat pada saat Pemilukada di tahun 2017. “Kekerasan bisa terjadi karena media menyoroti beberapa calon dan dianggap suatu hambatan oleh para pendukung salah satu calon,” ujarnya.

 

Masa Depan Penyiaran Dalam Pertaruhan

Terkait masa depan penyiaran di Indonesia, LBH Pers menyoroti adanya pertaruhan yang tak mudah. Dari catatan yang dimiliki LBH Pers, ada sejumlah persoalan dalam hal perizinan penyiaran di Indonesia. Pertama, penyelenggaraan EDP yang dilakukan KPI tidak mencerminkan fungsi KPI sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Kedua, penerapan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) bagi 10 Lembaga Penyiaran Swasta (existing).

Ketiga, rekomendasi kelayakan yang diberikan KPI diduga kuat tidak diberikan berdasarkan evaluasi dan penilaian terhadap sanksi yang selama 10 tahun terakhir dikenakan kepada LPS, serta jumlah konten iklan komersial sebanyak 20 persen dan iklan layanan masyarakat sebanyak 10 persen, diduga kuat karena ketidaklengkapan data KPI terkait data pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran swasta.

 

Kesejahteraan Jurnalis Yang Diabaikan

Persoalan lain, kesejahteraan jurnalis yang selalu diabaikan juga disorotinya. Menurut Nawawi, jurnalis adalah selayaknya pekerja yang juga mempunyai hak minimal yaitu sesuai dengan standar undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

Dibeberkan, PHK dan ditinggalkan pemilik perusahaan media masih mewarnai tahun 2016. Kasus yang saat ini ditangani adalah kasus sengketa tenaga kerja dan juga pidana perburuhan adalah kasus jurnalis Indonesia Finance Today.

“Sedikitnya yang mengadu dan menandatangi kuasa kepada LBH Pers berjumlah 17 orang. Adapun proses upaya hukumnya saat ini sudah kepada tripatit yang ke tiga di Sudinakertrans Jakarta Selatan, namun sayangnya sampai detik ini pihak perusahaan enggan menghampiri jurnalis atau pekerja dan kuasa hukumnya untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan,” jelasnya.

 

Bungkam Kebebasan Berekspresi

Pembungkaman kebebasan berekspresi juga masih marak terjadi selama tahun 2016. Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin mengungkapkan, Undang-Undang ITE sampai saat ini sangat bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi.

Kata dia, cita-cita untuk memiliki perlindungan hukum terkait tata kelola internet yang paripurna kembali gugur. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya menjadi momentum perubahan untuk menciptakan regulasi pemanfaatan teknologi yang berperspektif hak asasi manusia, justru membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya.

Jikapun telah diadakan dua kali rapat kerja dan lima kali rapat panitia kerja komisi 1 DPR, menurutnya, pembahasan RUU Perubahan ITE masih menghasilkan regulasi yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi pengguna internet dan kemunduran dalam hukum acara pidana.

“Poin perubahan RUU ITE sejatinya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan dukungan atas pertumbuhan informasi dan teknologi digital. Hasil akhir amandemen tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan inti yang lahir dari UU ITE hari ini,” tutur Asep.

Kasus terbaru yang ditangani oleh LBH Pers, yaitu pemblokiran situs berita www.suarapapua.com, menurut Asep, hal ini diakui oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo telah memblokir bersama sedikitnya 11 website. Pemblokiran dilakukan karena dianggap mengandung SARA.

Situs yang didirikan beberapa anak muda Papua pada lima tahun lalu itu diketahui diblokir pemerintah pada tanggal 4 November 2016.

Kebijakan yang dianggap sepihak itu, bagi pengelola suarapapua.com tentu saja mengecewakan. Alasannya, tak pernah mendapatkan sedikitpun informasi atau pemberitahuan resmi apa yang telah terjadi dengan situs www.suarapapua.com.

 

Pelarangan dan Pembubaran Ekspresi Masyarakat

LBP Pers mencatat, pelarangan dan pembubaran ekspresi masyarakat, selama setahun lalu marak terjadi. Ada lebih 72 kasus pelanggaran Hak Berkumpul.

“Pelaku terbanyak adalah aparat penegak hukum. Kelompok yang paling sering menjadi korban pelanggaran hak berkumpul adalah kelompok LGBTI, kelompok yang mengusung penyelesaian kasus 65 dan Papua. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik oleh pihak kepolisian maupun oleh organisasi massa lainnya yakni seperti pelarangan acara, intimidasi, pembubaran paksa, penggeledahan ilegal, perusakan alat, pemberedelan, dan penangkapan,” ungkap Asep.

Untuk itu, semua pihak diminta agar melakukan monitoring terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP).

Menurut dia, banyak pasal di dalam RKUHP yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, seperti pasal 328 dan 329 tentang contempt of court, 284 tentang penghinaan terhadap pemeritahan, 290 tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum, pasal 302 tentang penyadapan, pasal 309-310 tentang penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, pasal 348-349 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 381 tentang mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak, pasal 407 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal 469-473 tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum, pasal 481 tentang mempertunjukan pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan, pasal 541-548 tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 551 tentang Tindak Pidana Pembocoran rahasia, pasal 644 tentang Penyiaran Berita bohong untuk keuntungan, dan pasal 771 tentang Tindak pidana penerbitan dan percetakan.

 

Desakan

Berdasarkan beberapa penilaian selama setahun, LBH Pers mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk memerintahkan kepada jajarannya terkait pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalis bagi negara demokrasi khususnya Indonesia. Dan, memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku penghalang-halangan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan peliputan dan memberikan perlindungan pada saat jurnalis melakukan kerja jurnalistiknya.

Kedua, meminta anggota DPR RI untuk lebih teliti dan hati-hati dalam membahas peraturan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berekpresi, karena seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwa kebebasan pers adalah syarat mutlak untuk negara demokrasi.

Ketiga, mendesak Kapolri beserta jajarannya untuk mematuhi Nota Kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Media.

Keempat, menghimbau kepada masyarakat umum untuk mempergunakan Undang-Undang Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan di media.

Kelima, menghimbau agar para Jurnalis senantiasa memenuhi standar kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya.

 

Redaksi