Pembangunan Bandara “Douw Aturure” Wanggar Dibahas di Jakarta

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya memimpin rapat khusus lintas sektoral membahas pembangunan bandar udara Douw Aturure yang terletak di SP C Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama pembukaan isolasi di wilayah tengah Papua.

Rapat dilangsungkan di ruang rapat Sekretaris Negara Jakarta, Senin (22/5/2017) dihadiri Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Bupati Nabire, Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Perhubungan Nabire, Kepala Bappeda Nabire, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nabire.

Tujuh Alasan Bangun Bandara Douw Aturure

Dalam presentasinya di hadapan semua pihak, Bupati Isaias Douw memaparkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi pentingnya pembangunan Bandara Douw Aturure di Wanggar Nabire.

Alasan pertama, kata Bupati Isaias, bandara eksisting arah utara berbatasan langsung dengan laut, sehingga tidak bisa dikembangkan.

Kedua, arah selatan perbukitan, sehingga potensial menjadi obstacle.

Ketiga, bandara eksisting berada di tengah kota, pusat padat penduduk.

Keempat, berdasarkan tata ruang, bandara eksisting berada pada zona 1 gempa bumi.

Kelima, frekuensi penerbangan cukup tingggi karena bandara eksisting penyangga 8 kabupaten di wilayah tengah Papua, tetapi saat ini hanya bisa didarati pesawat jenis Foker dan ATR.

Keenam, Kabupaten Nabire sebagai pintu masuk dan keluar arus barang dan orang dari sejumlah kabupaten di wilayah tengah Papua baik lewat laut dan udara.

Ketujuh, bandara baru sebagai penunjang program nasional seperti pengembangan agropolitan Wanggar Nabire, pengembangan ekowisata Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) di wilayah kabupaten Nabire.

“Jadi, berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemerintah daerah Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua telah memulai mengerjakan sesuai kemampuan anggaran daerah antara lain, pelepasan tanah adat 2,8 KM, pembabatan, penimbunan dan pemagaran,” kata Bupati Isaias.

“Karena itu, kami ingin pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan bandara Douw Aturure untuk pelayanan masyarakat Indonesia di wilayah tengah Papua,” kata Isaias.

Administrasi Lengkap

Alfius Douw, Kepala Dinas Perhubungan Nabire, memaparkan sejumlah kelengkapan administrasi yang telah disiapkan pihaknya untuk pembangunan bandara tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Nabire telah menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi antara lain sertifikat tanah, keputusan menteri perhubungan tentang penetapan lokasi bandara, keputusan menteri perhubungan tentang perubahan nama dari Bandara Nabire Baru menjadi Bandara Douw Aturure, surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara dengan Pemkab Nabire dan pemerintah provinsi, berita acara serah terima barang, Keputusan Bupati Nabire tentang pemberian hibah tanah bandara Douw Aturure serta hasil kegiatan pembangunan bandara kepada Dirjen Perhubungan Udara, AMDAL, kerangka Acuan AMDAL, Review Master Plan,” ungkapnya.

Alfius menambahkan, pihaknya meminta kepada Menteri Perhubungan agar membantu kelengkapan administrasi yang masih kurang, yakni asistensi Rencana Teknis Terinci (RTT) dan kemudian dibuat dalam sebuah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama Master Plan.

Sinkron dengan RPJMD dengan RPJMN

Yansen Sipandan, Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, memaparkan sinkronisasi RPJMD Kabupaten Nabire tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Papua dan RPJM Nasional.

“Pembangunan Bandara Douw Aturure adalah program prioritas pemerintah kabupaten Nabire sesuai RPJMD dan sinkron dengan isu strategis, strategi dan arah kebijkan pembangunan provinsi Papua dan nasional, dalam hal ini sembilan agenda presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Nawacita, yakni nomor tiga yang berbunyi, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yansen.

Pemaparan pembangunan Bandara Douw Aturure ini disambut positif dan ditanggapi langsung oleh staf khusus presiden Lenis Kogoya maupun dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

“Saya sebagai staf khusus presiden di bidang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mendukung pembangunan bandara Douw Aturure 100%. Ini untuk kemajuan Papua. Saya akan menyampaikan kepada presiden,” kata Lenis menanggapi presentasi.

Lenis meminta kepada semua pihak terkait agar segera komunikasi untuk lengkapi dokumen yang kurang dan pembangunan dapat diselesaikan agar Jokowi meresmikan sebelum masa jabatan berakhir.

Mewakili Dirjen Perhubungan Udara, Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Praminto mengatakan, pihaknya akan segera memproses pembangunan Bandara ini.

“Kami menyambut baik. Kami harap, Master Plan dan RTT harus selesai tahun ini dan akhir tahun 2017 proses lelang, kemudian tahun 2018 sudah bisa mulai dibangun,” kata Praminto.

Perwakilan Bappenas dan Kementerian Keuangan pada prinsipnya akan mendukung program pembangunan Bandara Douw Aturure ini dalam rangka pencepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, khususnya wilayah tengah Papua.

 

REDAKSI

Lenis Kogoya Sosialisasi KUR dan Agen BNI 46 Laku Pandai di Wamena

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden, Kementerian Perdagangan Pusat dan Bank BNI melakukan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan agen BNI 46 Laku Pandai bagi pengusaha Mama-mama Papua di Sasana Wio Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, Selasa (21/6/2016).

Lenis mengatakan,  program ini adalah program holistis yang langsung ke masyarakat, contohnya memberikan modal usaha kepada mama Papua di pasar yang nilainya mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta ke atas.

“Sedangkan Rp50 juta hingga Rp100 juta ke atas harus dengan jaminan begitu. Bukan hanya mama-mama Papua saja, tetapi bagi pengusaha Papua yang mau usaha bisa dengan persediaan dana yang ada Rp500 juta hingga Rp1 miliar juga ada, yang penting ada jaminan. Jadi, persediaannya dari bank BNI,” kata Lenis kepada wartawan usai melakukan sosialisasi.

Untuk saat ini, kata Kogoya, pihaknya harus latih terlebih dahulu ke pendamping mama-mama, sebab ada kesulitan karena jangkauannya dengan internet. “Seperti mama sambil jualan bisa menggunakan iphone bisa melayani di sana,” katanya.

Jumlah mama-mama yang akan disiapkan, menurut dia, tergantung dari besarnya pasar yang ada di Wamena. Jika pasarnya besar bisa lima atau sepuluh orang. Yang kecil bisa tiga atau lima orang.

“Untuk nominal bantuannya dibatasi oleh bank, tergantung usahanya bagus atau tidak. Dan di situ ada kartu ATM I Love Papua,” tuturnya.

Lenis juga mengatakan, pihaknya akan membuka Agen BNI kampung adat. “Kalau di Wamena di kantor LMA akan buka agen BNI. Kantor BNI ada, tetapi agen ini dibuka supaya masyarakat dilayanani di sana. Di situ ada BNI, rumah adat terus LMA Mas (Barang). Sembako yang paling murah, sehingga mama-mama yang gesek bisa ambil barang di sana,” jelasnya.

“Kantor agen BNI ini akan buka di Wamena, Tiom (Kabupaten Lanny Jaya) dan di distrik Bolakme, dan Kimbim saya akan masuk dengan agen ini,” imbuh Lenis.

Sementara, Salomina Esuru, salah satu pengusaha mama Papua mengatakan, apa yang disosialisasikan pemerintah membingungkan dan arahnya ke mana tidak jelas. Sebenarnya apa yang mereka sampaikan tidak dimengerti baik.

“Mereka harus lihat kita, pasar Potikelek tidak boleh ada pedagang pendatang (Non Papua) yang berjualan. Itu kan pasar tradisional dengan nama besar, tapi orang pendatang ada itu bagaimana?” tanya mama Salomina.

“Tapi untuk BNI ini mereka sosialisasi baru mungkin kita lebih mengerti lagi. Kami juga kecewa dengan pemerintah karena tahun 2014 suruh buka rekening tapi sampai sekarang tidak ada perhatian. Jadi, kami tidak mau dengan program ini menipu kita lagi,” ucap Salomina.

Senada diungkapkan mama Maria Dabi. Kata dia, jangan dengan program ini tinggal menipu, tetapi apa yang disampaikan benar-benar dilaksanakan.

“Kami berpikir apa yang mereka sampaikan ini bisa tipu kami. Kami bisa rugi,” kata mama Dabi.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Editor: Arnold Belau