Fiber Optik Putus di Sorong, Telkom Papua Alihkan ke Fiber Optik Udara 

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Jaringan telekomunikasi di Kota Jayapura, Papua mengalami gangguan kurang lebih selama satu setengah jam pada Senin (14/8/2017).

Pihak PT. Telkom Papua membeberkan alasan mengapan jaringan telekomunikasi gangguan selama kurang lebih satu setengah jam pada 14 Agustus 2017 di Kota Jayapura.

Direktur PT Telkom Papua, Lonely Baringan mengatakan, ganggungan internet dan telekomunikasi tersebut terjadi karena fiber optik darat putus di Sorong karena adanya pekerjaan galian.

Fiber Optic dry parts di Sorong karena akibat pihak ketiga atau galian,” ungkap Lonely kepada suarapapua.com di Jayapura, Senin (14/8/2017).

Untuk mengatasi itu, kata Lonely, pihaknya sudah langsung melakukan pengalihan.

“Setelah kabel optic putus, kami langsung alihkan ke fibeer optic udara. Jadi karena putus, maka kami sudah pindahkan ke kabel udara. Fungsi dan kapasitas yang di udara maupun di bawa laut sama,” katanya.

Sehingga, gangguan yang terjadi tersebut sudah diatasi, maka dipastikan jariangan telekomunikasi maupun internet di Kota Jayapura aman.

Sebelumnya, Roy Ratumakin, jurnalis Jubi di Kota Jayapura, akibat adanya ganggungan tersebut mengaku selama dua jam tidak bisa mengakses internet maupun melakukan komunikasi. Ia mengaku, sebagai wartawan media online, ia merasa terganggu dengan adanya gangguan internet yang terjadi.

“Benar. Saya selama dua jam tidak bisa melakukan aktivitas jurnalistik. Apalagi saya sebagai wartawan media online yang sangat tergantung kepada jaringan internet. Saya harap pihak Telkom segera atasi masalah ini,” katanya.

 

Pewarta: Arnold Belau

Tanah Adat Masyarakat Adat Moi Bukan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Oleh: J. Septer Manufandu)*

Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan

Suku bangsa Moi mendiami Tanah Malamoi di Kabupaten Sorong, Kota, Raja Ampat, Tambrauw dan sebagian Sorong Selatan. Masyarakat hukum adat Moi dikelompokkan menjadi 8 (delapan) sub suku yaitu: sub suku moi Kelim, Moi Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya yang masih hidup dan menempati wilayah Malamoi.

Tanah di lingkungan masyarakat adat Moi mempunyai arti penting bagi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat adat dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dan penghidupan secara turun temurun. Filosofi dasar pandangan masyarakat adat Moi mencakup arti simbolik dan religius magis. Secara simbolik tanah dianggap sebagai “dusun”, ”dapur”, “tempat tumpah darah”, dan tanah sebagai “ibu/mama”.

Secara religius magis tanah memiliki nilai tertinggi dari sumber segala ciptaan dan penguasaan alam dan pemberian hidup dari Tuhan. Masyarakat adat Moi menerjemahkan kedua pandangan tersebut menjadi suatu pranata hukum adat atas tanah yang meliputi hak adat atas tanah tanpa membedakan tingkat kesuburan, air, laut, teluk, sungai, danau, satwa, dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan antara manusia dan tanah adat sangat erat, sebab tanah adat itu di nilai mempunyai hubungan dengan pemujaan arwah moyang mereka, sehingga tanah adat itu mempunyai “nilai religius magis”.

Masyarakat adat Moi, memandang bahwa tanah sebagai pusat kehidupan dan pengetahuan. Dengan pandangan ini, setiap pengalihan hak atas tanah atau pemanfaatan dari hasil tanah lingkungan tanah adat, harus memerlukan izin terlebih dahulu dari pemilik (tuan rumah). Tanpa mengindahkan aturan atas tanah adat tersebut, bukan saja merupakan pelanggaran tetapi lebih daripada itu mengarah kepada tindakan permusuhan baik secara intern atau ekstern.

Tata cara pengaturan penguasaan, pemilikan dan pengolahan dan penggunaan tanah adat diatur berdasarkan struktur pemerintahan adat. Pada masyarakat adat Moi proses pembentukan sebagai seorang pemimpin harus melalui tahapan dalam pendidikan adat yang disebut dengan kambik.

Melalui proses di kambik seseorang barulah disebut sebagai laki-laki (Nedla) atau pria sejati yang telah siap menjadi pemimpin bagi klen/marganya. Seorang laki-laki (Nedla) akan sangat memahami adat-istiadat dan memiliki kemampuan lainnya seperti bidang kesehatan, pertanian, dan sosial-budaya serta ekonomi dan yang lebih penting dapat mengayomi komunitasnya.

Jadi masyarakat adat Moi memiliki sistem kepemimpinan big man (pria sejati) yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pemimpin tidak dibatasi pada garis keturunan secara umum tetapi pada tingkat klen/marga mengikuti garis keturunan;

Hutan Adat Moi Bukan Hutan Negara

Tanah Moi telah dikepung oleh meluasnya perkebunan kelapa sawit yang telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarkat adat Moi. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan hilangnya Tata Ruang Kelola Masyarakat Adat, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat keramat bagi budaya masyarakat adat Moi.

Dicatat kurang lebih 8 perusahaan yang telah beroperasi di atas tanah ulayat masyarakat adat Moi secara khusus di Kabupaten Sorong yang telah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dari pemerintah daerah kabupaten sorong, provinsi Papua barat, yaitu: PT. Henrison Inti Persada (PT. HIP) dan PT. Inti Kebun Sejahtera, sedangan 6 perusahaan lainnya sudah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan kelapa sawit dari pemerintah kabupaten sorong dan hanya menggu waktunya untuk beroperasi.

Masyarakat adat Moi, baik secara sub suku dan atau klen/marga hanya bisa menerima kenyataan ini. Karena perusahaan-perusahaan ini, telah mengantongi ijin karena telah mendapat berkompromi dengan pemerintah daerah dan juga propinsi Papua Barat.

Ada sejumlah permasalahan terkait dengan berkembangnya industri perkebunan di wilayah Papua khususnya di Tanah Malamoi, dimana ada keterlibatan pihak aparat keamanan yang memainkan peran ganda sebagai aparat keamanan bagi perusahaan pada saat mereka melaksanakan tugas negara, kurangnya pengormatan terhadap prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) seperti janji yang tidak ditepati, penipuan oleh perusahaan, serta tidak memadainya kompensasi ganti rugi atas tanah.

Dalam pembentukan perkebunan baru, hak pemilik tanah seringkali tidak dihargai. Meskipun beberapa kelompok masyarakat adat berhasil menolak rencana perkebunan, banyak kelompok adat telah tertipu, terintimidasi, atau termanipulasi dengan menerima skema perkebunan tersebut yang akan mereka tolak jika mereka bebas menentukan pilihannya. Saat pekerjaan sudah dimulai, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka menjadi miskin, karena mereka tidak bisa lagi bergantung pada hutan adat di mana mereka biasa menggantungkan hidupnya, dan perusahaan juga mengingkari janji mereka untuk menyediakan lapangan pekerjaan, sistem kesehatan, dan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Demikian pula dengan hutan adat Moi. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 B ayat (2); Negara mengakui dan menghormati kesatuan­ kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dilaksanakan syarat :

  1. Masyarakat adatnya masih hidup;
  2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Pasal 28I UUD 1945 juga menggariskan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi yaitu yang tercantum pada Pasal 43 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Pada bulan Oktober 2016, Masyarakat hukum adat Moi telah menyerahkan draft rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Sorong. Rancangan PERDA berkaitan dengan Pengakuan dan “Perlindungan Masyarakat hukum adat (MHA) MOI di Kabupaten Sorong”, dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Moi dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
  2.  Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA Moi;
  3. Memberikan kepastian hukum bagi hak MHA Moi, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
  4. Memberikan perlindungan terhadap hak MHA Moi di Kabupaten Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
  5. Melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Moi;
  6. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
  7. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
  8. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Moi dan hak-haknya.

Perda ini juga merupakan prasyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/2015 tentang Hutan Hak yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK no.35/2012. Berdasarkan Peraturan ini, masyarakat adat berhak memperoleh penetapan hutan adatnya sebagai hutan hak komunitas adat melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah Pemda atau DPRD mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Saat ini sudah ada 12 Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten. Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 telah menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat sebagai Hutan Hak Komunitas Adat untuk 9 Komunitas Adat di provinsi-provinsi tersebut. Apabila Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi disahkan oleh DPRD Kabupaten Sorong, maka Perda ini akan menjadi Perda pertama di Tanah Papua yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Semoga draft Perda Pengakuan dan “Perlindungan Masyarakat hukum adat (MHA) MOI di Kabupaten Sorong”, dapat menjadi alat untuk menjembatani persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Ulayat Moi. Dan Saat ini, dibutuhkan laki-laki sejati (Nedla) Moi yang berperan di Pemerintahan baik itu eksekutif dan legislative untuk berpikir arif dan bijakasana untuk melakukan tindakan penyelamatan Tanah Malamoi yang kian lama terus dikepung untuk kepentingan investasi dan pembangunan sementara masyarakat adat Moi semakin terpinggirkan.

)* Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua

 

 

Banyak Warga di Manokwari Tak Memilih

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyatakan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat, terkesan seperti bentuk praktek demokrasi “semu”.

Hal ini dikarenakan beberapa data yang diperoleh dari pantauan Tim LP3BH tentang adanya begitu banyak calon pemilih yang tak dapat memperoleh kesempatan menjalankan hak demokrasinya pada hari pemungutan suara, Rabu (15/2/2017) di Manokwari dan sekitarnya.

Contohnya, kata Yan Christian Warinussy, para calon pemilih tak ada namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang terdapat di kelurahan dan kampung maupun di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Bahkan ada pula calon pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk datang ke TPS. Ada warga yang tinggal di lokasi TPS di kelurahan B, tapi namanya justru ada di kelurahan S yang jauhnya lebih dari tiga kilometer,” bebernya.

Informasi mengenai situasi yang sama, kata Warinussy, pihaknya peroleh dari praktek penyelenggaraan pemungutan suara yang berlangsung di Sorong dan beberapa kota lainnya di provinsi Papua Barat.

Anehnya lagi, imbuh dia, di Kota Jayapura, Provinsi Papua, ada anak berusia 9 tahun bisa datang ke salah satu TPS dengan membawa undangan untuk mencoblos. Dalam surat memilih tertera jelas nama lengkapnya, meski beda tahun kelahiran.

“Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sistem pemutakhiran data pemilih yang setiap periode pemilihan umum (pemilu) ataupun pilkada di Indonesia, termasuk Tanah Papua, selalu dilakukan dibawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)?,” ungkap direktur eksekutif LP3BH ini.

Meski Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sejak reformasi tahun 1998, Warinussy menilai aspek pendataan pemilih selalu menjadi masalah klasik dalam 19 tahun tahun terakhir ini, termasuk dalam pilkada serentak tahun 2017.

“Aspek pemutakhiran data pemilih seharusnya menjadi tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi dan aturan yang berlaku. Seluruh aspek teknis dan politik dari data pemilih tersebut seharusnya hanya dimiliki dan dikeluarkan secara resmi dan legal oleh KPU dan menjadi acuan nasional dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum,” ungkapnya.

Dengan data tersebut menurut dia, hanya diverifikasi saja menjelang penyelenggaraan pemilu dan atau pilkada yang disesuaikan kebutuhan dan fakta di lapangan, sehingga dalam praktek penyelenggaraan pemungutan suara tak menimbulkan kerugian pada pihak rakyat Indonesia, khususnya di Tanah Papua sebagai subjek hukum yang merasa kehilangan hak politiknya hanya karena data yang salah.

Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua ini menyatakan, rakyat punya hak untuk dapat mengajukan keberatan bahkan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pemutakhiran data pemilih, termasuk KPU sekalipun.

Pewarta: Mary Monireng

USAID Bersama Gelar Presentase Hasil Study Kesehatan Hidup di Jayawijaya

WAMENA, SUARAPAPUA.com — United National Development Programe (UNDP) bersama USAID Amerika gelar Presentasi Tentang Hasil Study Kesehatan dan Pengalaman Hidup Laki-Laki serta Perempuan di empat Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat di aula hotel Balim Pilamo Wamena, Kamis (19/1/2017).

Fokus lokasi pelaksanaan study kasus ini dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari dan Sorong pada 29 Maret hingga 24 April 2016.

Inti dari study kasus atau survey ini terfokus pada relasi gender yang terdapat pada masyarakat di empat kabupaten tersebut dan juga pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian kekerasan berbasis gender, termasuk penyintas, pelaku dan saksi.

Asisten satu Setda Kabupaten Jayawijaya, Drs.Tinggal Wusono saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pihaknya patut berterima kasih karena program kerja USAID bersama yang berfokus melihat persoalan gender ini bisa ada di Kabupaten Jayawijaya.

Namun demikian, Tinggal Wusono mengakui setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten, provinsi mapun pusat terus meningkat, walaupun jika dilihat dari komitment Pemerintah Indonesia yang mana telah meratifikasi undang-undang internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diimplementasikan dengan mengeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Tetapi pada pelaksanaanya kekerasan ini tidak kunjung berkurang. Terkait dengan itu SKDP yang berkepentingan nanti kedepan dengan hasil yang dipresentasikan hari ini bisa diurai secara baik sehingga nanti potret awal itu kalau bisa kita bisa kurangi bersama. Saya berharap USAID bersama SKDP bisa ada keterpadun program untuk lima tahun kedepan walaupun ada program lain,”  kata Tinggal Wusono.

Ia juga berharap supaya pihak BPS Jayawijaya, pihak Polres dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Jayawijaya untuk bersumbangsi kaitanya dengan program penanganan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, ia meminta supaya tingkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan program supaya apa yang diharapkan, baik USAID maupun SKPD bisa maksimalkan dengan baik.

David Hoffman, Director Office of Democracy Rights and Governance (DRG) USAID di Jakarta mengakui, kegiatan hari ini adalah mempresentasikan hasil study yang sudah dilakukan sebagai basis dan dasar sebagai program USAID bersama yang beru berjalan untuk bagaimana menjalankan program lima tahun kedepan berdasarkan data yang sudah dilakukan study ini.

“Terutama isu mengenai gender ini isu yang sangat sensitif, sehingga kita tidak bisa jalankan program atas dasar rumor atau hanya gossip atau data-data yang tidak falid, maka kita lakukan ini supaya data falid itu bisa digunakan untuk program yang direncanakan kedepan,” kata David Hoffman.

Untuk pertama melakukan pendataan, kata Hoffman, dilakukan oleh UNDP yang melakukan kontak dengan BPS di Kabupaten masing-masing yang bekerja sama dengan satu LSM berbasis gender di Djokja serta phisikolog.

“Ya kita tahu bersama Papua merupakan tempat yang tidak di update secara baik, sehingga membantu juga dengan methodologi penelitian yang baik kedepan,” jelas Hoffman.

Survei yang dilakukan di Kabupaten Jayawijaya hanya terfokus pada dua distrik sebagai sampel, yaitu distrik Wamena kota dan distrik Asologaima. Sementara waktu pelaksanaan kegiatan presentasi hasil study atau survey kasus gender ini dilakukan dua hari, Kamis (19/1/2017) dan Jumat (20/1/2017) dengan dilakukan juga diskusi tindak lanjut.

 

Pewarta : Elisa Sekenyap

 

 

Pelurusan Sejarah West Papua Harus Disosialisasikan ke Semua Rakyat Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mantan Tahanan Politik (Tapol/Napol) Papua Filep Karma, mengatakan pelurusan sejarah Papua Barat yang benar perlu di sosialisasikan ke semua rakyat Papua terutama menyangkut batas wilayah yang sekarang disebut Sorong-Samarai yang seharusnya Sorong – Merauke karena Samarai merupakan wilayah kekuasaannya Papua New Guinea (PNG). 

Hal itu dikatakan tokoh bangsa West Papua, Filep Karma yang juga mantan Tahanan Politik Papua pada pada Jumat, (2/12/2016) di Jayapura, Papua.

“Bila diluruskan Samarai tidak termasuk wilayah Papua barat. Itu yang harus diketahui rakyat Papua. Dan juga selama ini terjadi penipuan sejarah besar-besaran yang dilakukan oleh kolonial Indonesia hal ini terbukti dengan pembacaan sumpah pemuda yang sebetulnya teks judul tersebut tertulis Janji putra putri pemuda Indonesia,” jelas Karma.

Kata Karma, Ir. Soekarno, saat membacakan pidato kenegaraannya ingin membakar semangat dan memberikan sesuatu yang baru dalam pidato tersebut sehingga semangat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ia menganti judul teks tersebut dengan judul sumpah pemuda. Hal seperti ini yang perlu diluruskan dalam sejarah perjuangan rakyat Papua.

“Rakyat Indonesia mulai sadar ketika mereka mengikuti dan menelusuri sejarah kita (Papua Barat), kunjungan saya ke Jogja (Jawa), banyak orang indonesia yang mendukung West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Sekarang banyak muncul solidaritas-solidaritas untuk rakyat Papua misalnya teman-teman dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), yang kemarin mendeklarasikan dukungannya kepada rakyat Papua untuk mendukung penentuan nasib sendiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, Rakyat Indonesia sadar akan sejarah perjuangan rakyat Papua melalui PEPERA yang dianggap cacat hukum. Dengan begitu rakyat indonesia akan melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan indonesia. Perjuangan Papua Merdeka adalah perjuangan damai dan di usia yang ke-55 Tahun ini ideologi rakyat Papua akan tetap ada dan tumbuh subur baik kecil, besar sampai orang tua kita.

Sementara itu Pdt. Yance Tenoye, berpesan kepada seluruh pendeta dan pastor yang ada di tanah Papua harus menjadi gembala yang baik untuk umatnya. Gereja harus mengambil bagian dan mengajak umat untuk bersatu dan berkhotbah masalah Papua dari mimbar ke mimbar dengan mewartakan kebenaran firman Tuhan untuk menuju pembebasan tanah Papua.

“Banyak pendeta dan pastor khotbah di atas penderitaan rakyat mereka, selalu mendoakan para pejabat kolonial hanya mencari isi perut saja. Bayangkan kalau semua pendeta dan pastor ikut turun mendoakan masalah Papua dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung dan ikut ambil bagian dalam aksi solidaritas, saya yakin Papua pasti merdeka seutuhnya,” katanya.

Lanjut dia, “Namun banyak Yudas-Yudas yang ikut mengambil bagian dalam perjuangan sehingga menghambat dan menunda-nunda perjuangan kemerdekaan kita,” tegas Tenoye.

Pewarta: Arnold Belau

PIK dan LP3BH Manokwari Minta Hentikan Intimidasi Terhadap Aktivis KNPB Sorong

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komunitas Papua Itu Kita (PIK) dan LP3BH Manokwari meminta aparat hentikan intimidasi dan teror terhadap ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Sorong Raya, Agustinus Aud.

Hal itu disampaikan PIK dan LP3BH Manokwari melalui surat elektronik yang diterima suarapapua.com, Senin (26/9/2016).

Dalam surat elektronik itu dijelaskan, juru bicara KNPB wilayah Sorong, Agustinus Aud dikepung dan diintimidasi oleh aparat keamanan pada hari Sabtu, 24 September 2016 dini hari jam 03.00 WIT.

Rumah Agustinus dikepung oleh sekitar 10 orang aparat keamanan berbaju preman yang datang menggunakan satu mobil Avanza dan tiga buah motor. Orang-orang tersebut menggedor pintu dan jendela sambil berteriak-teriak mengaku diri polisi serta meminta supaya Agustinus keluar dari rumah karena mereka hendak bicara. Adu mulut terjadi karena Agustinus menolak keluar.

“Aparat keamanan sempat mendobrak pintu dan mencongkel jendela. Melalui jendela, Agustinus sempat melihat bahwa dua orang yang paling dekat dengan jendela membawa senjata laras panjang,” tulisnya.

Agustinus, lebih lanjut diceritakan, kemudian menelepon teman-temannya supaya segera datang membantu. Keenam orang teman Agustinus yang hendak datang ke rumah Agustinus melihat bahwa banyak polisi berpakaian preman berjaga di setiap mata jalan menuju ke rumah Agustinus.

“Sekitar jam 04.00 WIT, enam orang teman Agustinus tiba di rumah Agustinus dan para aparat keamanan tersebut bubar meninggalkan lokasi. Setelah itu, teman-teman Agustinus yang lain terus berdatangan ke rumah Agustinus hingga berjumlah sekitar 25 orang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan belakangan ini, Agustinus kerap memimpin demonstrasi damai mendukung United Liberation Movement for West Papua, melakukan konferensi pers tentang perjuangan pembebasan Papua, serta menyebarkan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

Pada tanggal 26 Agustus 2014 silam, ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame ditemukan meninggal dalam keadaan tangan dan kaki terikat di dalam karung di pinggir sungai, setelah menghilang diculik sejak 20 Agustus 2014. Sejak KNPB berdiri pada tahun 2008, sudah ada 35 anggotanya yang dibunuh oleh negara.

Untuk itu, Papua Itu Kita dan LP3BH mendesak agar, pertama, hentikan segala intimidasi dan ancaman terhadap juru bicara KNPB Sorong, Agustinus Aud.

Kedua, usut tuntas dan berikan sanksi terhadap para polisi yang bertindak sewenang-wenang dalam peristiwa pengepungan dini hari pada 24 September 2016 di Sorong, Papua Barat.

Pewarta: Arnold Belau

Ketua KNPB Sorong: Aparat Kolonial Indonesia Mau Culik Saya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Sorong, Agustinus Aud mengaku rumahnya dikepung belasan orang yang diduga kuat aparat keamanan kolonial Indonesia sekitar pukul 03.00 subuh dini hari tadi, Sabtu (24/9/2016) di kediamannya, Jln. Mabilema, KM 11 Sorong.

Agustinus menjelaskan kronologisnya, sekitar pukul 03.00 WPB dini hari, rumahnya didatangi belasan orang dengan menggunakan senjata lengkap dan pakaian preman.

“Saya tidak lihat baik-baik karena gelap. Tetapi mereka ada bawa senjata. Mereka juga pakai pakaian hitam. Ada yang pakai penutup kepala. Mereka datang dengan mengendarai mobil dan juga motor. Ada satu mobil Avanza warna hitam, motor Vixion satu dan dua motor Mio,” ungkap Agustinus kepada suarapapua.com dari Sorong, Sabtu (24/9/2016)

Agustinus bercerita, mereka datang lalu kepung rumah. Kata Agustinus, dirinya mengunci pintu sebelum tidur. Tetapi pintu rumahnya didobrak beberapa kali oleh belasan orang itu.

“Melihat itu saya langsung kontak ke beberapa aktivis KNPB di Sorong. Lalu mereka datang. Setelah para aktivis KNPB datang sekitar pukul 04.00 subuh, lalu para aparat kolonial itu pergi semua. Jauh sebelum mereka datang, saya sempat beradu mulut dengan dorang. Tetapi saya tidak lihat muka mereka. Lalu saya juga tidak tahu mereka dari satuan mana. Yang jelas, mereka aparat. Karena ada tenteng senjata,” urainya.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh belasan aparat kolonial Indonesia itu adalah teror yang langsung diarahkan pada dirinya sebagai ketua KNPB. Ia juga menduga, upaya yang dilakukan itu untuk menculik dirinya.

“Saya tahu bahwa mereka (Indonesia) sedang gelisah dengan masalah politik Papua di tingkat Internasional. Jadi, apa yang mereka (aparat – Indonesia) lakukan ini adalah untuk tekan dan teror saya. Juga karena eskalasi politik Papua di tingkat Internasional makin meningkat. Yang saya tahu mereka datang untuk culik saya seperti ketua KNPB Sorong yang dibunuh pada tahun 2014 lalu, Martinus Yohame,” jelasnya.

Victor Yeimo, ketua KNPB Pusat, kepada suarapapua.com membenarkan adanya peristiwa itu. Ia mengatakan, mereka (aparat kolonial Indonesia) dengan senjata lengkap hendak menculik Agustinus. Pintu rumah yang terkunci didobrak paksa. Agustinus yang sedang berada di dalam rumah, menyampaikan pesan melalui dinding facebooknya.

Kata Victor, tak lama kemudian mereka meninggalkan rumah tersebut karena beberapa anggota KNPB datang ke sana. Mereka hendak culik dan bunuh sama seperti Ketua KNPB Sorong, Martinus Yohame yang mereka culik dan bunuh dua tahun lalu.

“Saya minta media meliput dan semua pihak advokasi situasi ini. Sebab, KNPB tidak berjuang sembunyi-sembunyi. KNPB berjuang terbuka, damai dan bermartabat. Untuk itu, Indonesia jangan main dengan cara-cara basi. Masalah West Papua hari ini bukan saja masalah orang Papua, tetapi keluarga Melanesia di Pasifik dan masalah masyarakat Internasional,” tegas Yeimo.

Pewarta: Arnold Belau

KOMPEKSTRAM: Stop Datangkan Orang Miskin Dari Jawa di Maybrat

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mario Yumte, koordinator advokasi Koalisi Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar kabupaten Maybrat (KOMPEKSTRAM) dengan tegas menyatakan menolak rencana pemerintah kabupaten Maybrat mendatangkan tenaga kerja dari luar papua, terutama orang-orang miskin dari pulau Jawa dan pulau lain di luar Papua.

“Pemerintah stop. Sudah cukup ambil tanah untuk jadikan lahan sawah dan telah rampas tanah untuk babat hutan kami jadikan perkebunan kelapa sawit. Jangan datangkan lagi orang-oarang miskin dari Jawa,” tegas Yumte kepada suarapapua.com di Jayapura, Kamis (25/8/2016).

Yumte menjeklaskan, orang-orang miskin dari Jawa didatangkan melalui program transmigrasi. Orang-orang miskin itu didatangkan untuk kerja di kebun kelapa Sawit. Dan untuk mendatangkan orang-orang ini sudah disepakati oleh Kepalah Distrik Mare Raya dan Mare Barat di kabupaten Maybrat.

“Kami menolak rencana itu. Karena untuk kami masyrakat pribumi tidak berdampak apa-apa. Entah kelapa sawit, sawah maupun orang-orang miskin ini. Kami tidak akan mendapat apa-apa dari mereka. Kami tidak mau terima mereka di tanah kami,”tegasnya.

Menurut Yumte, Kelapa sawit maupun transmigrasi yang datang dari luar Papua datang untuk tebang hutan dan kuasai hutan masyarakat di Maybrat. Perkebunan kelapa sawit sama sekali tidak memebrikan untung dan manfaat bagi masyarakat.

“Maka kami dengan tegas menolak transmingrasi yang direncanakan oleh pusat dan penebangan lahan untuk membangun lahan kelapa sawit di kabupaten Maybrat itu jadi kami mau sampaikan kepada dua oknum kepalah distrik Mare Raya dan Mare Barat stop untuk menerima kedatangan tersebut,” kata Mario.

Kata Mario, program tersebut dapat menghancurkan hidup masyarakat pribumi dari berbagai aspek Ekonomi, Polotik, sosial, dan Budaya. Kehadiran trabsmingran juga dapat menciptakan suasana hidup menentang dan masyarakat setempat akan termarginalkan. Padahal mereka yang mempunyai tanah yang diwarisi oleh nenek moyangnya.

“ Program ini ujung-ujungnya akan bikin masyarakat pribumi terpinggirkan. Jadi pemerintah Kabupaten Maybrat dalam hal ini Kepala Distrik Mare Raya dan Mare Barat yang menyepakati transmingrasi dan pembangunan lahan kelapa sawit, itu perlu tau bahwa pemekaran dua Distrik tersebut bukan untuk menciptakan Koflik dan memberi peluang kepada orang lain, melainkan orang asli pribumi sendiri,” Tegasnya

Sementara itu Beni C Bame,mengatakan, beberapa waktu belakangan kepala Distrik Mare Raya, Nafel Nauw menyampaikan untuk dirinya berkerja sama pemerintah Kabupaten Maybrat akan mendatangkan 5 Ribu KK untuk Distrik Mare raya dan Mare Barat.

“Itu kami yang tergabung dalam (KOMPEKSTRAM) menolak dengan tegas kedatang itu. Kami pemuda, mahasiswa dan pelajar asal Maybrat di seluru Indonesia menolak. J0angan kepalah negara bilang lain pemerintah daerah main lain ini dengan tegas kami sampaikan,” katanya.

Selain itu. Naftalis Kinho,anggota (KOMPEKSTRAM) mendesak kepalah dinas Transmingrasi kabupaten Maybrat agar tidak membuat program-progrma yang tidak memeihak pada rakyat.
“Lebih baik stop bunuh kami orang pribumi dengan program-program yang tidak membuat kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik,” tegasnya.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau