Open Access for Journalists – Free Press in West Papua | #WPFD2017

Open access to information systems is crucial to promote a healthy democracy. Society retains the right to obtain information required to participate in a meaningful way in the democratic process. Until now, journalists have been experiencing challenges in covering news in Papua in the form of restricted access, information “black hole”, safety and security concerns such as arbitrary arrests, and the “envelope journalism” that induces positive coverage of Papua. A fundamental issue is the discriminatory visa requirement against foreign journalists, restricting their access to Papua.

We want an open and accountable governance. We want the Indonesian government to open access to journalists and reform the access to information system for the media and guarantee press freedom, particularly in Papua.

These series of activities will coincide with the commemoration of the World Press Freedom Day 2017 jointly organized by UNESCO and the Government of Indonesia as co-hosts. More than ocial celebrations, these campaign activities will call out to the international community, especially media personnel, to take action on what the Indonesian Government is currently doing, which is restricting freedom and access to the press in Papua.

This activity will be carried out over a few days in the form of a discussion, installation exhibition, creative street acts, and art performances.

There will also be a launch of the global campaign program Open Access for Journalists – Free Press in West Papua.
These activities are organized by several organizations:
Perkumpulan JUBI, LBH Pers, Yayasan Satu Keadilan, PapuaItuKita, SuaraPapua.com and YLBHI.

Akses yang terbuka untuk sistem informasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi yang sehat˜ Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan untuk berpartisipasi secara berarti dalam proses demokrasi.

hingga saat ini para jurnalis masih kesulitan dalam melakukan tugas pemberitaan di Papua antara lain kurangnya akses untuk masuk ke Papua, adanya “information black hole” ˛ketidakjelasan informasi˝. kerentanan keamanan yang dialami jurnalis antara lain lewat penangkapan yang sewenang-wenang serta adanya kecenderungan pem-berian suap pada jurnalis yang meliput isu˙isu tentang Papua dari “angle” yang positif belaka ˛positive coverage˝˜. Selain itu salah satu akar permasalahan adalah aturan mengenai visa yang dipan-dang mendiskriminasikan jurnalis asing mempersulit mereka untuk dapat mengak-ses ke wilayah Papua˜.

Kami menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel˜ Kami ingin pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis dan melakukan reformasi terhadap akses sistem informasi bagi media dan jaminan bagi kebebasan pers khususnya di Papua˜ Sekilas tentang kegiatan Kegiatan ini akan diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 yang dilaksanakan oleh UNSECO dan Pemerintah Republik Indone-sia sebagai tuan rumah. kegiatan ini bukan sekedar seremonial peringatan hari besar, namun adalah sebuah gerakan kampanye mengajak masyarakat international khusunya para awak media untuk melakukan sesuatu terhadap pemerintah Indone-sia yang saat ini masih melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan akses terha-dap kebebasan pers di Papua.

kegiatan akan dilaksanakan dalam beberapa hari dengan berbagai bentuk kegiatan, antara lain, diskusi, pameran instalasi, aksi jalanan kreatif dan pertunjukan seni. dalam kegitan tersebut juga akan dilucurkan Program kampanye global Open access for Jurnalist – Free Press In West Papua

Global campaign program Open Access for Journalists – Free Press in West Papua.
Global campaign program Open Access for Journalists – Free Press in West Papua.

Bagikan ini sebagai bentuk kampanye buka akses jurnalis asing masuk Papua.