Ketua Dewan Adat: Presiden Jokowi Harus Minta Maaf kepada Warga Paniai

Rabu 2014-12-10 19:07:30

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dewan Adat Paniai (DAP), Koalisi Masyarakat Sipil Papua, dan Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, menyesalkan aksi brutal aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang melakukan penembakan terhadap lima warga sipil di Paniai, Papua.

Dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Jhon NR Gobai mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf kepada keluarga korban, Masyarakat Adat Paniai dan Masyarakat Papua seluruhnya, dalam aksi penembakan terhadap lima warga Paniai.

 

"Kami juga minta KOMNAS HAM segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM guna mengusut tuntas perkara dugaan pembunuhan kilat di Enarotali," kata Jhon. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang). 

 

Sementara itu, ketua Sinode Kingmi Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, meminta Kapolda dan Pangdam membayar ganti rugi sesuai tuntutan Dewan Adat Daerah Paniai, yakni, sebesar Rp. 5 milyar untuk lima kepala.

 

"Saat aparat ditembak kelompok tidak dikenal di Puncak, aparat minta masyarakat atau keluarga korban membayar denda, kami juga minta aparat TNI/Polri membayar denda kepada masyarakat," kata Giay. (Baca: Kelima Jenazah Tidak akan Dimakamkan Sebelum Kapolda dan Pangdam Tiba di Paniai).

 

Giay juga meminta masyarakat dann aparat keamanan memulihkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Paniai hingga kini resah karena peristiwa penembakan tersebut.

 

"Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Paniai juga harus memberikan perawatan medis dan psikologis kepada semua korban hingga pulih," katanya. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang). 

 

Sebelumnya, dilaporkan media ini, lima warga sipil diduga kuat ditembak mati aparat keamanan di Lapangan Karel Gobay, Paniai, pada 8 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 Wit. 
 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI