AMPPKA : Pemda Tidak Berpihak Terhadap Masyarat Asmat

0
519

Minggu 2013-07-21 11:05:15

PAPUAN, Jayapura—- Mahasiswa asal kabupaten Asmat yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Peduli Pembangunan Kabupaten Asmat (AMPPKA) menilai, tidak ada keberpihakan pemerintah daerah kabupaten Asmat terhadap Orang asli Papua terutama masyarakat Asmat di kabupaten Asmat, Papua.

Di Asmat itu ada banyak masalah. Terutama masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat . Tempat-tempat yang menjadi tempat untuk mencari nafkah misalnya seperti pasar yang dibangun oleh masyarakat dibongkar paksa oleh pemerintah setempat dengan dibackup oleh Polisi.

Kami sangat tidak senang dengan perlakuan pemerintah daerah Asmat terhadap orang tua kami yang 90 persen bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tersebut. Lebih parah lagi masyarakat Asmat dimarginalkan dan dinomorduakan pada hal kamilah yang punya tanah.

Sehingga tempat-tempat yang harus diisi oleh orang asli Asmat diisi oleh orang pendatang dan pemerintah daerah membiarkan hal ini terus terjadi.

Maka kami meminta supaya pemerintah melihat persoalan ini dengan baik. Harus berpihak kepada orang asli papua yang ada di Asmat. Karena hal ini sudah diatur dalam UU NO.21 tahun 2001 dan Perdasus No.5 tahun 2009. Demikian dikatakan ketua AMPPKA, Donatus Pombai pada Sabtu (20/7/2013) kemarin di Waena, Jayapura, Papua.

Sementara itu, Vinsensius Saky salah satu anggota AMPPKA mengaku sangat kecewa dengan tindakan pemerintah yang mengusir mama yang berjulan di pinggiran jalan.

Dan juga, lanjut dia, pemerintah juga menaikan pajak dari rata-rata pendapatan para mama-mama di Asmat. “Iya mama saya juga penjual sayur. Mama-mama pernah ajukan aspirasi pada pemerintah daerah Asmat pada 2 mei 2011 tetapi aspirasi itu tidak pernah direalisasikan hingga hari ini,” katanya.

Sementara itu, Oskar Haris Warkai menambahkan, setiap kali mama-mama berjualan, mereka dikenai pajak setiap hari  antara 15 ribu sampai 20 ribu. Ukuran 20 ribu untuk satu mama di Asmat itu sangat besar. Dan pendapatan mereka setiap hari pun antara 20 ribu hingga 40 ribu itu pun jika julan mereka laku semua. Kami menilai pemerintah melakukan diskriminasi terhadap mama-mama kami dan sangat tidak adil,” tegasnya.

Untuk itu kami AMPPKA meminta supaya pemerintah daerah Asmat memperhatikan kesejahteraan masayarat setempat sesuai dengan amanat Otsus.

Harus memperhatikan kesejahteraan orang asli Papua terutama masyarakat Asmat.  Terutama sarana pasar yang layak karena pasar-pasar yang ada di Asmat rata-rata sudah didominasi dan diambhisi oleh orang pendatang,” tutup Pombai.

 ARNOLD BELAU