Kamis 2012-04-26 11:08:30
Menurut Hana, Bupati dan Wakil Bupati telah memalsukan tanda tangan dan laporan pendistribusian beras raskin sebanyak 6.750.800 kg pada bulan Juni 2011 untuk 37 distrik dan 328 kampung.
 “Pendistribusiannya tidak dilakukan sebagaiman mestinya, ternyata jatah beras raskin selama 10 bulan dimanipulasi oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk kepentingan diri sendiri,†kata Hana.
Jika ditafsirkan, lanjut Hana, kerugian Negara karena manipulasi jatah beras raskin tersebuat diperikaran mencapi 101,2 milyar lebih.
Selain itu, lanjut Hana, Bupati dan Wakil Bupati juga diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan pembelian pesawat Garuda Boeing 737 – 300 dari Irlandia dan pembelian pesawat Merpati Boeing 737-300 dengan uang rakyat.
“Kedua pesawat tersebut tidak bisa dioperasikan karena kerusakan mesin, sehingga satu pesawat sedang diparkir di hangar Bandara Cengkareng, Jakarta, dan satu lagi di Hanggar Bandara Juanda, Surabaya,†urai Hana.
Wakil Bupati juga, lanjut Hana, tanpa sepengetahuan dewan, telah menyewah pesawat jenis Antonov-12 dari Rusia dan telah dioperasikan untuk jalur rute Jayapura-Wamena.
“Setelah kami menayakan perihal pembelian/penyewaan pesat anggota dewan, mereka mengaku pemerintah daerah tidak pernah mengusulkan pembelian/penyewaan pesawat dalam ABPD Kabupaten Jayawijaya,†jelas Hana.
Maka, menurut Hana, bisa disimpulkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati membeli pesawat adalah suatu upaya memperkaya diri dengan dana APBD.
“Sebagaimana diamanatkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bupati dan Wakil Bupati dilarang memperkaya diri, keluarga dan kroni-kroninya,†tegas Hana yang juga sedang menyelesaikan studi pascasarjana disalah satu perguruan tinggi di Jakarta.
Karena itu, Hana melanjutkan, dirinya bersama mahasiswa dan masyarakat Papua peduli pembangunan Jayawijaya meminta agar KPK segera menangkap dan melakukan penyelidikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
“Penyelidikan diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber dana untuk membeli kedua pesawat berbadan besar dengan harga ratusan milyar,†jelas Hanya.
Menurut Hana, pada tanggal 02 Desember 2011 KPK juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua dengan nomor surat: R-5016/01-20/12/2011 perihal klarifikasi SPDP dan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, namun tidak ada respon.
“Jika tidak ada keterangan dari Polda Papua, kami minta agar pimpinan KPK langsung ambil alih saja kasus tersebut, dan segera melakuka penyelidikan lebih lanjut, terutama terkait pembelian pesawat yang belum diketahui sumber dananya,†tegas Hana.
OKTOVIANUS POGAU
