ArsipTNI AD Rencana Bangun Kodam di Manokwari

TNI AD Rencana Bangun Kodam di Manokwari

Senin 2014-12-22 23:46:30

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua yang rencananya akan dibangun berlokasi di Kota Manokwari, Papua Barat. Saat ini, pembangunan Kodam tersebut masih dalam tahap proses penyiapan lahan.

“Saat ini sudah penyiapan lahan yang akan dilaksanakan di Manokwari,” ujar Gatot dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014), seperti dikutip dari nasional.kompas.com.

 

Gatot mengatakan, pembangunan Kodam di Papua Barat sebenarnya direncanakan untuk tahun anggaran 2016. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pembangunan tersebut dipercepat pada tahun 2015.

 

Menurut Gatot, pembangunan Kodam di Papua Barat akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara.

 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pembangunan Kodam baru di Papua Barat pada tahun 2015 akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh TNI.

 

“Tahun 2015 sudah mulai kita lakukan kegiatan fisiknya,” kata Moeldoko.

 

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, penambahan Kodam baru di Papua maupun di Manado, sesuai rencana strategi (renstra), akan dibangun dalam rangka memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi kerja.

 

“Alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah yang menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan semua prajuritnya yang sangat jauh,” ujar Moeldoko di Mabes TNI, Rabu (10/12/2014).

 

Mantan Pangdam Siliwangi ini menyebut beberapa pilihan lokasi Kodam Papua Barat, diantaranya di Sorong dan masih ada pilihan lain.

 

Moeldoko menegaskan, tak ada kepentingan politik dan maksud apapun dalam pembangunan Kodam baru di Papua.

 

“Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apa pun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu, sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik,” tukasnya.

 

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menolak dengan tegas rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Kodam di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Baca: Imparsial: Rencana Jokowi Bangun Kodam Baru di tanah Papua Kebijakan yang Keliru)

 

Direktur Imparsial, Poengky Indarti menilai rencana Presiden Jokowi membentuk Kodam baru di wilayah Papua adalah rencana yang keliru.

 

“Reformasi TNI mewajibkan perubahan struktur, kultur dan kebijakan TNI agar TNI menjadi alat pertahanan negara yang profesional. Dengan adanya rencana pembentukan kembali komando teritorial berarti Presiden Jokowi mencederai reformasi TNI,” kata Poengky, dalam siaran pers, yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Jumat (5/12/2014).

 

Menurut Poengky, rencana pembentukan Kodam baru menjadi isyarat bahwa TNI akan dikembalikan lagi perannya seperti peran TNI di masa Orde Baru.

 

“Kami menolak pengembangan komando teritorial dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti keberadaan struktur teritorial di Indonesia,” ujarnya.

 

Imparsial menilai rencana Presiden Jokowi membentuk Kodam baru itu bertentangan dengan cita-citanya sendiri untuk membawa Indonesia menuju kejayaan maritim, karena dengan penambahan Kodam baru berarti Jokowi tetap memfokuskan postur pertahanan pada matra darat.

 

Selain itu, dengan adanya rencana pembentukan Kodam baru, berarti Jokowi juga akan memboroskan penggunaan uang negara dan bertentangan dengan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) yang selama ini digunakan TNI.

 

Jika Presiden Jokowi dalam kampanye sebelum pilpres di Papua menjanjikan akan menangani masalah Papua dengan hati, sehingga mampu meraup dukungan dari masyarakat Papua sebesar 72,49% dan 67,63% di Papua Barat, maka rencana Jokowi untuk membangun Kodam baru telah nyata-nyata merupakan bentuk pengingkaran dari janji Jokowi dan dipastikan akan semakin melukai hati Rakyat Papua dan Papua Barat.

 

Oleh karena itu, Imparsial menyatakan protes keras dan menolak rencana bangun Kodam baru di Papua/Papua Barat.

 

“Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan Kodam baru dan lebih mengutamakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," desak Imparsal.

 

Jumat 28 November 2014 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemerintah menambah dan menata organisasi TNI, antara lain membentuk Kodam baru di Manado dan Papua.

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

PNG dan Indonesia Meratifikasi Perjanjian Pertahanan Untuk Memperluas Kerja Sama Keamanan

0
"Indonesia berharap perjanjian ini akan memastikan kawasan Pasifik yang damai dan stabil dan akan memperkuat hubungan kami dengan PNG," kata Supandy.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.