ArsipPetisi Minta Presiden Jokowi Hentikan Pembabatan Hutan di Merauke Capai 82 Ribu...

Petisi Minta Presiden Jokowi Hentikan Pembabatan Hutan di Merauke Capai 82 Ribu Pendukung

Rabu 2015-10-14 06:32:07

MERAUKE, SUARAPAPUA.com — Petisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hentikan pembabatan hutan masyarakat adat sebesar 1,2 juta hektar di Kabupaten Merauke, Papua, hingga kini telah ditandatangani oleh 82.923 pendukung.

Petisi dengan judul “Merauke: Menyerahkan hutan hujan kami, berarti bunuh diri” ini dibuat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selamatkan Hutan, yang berkedudukan di Jerman. LSM ini mendesak Presiden Jokowi memperhatikan hak-hak masyarakat adat dengan cara tidak membuka lahan.

 

“Presiden Indonesia Joko Widodo pada saat memasuki jabatannya di tahun 2014 berjanji untuk melindungi hutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Nyatanya ia akan membabat 1,2 juta hektar hutan hujan di Papua dan tanah masyarakat adat guna lahan agraria. Tolong Anda ingatkan Presiden Jokowi akan janjinya,” tulis petisi yang diluncurkan sejak Juni 2015 lalu.

 

Menurut petisi ini, pada 10 Mei 2015, berlangsung jamuan besar di Merauke untuk Presiden Jokowi, guna memperjelas proyek raksasa tersebut, dan direncakan dalam 3 tahun ke depan akan dibangun persawahan seluas 1,2 juta hektar dan dikelola dengan tehnik industri agraria yang termodern.

 

“Merauke harus jadi lumbung padi. Tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia,” kata Presiden Jokowi saat itu.

 

“Disini kami masih mempunyai jutaan hektar. Dalam jangka menengah, bahkan bisa diperhitungkan sebesar 4,6 juta hektar bagi persawahan,” tegas Jokowi.

 

Menurut petisi ini, akibat pembukaan lahan tersebut, Merauke akan tenggelam dalam ladang persawahan, yang berarti menghancurkan ekosistim hutan hujan dan hutan tropis, hutan rawa, sabana dan hutan bakau, serta hilangnya budaya dan kehidupan sekitar 70.000 masyarakat adat Malind yang tinggal terpencar di hutan-hutan.

 

“Kami hidup dari hutan dan sagu, tidak dari padi,” kata tokoh masyarakat adat Malind mengkritik rencana Presiden Jokowi.

 

“Menyerahkan tanah kami sama saja bunuh diri. Tanpa tanah kami tidak akan punya anak dan cucu karena mereka tidak akan bisa hidup,” kata tokoh masyarakat adat ini.

 

Menurut LSM Selamatkan Hutan Hujan, sejak 2010 di Merauke berjalan proyek agraris yang sangat besar, yang dinamakan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Lebih dari satu juta hektar – lebih dari seperempat luas kabupaten Merauke – hanya dalam waktu 4 sampai 5 tahun jatuh ke tangan konglomerat agraria yang menanam sawit, tebu dan eukalyptus.

 

“Presiden Jokowi sebelum masa pemilihan telah berjanji melindungi hutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Desak Jokowi untuk menepati janjinya dan menjaga kelestarian alam Papua yang unik itu,” himbau petisi ini.

 

Sementara itu, Mariane Klute, salah satu inisiator petisi ini mengatakan, petisi ini muncul karena hutan tropis atau hutan hujan telah hilang secara dramatis di seluruh dunia, dengan dampak negatif untuk manusia.

 

“Di Asia Pasifik tinggal hanya Papua yang masih punya hutan. MIFEE dan proyek lumbung padi mengancam hutan di Merauke. Ada beberapa dampak parah yang akan terjadi, misalnya kehilangan tempat tinggal untuk masyarakat lokal, hewan, dan tumbuhun,” kata Klute, saat diwawancarai suarapapua.com, Rabu (14/10/2015).

 

Lanjut Klute, dampak petisi ini punya makna global, di sisi lain ada beberapa hak universal yang dilanggar pemerntah Indonesia, yakni, hak atas pangan, air, dan hak atas menentukan nasib diri sendiri.

 

“Kami juga dengar adanya kejahatan terhadap masyarakat lokal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat lokal. Jadi, inisiatif petisi datang dari saya sebagai pemantau Papua,” kata Klute yang bermukim di Jerman.

 

Terkait pengaruh petisi tersebut, lanjut Klute, ada sekitar 82 ribu pendukung yang minta Presiden Jokowi ingat janji-janjinya, termasuk melindungi masyarakat adat dan melestarikan hutan daripada mengorbankan untuk biofuel dan padi.

 

“Juga masyarakat international tidak ingin ketahanan pangan jatuh ke tangan agroindustri dengan skala besar,” kata Klute.

 

Jika anda ingin ikut menandatangani petisi tersebut, silakan mengunjungi website hutanhujan.org 

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Satu Anggota TNI AL Diduga Tembak Diri di Markas Lantamal XIV...

0
Anggota TNI AL berinisial SO diduga mengakhiri hidupnya dengan cara tembak diri, Minggu (7/7/2024). Sempat dilarikan ke RSAL Oetojo Sorong, namun tak tertolong.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.