ArsipKetua KPA Jayawijaya Tidak Hadiri Kegiatan Evaluasi, Staf Puskesmas Kecewa

Ketua KPA Jayawijaya Tidak Hadiri Kegiatan Evaluasi, Staf Puskesmas Kecewa

Rabu 2015-01-21 16:49:45

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Daniel Hubi, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Hubikosi menyesalkan ketidakhadiran pimpinan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Jayawijaya, saat evaluasi dan singkronisasi program pencegahan, penanggulangan HIV/AIDS 2011-2014 di Wamena.

"Evaluasi ini tidak berjalan maksimal karena ketua dan unsur pimpinan KPAD lainnya tidak hadir, dan kami sangat menyesalkan hal itu," kata Kossay, saat ditemui suarapapua.com, beberapa waktu lalu di Wamena, Papua.

 

Menurut Kossay, dalam evaluasi kegiatan seperti itu, Ketua KPAD Jayawijaya harus hadir, agar dapat mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh setiap layanan di setiap Puskesmas. 

"Saya sayangkan mereka tidak hadir, agar Lembaga Swadaya Masyarakat juga bisa laporkan kepada KPAD dan pemerintah, jika hanya petugas Puskesmas saja yang duduk dan berbicara saja sangat percuma,” kata Kossay.

Kossay melanjutkan, pada kegiatan evaluasi yang dilaksanakan KPAD Jayawijaya saat itu, mestinya harus dimanfaatkan baik-baik untuk duduk bersama membahas apa yang akan dilakukan pada tahun 2015.

“Kami sudah lakukan koordinasi dalam pertemuan ini supaya semua ada, tetapi nyatanya mereka tidak ada, bagaimana kita mau tingkatkan kinerja kerja maupun layanan pemeriksaan HIV dan AIDS di setiap Puskesmas." 

 

"Inikan evaluasi, jadi seharusnya semua pimpinan, anggota maupun lembaga yang terlibat harus hadir bersama-sama untuk membahasnya,” tegas Kossay.

Ia berpendapat, jika pimpinan KPAD Jayawijaya mengabaikan kegiatan-kegiatan evaluasi, maka sukar untuk menekan laju penderita HIV/AIDS yang semakin marak di Jayawijaya. 

 

“Jika seperti ini terus, sampai kapanpun kita berteriak mengenai HIV dan AIDS tidak akan selesai. Bayangkan, dana dari donor luar seperti Australia pada tahun 2013-2014 sekitar Rp 4 Milyar, tetapi penggunaan dana itu juga tidak transparan dan akuntabel." 

 

"Artinya, pembagian dari dana Rp 4 Milyar itu ada yang kebagian Rp 7 juta dan ada yang lebih dan kurang, terus sisanya dikemanakan?” tanya Kossay.

Karena menurutnya, jika pembagian dana tidak transparan akan melemahkan kinerja kerja dari para petugas di setiap Puskesmas yang ada. 

 

Pasalnya, semua pasien yang ada tidak langsung datang ke Puskesmas, melainkan petugas yang pergi mencari pasien ke Posyandu dan kerumah-rumah untuk mengambil sampel dan dilakukan pemeriksaan.

“Jadi, kami harap, pembagian dana tersebut harus jelas kepada 13 Puskesmas yang ada layanan VCT dan kepada LSM yang menangani layanan, supaya ada pemerataan."

 

"Pembagian dana juga jangan dipilah-pilah, seperti di kota menerima lebih dan yang di distrik-distrik sedikit, soalnya kita sama-sama melayani, jadi harus samakan,” ujarnya kesal.

Selain itu, kata Daniel, dalam pemeriksaan HIV dan AIDS, pihaknya mengalami kendala, seperti kurangnya penyuluhan, fasilitas yang tidak memadai dan juga kendala pada pasien yang tidak bisa dilakukan pemerikasaan, karena menyangkut dengan hak seseorang.

Sementara, Sekretaris KPAD Jayawijaya, Daulat Martua Raja mengatakan, evaluasi tersebut guna mengukur sejauh mana keberhasilan program yang dilakukan sejak tahun 2011-2014 dan juga untuk melihat dampak apa yang ada dari semua program yang sudah dilaksanakan.

Selain itu, pihaknya mau mengukur dan melihat program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan GAP yang sudah dilihat pada 2011-2014.

“Pasti banyak GAP-nya atau kekurangan di layanan maupun lembaga-lembaga yang kelola layanan maupun KPA di tahun 2011-2014, maka kami mau melihat itu, supaya pada tahun 2015 bisa lebih baik dalam melayani pasien,” pungkas Daulat.

 

Editor: Oktovianus Pogau

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan Kepada Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

0
Presiden untuk membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998;

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.