ArsipPerkara PPID Disnaker Trans Kabuapten Manokwari Harus Transparan

Perkara PPID Disnaker Trans Kabuapten Manokwari Harus Transparan

Selasa 2014-08-05 16:26:15

PAPUAN, Jayapura — Sebagai Penasihat Hukum dari Tersangka Simson Saiba, SH, MH dan Tersangka Lewi Sadarafle, SE, M.Si mendesak KejaksaanTinggi (Kejati) Papua dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari untuk lebih transparan dalam menyelidiki dan menyidik perkara Pembangunan Jalan Distrik Sidei, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

PAPUAN, Jayapura — Sebagai Penasihat Hukum dari Tersangka Simson Saiba, SH, MH dan Tersangka Lewi Sadarafle, SE, M.Si mendesak KejaksaanTinggi (Kejati) Papua dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari untuk lebih transparan dalam menyelidiki dan menyidik perkara Pembangunan Jalan di SP 9, 10 dan 11 Distrik Sidei, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sepanjang 7 kilometer.

 

 

 

Hal tersebut diungkapkan oleh penasehat Hukum Yan Christian Warinussy, SH dari kedua klien tersebut, selasa (05/8/2014), kepada suarapapua.com siang tadi.

 

 

 

Menurutnya, Pembangunan  jalan tersebut dananya bersumber dari danaPercepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun anggaran 2011 sejumlahRp. 10.150.000.000,- (Sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada DepartemenTenaga Kerja danTransmigrasi. 

 

 

 

“Menurut data penyidikan yang kami lihat, dari total dana 10 milyar lebih tersebut faktanya jalan tersebut hanya dikerjakan sepanjang 2,5 kilometer, sehingga terdapat selisih kurang pekerjaan 4,5 kilometer dengan hargaRp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).”

 

 

 

“Sehingga mengakibatkan Negara diduga mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.525.000.000,- (Enam milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga kedua klien kami diduga melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.”

 

 

 

Sebagai Penasihat Hukum Saudara Simson Saiba, SH, MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Saudara Lewi Sadarafle, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Penyiapan dan Pemukiman Disnaker trans Kabuapeten Manokwari. 

 

 

 

“Saya menaruh kecurigaan kuat berdasarkan data dan informasi yang ada bahwa sebenarnya masih adaTersangka lain dari perkara ini, selain kontraktor yang sudah ikut ditahan bersama kedua klien kami ini.”

 

 

 

“Dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Disnaker trans Kabupaten Manokwari, diduga bahwa kedua klien kami ini tidak mungkin bekerja sendiri saja untuk meloloskan permintaan pencairan dana 100 persen dalam proyek tersebut dari pada anggaran yang tersedia.”

 

 

 

“Pasti ada perintah dan atau pesan dari pejabat tertentu diatasnya, agar dana bagi proyek tersebut yang diajukan penagihan oleh kontraktor tersebut agar segera dicairkan saja.”

 

 

 

“Menurut kami, pejabat yang bertanggung-jawab dalam urusan transaksi keuangan di daerah ini, baik setingkat kepala SKPD maupun bendaharanya seharusnya ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.”

 

 

 

Berkenaan dengan itu kami akan melakukan pembelaan secara maksimal terhadap kedua klien kami tersebut, termasuk menelusuri kembali jejak perkara ini dan membuat laporan lanjutan tentang indikasi keterlibatan pejabat lain di daerah ini dalam perkara tersebut ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan tindakpidanaKorupsi (KPK).

 

 

AGUS PABIKA

 

%MCEPASTEBIN%

Terkini

Populer Minggu Ini:

Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

0
Politik praktis ini sebagai satu momentum yang disediakan ruang kepada rakyat, sebagai pemilik pesta atau kegiatan rakyat untuk menentukan nasib hidup ke depannya, dengan memperhatikan masa lalu dan kini atas situs-situs potret HAM yang akan melibatkan dan diatur melalui urusan-urusan atau putusan-putusan dan perjuangan pemimpin mereka yang akan terpilih.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.